Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis

15 Agu

*Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 21 Juli 2016.

Pertanyaan tentang siapa masyarakat adat merupakan salah satu isu kunci dalam diskursus mengenai adat dan indigeneity di Indonesia beberapa dekade terakhir. Banyak peneliti mengenai Indonesia tidak memprediksi bahwa isu adat akan kembali bangkit dalam masyarakat Indonesia kontemporer (Davidson and Henley 2010). Asumsi itu beranjak dari pandangan bahwa adat merupakan sesuatu yang kuno, ketinggalan zaman dan sudah tidak relevan dalam budaya modern serta dalam kerangka negara-bangsa yang baru. Namun asumsi itu ternyata keliru sebab kebangkitan adat terjadi dimana-mana yang ditujukan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk memperkuat klaim atas wilayah, memulihkan otoritas tradisional, bahkan tidak sedikit pula yang dipergunakan untuk kepentingan politik elektoral. Gerakan masyarakat adat tidak menuju satu garis lurus perkembangan sejarah, melainkan suatu proses berulang yang mempergunakan sejarah masa lalu sebagai pembentuk identitas kekinian.

            Tulisan ini dibuat sebagai bahan referensi untuk memahami bagaimana memperkaya pemahaman mengenai subjektivitas masyarakat adat, dalam hal ini kedudukan hukum masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia mulai dari konstitusi sampai dengan peraturan operasional. Sebelum itu, tulisan ini akan membahas mengenai faktor-faktor kebangkitan gerakan masyarakat adat kontemporer di Indonesia. Kemudian disusul dengan analisis yuridis terkait dengan istilah, definisi dan kriteria masyarakat adat. Dari sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat adat dapat diketahui situasi ketidakteraturan yang menimbulkan banyak tafsir mengenai kedudukan masyarakat adat beserta unit sosialnya yang pada gilirannya menjadi penghambat pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat.

            Bagian berikutnya membahas dua pendekatan utama yang selama ini mewarnai diskursus mengenai subjektivitas masyarakat adat, yaitu pendekatan evolusionis yang memiliki pandangan bahwa masyarakat adat merupakan suatu komunitas yang memiliki hambatan dalam proses intergrasi ke dalam dunia modern. Sehingga proses transisi itu harus dikawal melalui prosedur-prosedur hukum. Sedangkan pandangan lain adalah pendekatan pluralis yang melihat masyarakat adat merupakan suatu keberagaman yang harus terus dijaga, sehingga masyarakat adat perlu dijamin hak-hak dasarnya secara mandiri untuk menentukan pilihan-pilihan bagi perkembangan komunitasnya masing-masing. Pendekatan kedua ini kemudian menekankan pentingnya proses self-determination dan mekanisme free prior and informed consent (Padiatapa) bagi setiap pembangunan yang hendak dilakukan terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya.

            Bagian terakhir dari makalah ini menawarkan suatu pengembangan diskursus baru mengenai masyarakat adat di Indonesia dalam konteks kewarganegaraan. Gagasan ini menjabarkan lebih lanjut pendekatan pluralis sehingga kedepan diskursus mengenai kewarganegaraan di Indonesia tidak saja dihitung dari sisi warga negara individu, tetapi juga warga negara komunal yang tergabung dalam komunitas masyarakat adat. Gagasan ini mengarah kepada upaya untuk mewujudkan konstitusionalisme dalam masyarakat majemuk yang berbasis kepada otonomi komunitas. Lebih lanjut kewarganegaraan masyarakat adat perlu menempatkan mengenai hubungan masyarakat adat dengan tanah dan sumber kehidupannya sebagai entitlement, sehingga identitas subjektif masyarakat adat tidak saja dilihat dari komunitasnya, melainkan secara integral dengan wilayah dan ruang kehidupannya. Gangguan terhadap wilayah kehidupan masyarakat adat berarti gangguan pula terhadap status hukum masyarakat adat.

