Artikel

Ikrar Kaum Muda, Politik dan Masalah Hukum

Ditulis tanggal 30 Oktober 2007

Mengikuti upacara Ikrar Kaum Muda Indonesia di Gedung Arsip Nasional di jalan Gajah Mada, Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2007 memberikan kesan yang berarti. Puluhan, bahkan ratusan pemuda yang diinisiasi mantan aktivis 1998 berkumpul menyerukan ikrar yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 79. Ikrar pemuda tersebut lahir dari keresahan atas kondisi bangsa yang semakin jauh dari cita-cita pendirian republik sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945: a] Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; serta b] Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Meskipun petikan pembukaan UUD 1945 itu sudah ada sejak kemunculan republik, Kemiskinan dan pengangguran adalah contoh buruk yang masih menjadi masalah sampai hari ini, belum terselesaikan, bahkan semakin parah. Belum lagi kerusakan lingkungan akibat pengurasan sumberdaya alam, kebencian etnik dan agama yang semakin berkobar, korupsi yang menggurita tak berkesudahan, di pusat dan di daerah orang memperebutkan lembaga negara dan menjadikannya sumber akumulasi kekayaan. Ikrar tersebut juga merupakan refleksi atas reformasi politik yang dimulai sejak 1998. Bergantinya rezim setelah tumbangnya Orde Baru yang sempat memberi janji perubahan tak kunjung menjadi kenyataan perbaikan. Presiden berganti Presiden, kabinet dibongkar pasang, namun keadaan tak kunjung membaik. Akhirnya, kaum muda sampai pada satu kesimpulan untuk menempuh jalan sesuai posisi historisnya yang mungkin: “Saatnya Kaum Muda Memimpin Indonesia”.

Suatu jalan politik

Munculnya tema “Saatnya Kaum Muda Memimpin Indonesia” tak dapat dilepaskan dari pengaruh atmosfir pemilu tahun 2009. Yang diincar adalah posisi politik di Pemerintahan (Presiden, Wakil Presiden, termasuk menteri kabinet) dan juga posisi pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah-daerah. Untuk itu, sejak dini perlu ditarik garis pemisah antara kaum muda dengan golongan senior yang dinilai gagal memimpin Indonesia sejak 1998. Agar terbangun golongan yang akan berkontestasi.

Desakkan kaum muda untuk tampil memimpin negara adalah suatu hak. Karena merupakan hak, maka hal itu perlu diwacanakan dan dapat dipaksakan. Namun, menurut Arbi Sanit, untuk tampil sebagai pemimpin politik, kaum muda harus memiliki dua syarat: kapabilitas dan dukungan politik. Kapabilitas politik adalah kemampuan untuk memimpin, berbakti sosial dan memecahkan masalah. Pada aspek ini kaum muda sudah teruji dalam komunitasnya dan membuktikan bahwa kaum muda mampu menumbangkan rezim otoriter-birokratik Soeharto sembilan tahun silam, dimana komunitas diluar kaum muda tak bisa menggoyangnya. Memecahkan persoalan konkret yang terjadi pada hari ini merupakan tantangan yang harus dijawab oleh kaum muda.

Prasyarat kedua adalah problema bagi kaum muda, yaitu dukungan politik. Untuk mendapatkan dukungan politik, jalan yang paling lapang adalah masuk kedalam partai politik, sebagaimana ditempuh Rama Pratama (PKS), Budiman Sudjatmiko (PDIP) dan beberapa pemuda lainnya. Tetapi para mantan aktivis 1998 tidak semuanya menempuh jalan partai politik, ada banyak juga yang menempuh jalan sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Peneliti. Untuk menduduki posisi politik strategis kaum muda disamping harus memiliki kapabilitas juga harus mendapatkan dukungan politik. Dukungan politik adalah kesempatan yang terbuka baik untuk golongan senior maupun kaum muda. Karena terbuka dan posisi yang kejar teratas, maka dukungan politik haruslah direbut. Bertarung. Sebagaimana kritik Jusuf Kalla:kalau kaum muda mau memimpin ya harus merebut, jangan meminta-minta kekuasaan. Meskipun belum menjadi kenyataan, wacana Saatnya Kaum Muda Memimpin Indonesia sudah mulai bergulir. Hal tersebut akan menjadi konsideran pemilih pada tahun 2009.

