Artikel

Toleransi Mahkamah Konstitusi, Menuju Unifikasi Pengadilan Tipikor

Oleh: Yance Arizona
Ditulis pada tanggal 21 Desember 2006

Pada tanggal 19 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan atas judicial review Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Judicial review terebut diajukan oleh Mulyana Wirakusuma, Nazaruddin Sjamsuddin Cs, dan Capt.Tarcisius Walla yang tersangkut kasus korupsi di tubuh KPU. Putusan ini sesungguhnya merupakan putusan yang ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan yang selama ini menyuarakan pemberantasan korupsi. Makna terpenting dari putusan ini adalah untuk mengukur responsibilitas MK dalam agenda besar pemberantasan korupsi, setelah dua putusan MK sebelumnya (yang membatalkan penjelasan pasal tentang melawan hukum materil dalam UU Antikorupsi dan wewenang pengawasan KY dalam UU KY) dipandang mengecewakan oleh banyak kalangan. Disamping itu, pengujian UU KPK ini dipandang memiliki nilai penting karena ia merupakan “arena pertarungan” tentang apa yang dikhawatirkan sebagai serangan balik dari pelaku tindak pidana korupsi (corruptors fight back) terhadap keberadaan KPK dengan seperangkat wewenangnya.

Dari beberapa permohonan yang diajukan oleh pemohon, hanya satu yang dikabulkan oleh MK, yaitu Pasal 53 UU KPK tentang keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Sedangkan beberapa permohonan lainnya yang ditolak adalah: 1) Pasal 1 angka 3 tentang pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi, 2) Pasal 2 juncto Pasal 20 tentang keberadaan KPK, 3) Pasal 3 tentang sifat KPK yang independen dan bebas dari kekuasaan mana pun, 4) Pasal 6 Huruf c tentang tugas KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, 5) Pasal 11 huruf b tentang tugas KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, 6) Pasal 12 ayat (1) huruf a tentang wewenang KPK melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, 7) Pasal 40 tentang tidak adanya wewenang KPK mengeluarkan SP3, 8) Pasal 72 tentang tanggal berlakunya UU KPK yang oleh pemohon dikaitkan dengan asas non-retroaktif.

Secara kuantitas, tentu putusan MK kali ini cukup melegakan karena dari 10 bagian pasal/ayat yang dimohonkan, sembilan diantaranya ditolak, sehingga perbandingannya adalah 9:1. Namun putusan MK kali ini menyisakan persoalan yang mesti ditindaklanjuti, yaitu suatu “pekerjaan rumah” bagi pemerintah untuk menciptakan aturan hukum tersendiri mengenai Pengadilan Tipikor yang terlepas dari UU KPK.

Pintu Gagasan

Dalam putusannya MK mengidealkan agar ketentuan tentang Pengadilan Tipikor dikeluarkan dari UU KPK dengan mengaturnya dalam sebuah UU tersendiri. Dalam mengabulkan permohonan judicial review Pasal 53 UU KPK, MK mengajukan 2 (dua) pertanyaan yang menjadi sasaran argumentasinya, yaitu: 1) apakah Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua sistem peradilan yang menangani tindak pidana korupsi bertentangan dengan UUD 1945? dan 2) apakah pembentukan pengadilan demikian (in casu Pengadilan Tipikor) secara bersama-sama dalam satu undang-undang yang mengatur tentang pembentukan sebuah lembaga yang bukan lembaga peradilan (in casu Komisi Pemberantasan Korupsi), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU KPK, bertentangan dengan UUD 1945?

Untuk menjawab persoalan pertama, MK dalam putusannya meyebutkan bahwa adanya dua pengadilan berbeda (disparitas), antara pengadilan umum di satu pihak dengan Pengadilan Tipikor di pihak lain, yang sama-sama mengadili perkara tindak pidana korupsi, bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensi dari putusan ini adalah, untuk dikemudian hari, hanya ada satu pengadilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi, yaitu Pengadilan Tipikor. Gagasan yang tersirat dari putusan ini dapat disebut sebagai gagasan untuk “menjadikan hanya satu” pengadilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Terbukaanya peluang untuk membuat UU Pengadilan Tipikor dapat menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang selama ini konsisten dalam barisan antikorupsi, baik di kalangan akdemisi, NGO maupun masyarakat, untuk terlibat dalam merekonstruksi Pengadilan Tipikor. Adanya agenda rekonstruksi Pengadilan Tipikor menuntut kita untuk mendorong agar Pengadilan Tipikor yang suatu waktu dibentuk dengan UU baru dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk memberantas korupsi.