Download: Memahami Masyarakat Adat – Pendekatan Evolusionis Versus Pluralis

Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

14 Agu

*Makalah disampaikan dalam Workshop Menyusun Strategi dan Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Hutan (Belajar dari berbagai Pengalaman Multi-pihak) yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute, Cico Resort, Bogor, 10-11 Juni 2016.

Pokok pembahasan dalam makalah akan beranjak dari berbagai fenomena yang Epistema Institute dan saya temui dalam proses pendampingan untuk pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat di beberapa tempat, seperti Kasepuhan di Lebak-Banten, Malinau di Kalimantan Utara, Sigi di Sulawesi Tengah, Tambrauw di Papua Barat dan beberapa tempat lain. Keterlibatan Epistema Institute terutama memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat adat dan organisasi non-pemerintahan di daerah yang melakukan advokasi pembentukan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat.

          Dalam menyampaikan hasil refleksi itu, makalah ini dikelompokan ke dalam beberapa bagian. Setelah bagian pengantar ini diikuti dengan bagian yang menjelaskan posisi produk hukum daerah dalam upaya untuk mempertahankan dan mengembalikan wilayah kehidupan masyarakat adat. Berikutnya mengenai dinamika yang dihadapi dalam proses penyusunan produk hukum daerah, diikuti dengan tantangan yang dialami dalam pelaksanaan setelah dibentuknya produk hukum daerah dimaksud.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik agraria, keberadaan produk hukum daerah bukanlah instrumen hukum penyelesai konflik, melainkan menyediakan pra-kondisi bagi penyelesaian konflik. Hal ini mengingat akar kebijakan konflik agraria itu terjadi karena kebijakan pemerintah, terutama pemerintah pusat melalui kementerian maupun kepala badan yang nampak dalam pemberian izin, hak guna usaha, penetapan kawasan hutan dan berbagai instrumen administratif lainnya.

Download: Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

 

Kelembagaan Negara dan Masyarakat Adat yang diperlukan untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat

1 Jun

Makalah disampaikan dalam Round Table Discussion dengan tema : “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional, Ruang Kresna Gedung Asia Gatra Lt. IV, Lemhanas RI, Rabu, 1 Juni 2016.

Pengantar

Panitia mengangkat tema penting dalam acara ini, yaitu “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Pembicaraan mengenai masyarakat adat selalu penting karena menyangkut sendi-sendi keberagaman yang merupakan fundamen utama pendirian Republik Indonesia sebagaimana dibahasakan dalam ungkapan Bhineka Tunggal Ika dan Sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Para pendiri republik sangat menyadari keberagaman tersebut dan menjadikannya sebagai falsafah kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia merupakan himpunan dari keberagaman dari komunitas-komunitas masyarakat hukum adat.

          Dalam kesempatan ini, Panitia meminta saya menyampaikan topik mengenai Kapabilitas Kelembagaan Yang Diperlukan Dalam Rangka Penguatan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Secara lebih khusus diajukan tiga pertanyaan:

  1. Bagaimana konsepsi definisi, kedudukan dan kriteria masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang perlu dikonstruksikan selaras dengan amanat konstitusi?
  2. Bagaimana konstruksi konsepsi pengaturan tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya dalam undang-undang agar dapat mengakomodasi dan menyelaraskan semua kepentingan yang terkait?
  3. Bagaimana kapabilitas kelembagaan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat hukum adat dan mewujudkan tata kelola kelembagaan adat yang baik?

          Makalah ini fokus kepada tiga pertanyaan yang diajukan tersebut. Namun secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, masyarakat hukum adat[1] adalah subjek hukum alamiah yang terbentuk karena hak asal-usul yang keberadaannya diakui dan dihormati berdasarkan UUD 1945. Sebagai masyarakat hukum (rechtgemeenschaap), masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang berbeda dengan pribadi alamiah (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon) yang selama ini dikenal dalam kajian hukum. Sebagai subjek hukum, maka masyarakat hukum adat memiliki kemampuan (cabalibilty), sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Kedua, saat ini pengaturan mengenai masyarakat hukum adat menyebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Karakteristik peraturan perundang-undangan yang ada saat ini bersifat sektoral, kontestasi, dan menimbulkan berbagai tafsir yang menghambat upaya pemulihan hak masyarakat adat, terutama atas tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengaturan kedepan harus mengkonsolidasikan berbagai peraturan sektoral untuk dapat dilihat secara utuh untuk mengurangi tafsir-tafsir dalam pelaksanaannya yang akan menghambat pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. Cara untuk menyelesaikan hal tersebut, salah satunya dengan membentuk undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat.