Jalan lain: jalan Hukum !

Jalan politik dalam Ikrar Kaum Muda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2007 adalah satu cara saja yang ingin dilesatkan menjadi alat mengatasi persoalan bangsa. Hal tersebut wajar karena kegiatan itu memang didominasi oleh ilmuwan politik muda dan politisi muda. Namun ada posisi lain yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muda, yaitu penguatan institusi sosial kemasyarakatan dan penegakan hukum. Penguatan institusi sosial kemasyarakatan selama ini banyak dimotori oleh aktivis LSM, termasuk yang terlibat dalam ikrar tersebut diantaranya Chalid Muhammad (WALHI), Patra M. Zen (YLBHI) dan lain-lain. Disamping oleh aktivis LSM, jalan ini juga ditempuh oleh banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) buruh, tani dan miskin kota di penjuru wilayah republik. Hanya saja, pada kalangan mahasiswa misi penguatan institusi sosialnya cenderung menurun dan stagnan.

Sedangkan pada jalan hukum, misi kaum muda untuk membawa perubahan sulit mendapat tempat yang menguntungkan. Polisi, Jaksa maupun Hakim boleh orang muda, tapi ia tetap berada dibalik bayang-bayang despotik golongan senior. Bahkan jenjang karir pada institusi hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) lebih kaku dari pada jenjang karir di pemerintahan, misalkan departemen. Tidak ada jalan tol untuk sampai pada posisi penting pada institusi hukum yang memungkinkan kaum muda memberi warna perubahan. Pada institusi hukum seperti Mahkamah Agung (MA) misalnya, untuk menjadi Hakim Agung seseorang minimal telah berusia 50 tahun. Persyaratan demikian mengunci kesempatan kaum muda untuk menjadi hakim agung. Menjadi hakim agung hanya hak bagi orang-orang tua, dan sepanjang berdirinya republik, kaum tua lah yang paling berkontibusi atas buruknya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Bukankah hal tersebut harus menjadi refleksi kita bersama?

MA pun beberapa waktu terakhir masih mengeluarkan putusan yang dalam nurani keadilan menjadi “beban” yang harus ditanggung oleh masyarakat. Putusan Kasasi yang membebaskan pollycarpus terdakwa pembunuh Munir, perkara TIME Vs Soeharto yang memenangkan Soeharto serta putusan bebas atas 10 dari 43 terpidana korupsi kasus APBD Sumbar. Tiga masalah tersebut saja sudah cukup menjadi bukti “kegagalan” MA yang dipenuhi orang-orang tua. Pengadilan atau Mahkamah yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuatan eksekutif dan legislatif untuk melindungi masyarakat/warganegara dari kejahatan penguasa, malah menjadi mesin yang permisif atas kecurangan yang dilakukan kekuasaan. Bahkan sekarang sedang menuju titik nadir: zero justice bagi masyarakat/warganegara atas kasus yang melibatkan penguasa.

Atas kondisi itu, buruknya penegakan hukum dan kekhawatiran akan “kehilangan” MA yang menyejahterakan dan memberi keadilan, maka kaum muda juga mesti bergerak, berpikir dan mengatur posisi. Bahwa hukum, dalam bentuk lembaga penegak hukum (legal structure), adalah kuasa yang mesti dimasuki, dirubah, diperbaiki, bahkan direbut. Tentu tidak sembarang rebut a la anarkisme koboi Amerika abad 18, tetapi mempersiapkan diri memenuhi syarat kapabilitas di bidang hukum, baru kemudian memasukinya. Setidaknya dalam pandangan pragmatis, posisi yang paling mungkin saat ini adalah menjadi kekuatan-kekuatan ekstra-yudisial.

Kehadiran kaum muda tidak hanya dinanti di ranah politik, tetapi juga di ranah hukum. Sepanjang kita masih percaya, bahwa hukum adalah alat sosial menyejahterakan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Bahwa hukum adalah senjata yang tajam, yang bisa digunakan untuk berperang melawan kebatilan, namun juga dapat melukai diri sendiri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s