Gagasan tentang Pengadilan Tipikor yang efektif dan efisien harus ditopang dengan software yang mumpuni. Hal tersebut dapat berupa asas-asas khusus yang selama ini belum digunakan sebagai software dalam upaya represif pemberantasan korupsi, seperti asas pembalikan beban pembuktian, pemangkasan jenjang peradilan, dan asas-asas lainnya.

Gagasan ini harus diakomodasi oleh pemerintah (eksekutif dan legislatif) periode ini (2004-2009) untuk membuktikan bahwa rezim hari ini merupakan “rezim antikorupsi”. Oleh karena itulah MK memberikan tenggang waktu 3 tahun paling lambat kepada pemerintah untuk merampungkan pembentukan UU tentang Pengadilan Tipikor. Pelung emas ini hendaknya dijadikan pemerintah untuk memasuki pintu gagasan Pengadilan Tipikor progresif yang telah dibuka melalui putusan MK.

Tenggang Waktu 3 Tahun

Meskipun MK menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (5), serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, namun tidak serta-merta pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK memberikan batas waktu peralihan yang mulus (smooth transition) selama 3 tahun untuk membuat UU tersendiri mengenai Pengadilan Tipikor. Apabila dalam waktu tersebut belum juga terbentuk UU Pengadilan Tipikor, maka Pasal 53 UU KPK tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga setiap perkara tindak pidana korupsi harus dilimpahkan kepada pengadilan umum.

Mengenai tenggang waktu peralihan yang mulus ini (smooth transition), ada pandangan dari beberapa pihak yang menyebutkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan sifat putusan MK yang memperoleh kekuatan hukum tetap (terhadap materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945) sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Anggapan seperti ini kuranglah tepat, sebab meskipun suatu putusan Pengadilan/Mahkamah merupakan hukum untuk peristiwa konkret, tidak serta merta putusan tersebut harus dikategorikan secara hitam-putih yang bercorak “keras”. Lex dura sed tamen scripta (hukum itu keras, tetapi begitulah hukum itu tertulis). Tetapi yang harus dilihat dalam putusan ini adalah adanya dimensi yang diambil dari luar hukum (tertulis). Dimensi tersebut adalah kebijaksanaan, rasa kenegarawanan (statesmenship), toleransi, dan semangat zaman (zeitgeist). Disinilah kondisi di mana sebuah putusan tidak bersifat ‘menghukum”, tetapi menawarkan rekonstruksi secara damai

Tenggang waktu yang disebutkan MK dalam putusannya juga memiliki landasan penafsiran konstitusional. Sebagaimana dikatakaan Jon Roland dalam Principles of Constitutional Interpretation, tenggang waktu tersebut dapat dikategorikan sebagai penafsiran prudensial (prudential interpretation), yaitu penafsiran yang menekankan pada faktor di luar hukum (tertulis) atau kepentingan para pihak (masyarakat) terhadap perkara, seperti memberi batas waktu yang harus dipenuhi pejabat publik, mengefisienkan kinerja pemerintah, menghindarkan dari pengaruh banyak hal, atau tanggapan dari tekanan politis.

Advertisements

1 thought on “Toleransi Mahkamah Konstitusi, Menuju Unifikasi Pengadilan Tipikor”

  1. Adanya pengadilan tipikor merupakan langkah progresif dari hukum kita tapi sangat ironi ketika 3 atahun yang telah ditentukan oleh MK justru pihak anggota dewan yang bulan oktober mendatang harus di sahkan sibuk mengurusi kepentingan partai mereka untuk menyongsong pemilu. Malaysia saja tertarik dengan pengadilan tipikor kenapa kita terkesan tidak peduli dan acuh ya…???agar tindak pidana korupsi dapat tertuntaskan dan semua berkas korupsi tidak tercampur dengan pengadilan umum maka pihak legislatif harus segera mengesahkannya dan jangan pernah main-main dengan penyakit terbesar di bangsa ini…………….?????

    Saya Sepakat dengan saudara/i. Eksekutif dan legislatif periode 2004-2009 harus berani mengambil sikap menjadi rezim antikorupsi dengan mewarisi Bangunan Pengadilan Tipikor yang dapat berkontibusi menyembuhkan penyakit terbesar bangsa (korupsi). Tanpa upaya yang serius untuk membangun pengadilan tipikor, maka wajah eksekutif dan legislatif periode ini tidak lepas dari coretan rezim korup. Apalagi banyak kasus korupsi terakhir justru mengindikasikan keterlibatan DPR pembuat undang-undang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s