Ketiga, kapabilitas atau kapasitas kelembagaan perlu dilihat dari sisi pemerintah dan masyarakat adat. Kelembagaan pemerintahan yang memiliki empati dan mudah diakses oleh masyarakat adat menjadi faktor penting bagi perlu diperbaiki kedepan. Sementara dari sisi masyarakat memiliki beberapa kelembagaan penting yang dapat terlibat dalam upaya ketahanan nasional misalkan melalui perangkat adat yang bertugas menjaga keamanan kampung, dan institusi peradilan adat yang berperan penting dalam mempermudah akses terhadap keadilan bagi anggota masyarakat adat. Selain itu, pendampingan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mempromosikan model-model kelembagaan yang telah berkembang di dalam masyarakat. Kelembagaan masyarakat adat juga perlu diperkuat untuk menjadi institusi sosial yang inklusif, yang menjamin terbangunnya partisipasi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap kelompok paling rentan di dalam komunitas masyarakat adat.

[1] Di dalam makalah ini antara istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat dipergunakan secara bergantian. Saya memiliki pandangan bahwa masyarakat adat merupakan subjek dari gerakan sosial berbeda dengan masyarakat hukum adat yang merupakan kategori hukum. Selengkapnya mengenai hal ini dapat dilihat dalam Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi, 2013. ‘The revival of indigenous peoples: Contestation over a special legislation on Masyarakat Adat’, in Hauser-Schäublin, Brigitta (edt),   Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and entitlements between heteronomy and self-ascription, Gottingen University, Germany.

Selengkapnya download di Makalah Yance Arizona

Levi General Deskaheh: Pelopor internasionalisasi permasalahan indigenous peoples

2 Feb

Levi General DdeskahehNama aslinya Levi General (1873-1925), ketika diangkat menjadi kepala suku Cayuga dia diberi gelar Deskaheh yang berarti “lebih dari sebelas”. Dia kemudian dikenal dengan sebutan Levi General Deskaheh atau kadang disebut Chief Deskaheh, nama yang mendapatkan posisi penting dalam sejarah perkembangan gerakan indigenous peoples. Levi General Deskaheh adalah seorang kepala suku sekaligus sebagai juru bicara dari Perserikatan Iroquois (Iroquois League) yang kemudian dikenal sebagai Konfederasi Iroquois (Iroquois Confederacy) yaitu gabungan dari enam bangsa (The Six Nation) di Canada yang terdiri dari Mohawk, Onodaga, Oneida, Cayuga, Seneca dan Tuscarora.

Chief Deskaheh memiliki peranan penting dalam upaya internasionalisasi permasalahan indigenous peoples/masyarakat asli/masyarakat adat karena selama kolonialisme berlangsung, masyarakat asli tidak pernah dianggap sebagai subjek hukum internasional. Mereka dipandang bukan sebagai bangsa (nations), melainkan sebagai suku (ethnic), sehingga tidak memiliki legitimasi untuk menuntut posisi diperlakukan sebagai negara-bangsa (nation state). Permasalahan indigenous peoples selalu dipandang sebagai permasalahan domestik dari negara kolonia.

Pada tahun 1923, Chief Deskaheh datang ke Jenewa, markas Liga Bangsa-Bangsa (sebelum berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menyampaikan aspirasi warganya. Saat itu, belum dikenal istilah indigenous peoples sebagai identitas politik masyarakat asli yang berjuang menghadapi berbagai tekanan akibat kolonialisme. Dalam kategori yang umum, masyarakat asli ini disebut sebagai Suku Indian oleh para penjajah. Nama Suku Indian pun sebuah kekeliruan sejarah, karena Columbus ketika pertama kali berlayar ke Benua Amerika menyangka orang yang mereka temui adalah orang India, yang sebenarnya berada di Asia Selatan. Namun kekeliruan itu terus berlanjut, dan kata Indian dan Indios merupakan kalimat yang dipadang merendahkan bagi masyarakat asli di Benua Amerika.

Liga Bangsa-Bangsa yang dikunjungi Chief Deskaheh itu didirikan pada 10 Januari 1920 untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama. Terbentuknya LBB memberikan angin segar bagi indigenous peoples untuk mengakhiri berbagai macam tekanan yang dihadapi selama kolonialisme. Chief Deskaheh melihat peluang untuk menyelesaikan permasalahan indigenous peoples di Canada berhadapan dengan pemerintah kolonial Canada. Semangat yang sama saat itu didukung oleh Presiden Amerika Serikat, Thomas Wodrow Wilson yang menjanjikan diterapkannya prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination) dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas melalui LBB.

Tiba di Jenewa pada bulan September 1923, Chief Deskaheh didampingi dengan pengacaranya, George P. Docker menginap di Hotel des Families. Setelah itu mereka memulai membangun kontak dengan perwakilan resmi LBB. Yang dipermasalahankan oleh indigenous peoples di Canada pada masa itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan sendiri (self-government) berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh indigenous peoples.

Pada saat itu, Pemerintah Canada berdasarkan The Indian Act 1876 hendak mengakhiri sistem pemerintahan tradisional, dan menggantinya dengan sistem Dewan yang anggotanya dipilih. Dukungan kemudian terbelah, pada satu sisi kelompok masyarakat yang mendukung model baru yang hendak diperkenalkan oleh Pemerintah Kanada sebagai strategi untuk melakukan asimilasi yang disebut kelompok “modernis”, dan kelompok lainnya yang hendak mempertahankan kelembagaan tradisional yang disebut kelompok tradisionalis yang menyatakan bahwa selama berabad-abad Enam Bangsa (Six Nations) telah menyelenggarakan pemerintah yang dimilikinya sendiri berdasarkan tradisi yang mereka jaga. Deskaheh mewakili kelompok yang menolak perubahan struktur politik lokal tersebut.

Dalam menyampaikan keluhannya kepada LBB, Deskaheh mengirimkan petisi yang diberi judul “The Redman’s Appeal For Justice” pada tanggal 6 Agustus 1923. Melalui petisi itu, Deskaheh menyampaikan bahwa selama berabad-abad The Six Nation telah menjalankan pemerintahan sendiri dan telah diakui oleh berbagai bangsa kolonial yang datang melalui perjanjian-perjanjian perdamaian seperti yang dilakukan bersama dengan Pemerintahan Inggris Raya, Perancis, Belanda yang merupakan negara-negara Eropa yang mendirikan koloni di Amerika Utara. Bahkan melalui Perjanjian Perdamaian Paris (Peace of Paris) yang ditandatangani pada 1783, Raja Inggris menjanjikan untuk melindugi The Six Nation dari gangguan pihak luar serta memberikan kompensasi dari peperangan yang telah terjadi.

Namun sejak berdirinya Dominion of Canada pada 1867, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kedaulatan The Six Nations mulai tergerus. Masyarakat asli dipaksa menerapkan hukum pidana Kanada dan berlakulah sistem penjara untuk masyarakat asli. Tanah mereka dirampas tanpa persetujuan dari perwakilan The Six Nations. Puncaknya pada Desember 1922, Pemerintah Kanada menyatakan perang terhadap The Six Nations dan menginvasi wilayah masyarakat adat.

Menghadapi berbagai permasalahan demikian, The Six Nations mengirimkan surat kepada Kerajaan Inggris dan Pemerintahan Inggris yang menjalankan Dominion Canada untuk melindungi masyarakat adat berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat pada 25 Oktober 1784. Permohonan itu telah diajukan pada tahun 1921 kepada Pemerintah Kerajaan Inggris, namun permohonan itu ditolak oleh Inggris. Mengganggap permasalahan yang dihadapi oleh The Six Nations adalah permasalahan bangsa-bangsa, maka Deskaheh diutus untuk menghadap LBB menyampaikan keluhan yang mereka hadapi.

Deskaheh berharap LBB menjadi forum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Meskipun mereka juga menyadari bahwa sebenarnya  The Six Nations itu sendiri adalah perkumpulan dari beberapa Bangsa Indian di Amerika Utara terdiri dari Mohawk, Onodaga, Oneida, Cayuga, Seneca dan Tuscarora merupakan liga bangsa yang lebih tua dari pada Liga Bangsa-Bangsa (The League of Nations), yang mereka sebut sebagai Liga Enam Bangsa Iroquios (League of Iroquios). Kehadiran Deskaheh menggugat konsep negara-bangsa yang diperkenalkan oleh Eropa. Pertanyaannya, mengapa indigenous peoples, dalam hal ini The Six Nations tidak bisa diperlakukan sebagai negara-bangsa?

The Six Nations meminta kepada LBB untuk melakukan beberapa hal, antara lain:

  1. Mengakui hak kemerdekaannya untuk mengatur kehidupan sendiri
  2. Memberikan ganti kerugian atas agresi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat asli.
  3. Perhitungan yang adil dari Pemerintah Inggris Raya dan Dominion Canada terhadap masyarakat asli berkaitan dengan dana perwalian (trust funds).
  4. Ketentuan yang tepat untuk memulihkan hak masyarakat adat
  5. Kebebasan kepada masyarakat asli untuk melintasi seluruh wilayah Kanada dan perairan internasional
  6. Melakukan perlindungan terhadap masyarakat asli di bawah LBB, jika Pemerintahan Inggris Raya tidak mau melanjutkan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Kehadiran Deskaheh yang didampingi oleh beberapa orang dari Indian dan seorang pengacara telah menjadi satu perhatian sendiri bagi berbagai kalangan pada pertemuan LBB di Jenewa. Sebuah kuliah umum diadakan yang dimanfaatkan untuk membagikan petisi dari The Six Nations untuk menarik perhatian berbagai kalangan internasional mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Orang Indian di Kanada. Kampanye yang dilakukan oleh Deskaheh sangat efektif dan menunjukan dilemma yang selama ini telah mengakar dari konsepsi negara-bangsa Eropa yang dicetuskan sejak Perjanjian Westphalia.

Tuntutan Deskaheh tidak dipenuhi oleh LBB. Pemerintahan Inggris dan Kanada menilai tuntutan itu merupakan permasalahan dalam negeri yang tidak perlu dibahas. Namun kehadiran Deskaheh telah menarik perhatian dan dukungan dari Estonia, Belanda, Irlandia, Panama, Jepang, dan Persia sehingga membuat malu pemerintah Kanada. Pada September 1924, Pemerintah Irlandia, Estonia, Panama dan Persia mengirimkan surat kepada Presiden Dewan LBB, Hjalmar Branting untuk memberikan kesempatan mendengarkan pernyataan yang hendak disampaikan oleh The Six Nations. Namun permohonan itu tak pernah dikabulkan. Deskaheh mendapatkan undangan dari Walikota Jenewa untuk hadir di Balai Kota. Deskaheh memanfaatkan forum pertemuan itu untuk mengangkat permasalahan yang dialami oleh The Six Nations. Setelah Tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana seharusnya oleh LBB, Deskaheh kembali ke kampung halamannya.

Pada bulan November 1924, Pemerintah Kanada mengirimkan surat menyampaikan bahwa pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh Deskaheh di Cayuga sudah digantikan dengan Dewan Suku yang telah dipilih pada bulan Oktober 1924. Sehingga Deskaheh tidak lagi memiliki otoritas untuk mewakili The Six Nations dalam forum-forum internasional. Itu merupakan strategi pemerintahan Kanada untuk menghentikan upaya diplomasi internasional yang dilakukan oleh Deskaheh. Deskaheh meninggal beberapa bulan setelah menerima surat dari Pemerintah Kanada.

Meskipun tuntutan Deskaheh melalui LBB tidak pernah diterima, namun kehadiran Deskaheh menjadi pemicu perkembangan yang sangat penting untuk mengembangkan diskursus tentang indigenous peoples sebagai identitas global yang baru. Selain itu juga menghadirkan suatu strategi baru melakukan perlawanan terhadap kencenderungan yang selama ini sangat berpatokan kepada negara (Niezen 2001:xvi). Pada periode selanjutnya, diskursus mengenai masyarakat adat pada tataran global dimotori oleh elit indigenous peoples terdidik seperti Deskaheh bersama-sama dengan antropolog dan pakar hukum internasional. Deskaheh menjadi pelopor dari upaya internasionalisasi permasalahan masyarakat asli.

Mengadili Masa Lalu: Paradoks Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Yang Berkaitan dengan Korban Peristiwa Tragedi Komunis 1965-1966 di Indonesia

4 Jan

Tulisan ini sebelumnya adalah tugas Matakuliah Transitional Constitutionalism dengan Pengajar Prof. Wojciech Sadurski di Onati IISL, yang diterjemahkan dan dilakukan penyesuaian untuk versi Bahasa Indonesia.

1965-Indonesia-and-The-World_COVER-1

Pengantar

Salah satu keterbatasan tradisi hukum modern berkaitan dengan nilai dan institusi untuk mengadili masa lalu; bagaimana mengamalkan keadilan dalam dimensi sejarah (historical justice). Adam Czarnota (2005) dalam tulisannya ‘Between Nemesis and Justitia: dealing with the Past as a Constitutional Process’ mengantarkan kita pada topik diskusi keadilan dalam momen transisi politik. Dalam keadaan normal, tradisi hukum modern menggambarkan keadilan yang diwakili dengan sosok Dewi Themis atau Dewi Justitia, berpakaian putih, bertubuh langsing, berdiri memegang timbangan dan pedang, mata tertutup kain hitam. Penggambaran yang lain menampilkan Themis dan Justitia sembari menginjak buku tebal di salah satu kakinya, untuk menggambarkan bahwa perannya berlandaskan kepada hukum yang tertulis. Singkat kata, Themis dan Justitia adalah sosok keadilan yang lembut sekaligus tegas, tanpa pandang bulu, dan bertindak berlandaskan kepada aturan tertulis.

Bagi Czarnota, kain hitam yang menutup mata Themis dan Justitia merupakan bentuk keterbatasan hukum modern dalam melihat masa lalu. Hal itu misalkan nampak fondasi hukum modern yang sering terbentur dalam mengadili masa lalu seperti asas legalitas (suatu tindakan baru bisa dipidana kalau sudah ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya), asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang selama ini dipergunakan oleh orang berpunya untuk menghindari proses hukum terhadapnya, serta menjadi tameng untuk merawat impunitas rezim yang melakukan tindakan represif pada masa lalu.

Sebagai alternatifnya, Czarnota mempertimbangkan untuk menghadirkan sosok Dewi Dike atau Dewi Nemesis yang tak kalah cantiknya, memiliki sayap, memegang pedang dan jam pasir di tangannya. Tanpa kain hitam menutup mata, penglihatan mereka sangat tajam untuk mencermati kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dike dan Nemesis merespresentasikan keadilan yang sepenuhnya (total justice), tak terbatas oleh waktu sebagaimana disimbolkan dengan jam pasir yang dipegangnya, tak terbataskan oleh ruang karena itu Dike dan Nemesis memiliki sayap untuk mengejar, menuntut balas terhadap pelaku kesalahan (Czarnota 2005:123).

Pada intinya, konsepsi keadilan yang normal sebagaimana direspresentasikan oleh Dewi Themis dan Justitia memiliki sejumlah keterbatasan mengatasi masa lalu. Sosok Dewi Dike dan Nemesis dapat menjadi alternatif, atau bahkan membangun suatu konsepsi baru untuk mengadili masa lalu terutama pada masa transisi politik. Untuk membahas diskursus keadilan pada masa transisi politik, tulisan ini membahas dua Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menangani perkara yang berkaitan dengan korban Tragedi Komunis 1965-1966. Pertama perkara yang berkaitan dengan pemilihan hak politik mantan anggota PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya untuk menjadi calon anggota DPR dalam pemilihan umum. Kedua, perkara berkaitan dengan pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi hadir pada masa transisi politik paska Orde Baru di Indonesia sebagai salah satu mekanisme peradilan untuk menangani permasalahan fundamental yang berkaitan dengan hak asasi manusia, selain menangani perkara-perkara yang berdimensi politik. Menelisik putusan MK dalam hal ini, dapat memberikan pemahaman bagaimana institusi peradilan yang dibentuk pada masa transisi bekerja menangani perkara yang memiliki dimensi keadilan historis terhadap korban dari rezim represif pada masa lalu. Sebelum membahas peran Mahkamah Konstitusi lebih jauh, mari kita lihat kilas balik peristiwa 1965.

Selengkapnya download: Mengadili Masa Lalu

Pemilu Spanyol 20 Desember 2015

21 Des

share

Pemilu Spanyol tanggal 20 Desember kemarin. Fasilitas publik tak dirusak oleh spanduk dan billboard. Kalaupun ada, beberapa pamflet secara terbatas ditempel di sudut-sudut kota. Berlangsung lancar dan hasilnya menarik, Partai incumbent (Partido Popular) jeblok dari 45% kursi parlemen menjadi 29%. Sebuah partai baru yang didirikan Januari 2014, Podemos, menduduki urutan ketiga setelah partai sosialis (PSOE) dengan meraih 21% suara. Podemos menjadi kunci bagi perseteruan panjang kelompok Nasionalis dan Sosialis di Spanyol.

Yang jauh lebih menarik lagi, Pablo Iglesias, pendiri dan sekjen Podemos adalah anak muda 37 tahun, dosen salah satu universitas di Madrid dan pernah bekerja sebagai konsultan bagi pemerintahan Venezuela dan Bolovia. Pada saat pidato setelah penghitungan suara, Pablo Iglesias mensyaratkan amandemen konstitusi sebelum berbicara mengenai koalisi pemerintahan. Salah satu tuntutan utama adalah menjadikan Spanyol sebagai Plurinational State, negara yang menyadari dirinya terdiri dari berbagai bangsa. Oleh karena itulah partai Podemos ini mendapat dukungan signifikan dari Catalan dan Basque yang menuntut independensi yang lebih luas.

Mondragon Cooperativa: Apakah ada relasi antara koperasi dan agama?

13 Nov

mondragon

Kemarin berkunjung ke Mondragon Cooperativa (Koperasi Mondragon) di Basque Country. Koperasi ini punya 74 ribu anggota dengan 260 unit usaha meliputi industri otomotif dan furniture, farmasi, jaringan supermarket Eroski terbesar ketiga di Spanyol, punya sekolah, dan Univeritas dengan empat fakultas: teknik, bisnis, pendidikan dan humaniora, dan garstronomy (Basque culinary). Bahkan kampusnya punya jaringan kerjasama dengan Finlandia, Silicon Valley di California USA, China, dan India.

Mottonya: Humanity at Work. Koperasi ini didirikan oleh Jose Maria Arizmendiarrieta, seorang Pendeta Katolik pada tahun 1956. Semua dia mendirikan sekolah teknik dan melatih beberapa pemuda lokal. Setelah para pemuda mulai mahir dibidang teknik, baru dia mendirikan koperasi sebagai unit usaha. Terus berkembang, sampai unit usahanya menyebar diberbagai negara.

Pengembangan koperasi berbeda dengan usaha kapitalis. Dalam Kapitalisme yang menjadi penentu adalah kapital/modal/investasi, sedangkan manusia pekerja diposisikan sebagai faktor produksi pendukung yang bekerja melayani modal agar bisa semakin terakumulasi. Jadi, suatu kebohongan besar bila suatu investasi yang seringkali didukung oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Bukan! Menciptakan lapangan kerja bukanlah tujuan investasi, sebab tujuan investasi adalah mengakumulasi modal. Lapangan kerja adalah sarana untuk memperoleh keuntungan pemodal. Sementara dalam koperasi, berkaca pada pengalaman Mondragon Cooperativa, manusia pekerjalah yang menjadi penentu. Mereka yang bekerja menjadi anggota dan menentukan keputusan mengenai pengembangan usaha baik pada tingkat unit, federasi koperasi ataupun pada tingkat kongres. Sementara uang adalah sarana agar mereka bisa menjadi anggota, bekerja, dan memperoleh keuntungan dari kerja yang dilakukan.

Kemarin dalam satu tanya jawab saya menanyakan apakah ada relasi antara kesuksesan koperasi (kegiatan ekonomi) dengan agama tertentu. Di sini, penduduk mayoritas beragama Katolik dan pendiri koperasi ini juga merupakan pendeta katolik. Apakah ada nilai di dalam ajaran katolik, misalkan mengenai saling percaya serta patuh kepada konsensus dan kepemimpinan yang menjadi pilar kesuksesan pengembangan koperasi? Tentu narasumber dari Mondragon Cooperative menyatakan tidak, sebab mereka mengembangkan koperasi ini sebagai unit usaha yang inklusif, meskipun mayoritas anggotanya adalah umat Katolik.

Relasi antara agama dan ekonomi sebelumnya dikemukakan oleh Max Weber, salah seorang pilar sosiologi modern. Dalam buku The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, Max Weber menunjukan relasi yang kuat antara kapitalisme di Eropa dan juga di Amerika dengan ajaran-ajaran Katolik yang mendorong umatnya untuk bekerja sebagai enterprenuer dalam dunia sekuler, mengembangan usaha sendiri dan mengakumulasi keuntungan. Bila tesis Weber itu benar: bahwa Kapitalisme cocok dengan Etika Protestan, lalu apakah Sosialisme dalam bentuk usaha Koperasi cocok dengan Etika Katolik? Di Indonesia misalkan bisa dilihat contoh pengembangan Credit Union di Kalimantan Barat yang sejak semula didukung oleh Keuskupan Agung Pontianak.

Lalu bagaimana posisi ajaran Islam dalam pengembangan debat kapitalisme dan sosialisme? Dalam debat semangat enterprenuer individual dan kolektif? Bagaimana dengan ekonomi syariah? Apakah menjadi solusi?

Sebenarnya korelasi antara agama dan kemajuan ekonomi bisa ada bisa tidak. Salah satu buku yang membantah Tesis Weber tentang relasi agama dan kemajuan ekonomi itu ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson berjudul Why Nation Fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Dalam buku itu Acemoglu dan Robinson membantah bahwa agama adalah penentu kemajuan ekonomi. Mereka menyampaikan bahwa ada banyak negara yang mayoritas penduduknya bergama protestan, tetapi miskin, namun yang beragama katolik, Islam, Shinto bisa menjadi negara maju. Bahkan buku ini juga membantah aspek sumber daya alam yang menjadi penentu kemajuan negara, karena banyak negara yang punya sumber daya alam melimpah tetapi miskin, namun yang tidak punya banyak sumber daya alam bisa menjadi negara maju.

Faktor yang paling menentukan kemajuan suatu negara bukan pula siapa Presiden dan jajaran menterinya. Melainkan kemampuan rakyatnya. Bagi Acemoglu dan Robinson, kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemampuan masyarakatnya untuk membangun institusi sosial, ekonomi dan politik yang inklusif. Oleh karena itu, beranjak dari tesis Acemoglu dan Robinson, penguatan Desa, Nagari, masyarakat adat, organisasi tani, organisasi buruh dan organisasi keagamaan merupakan faktor kunci kemajuan suatu negeri, entah apapun agamanya.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 105 pengikut lainnya