Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan

14 Sep

*Makalah disampaikan dalam Workshop “Merumuskan  Konsep  dan  Strategi  Advokasi  RUU  Pertanahan” diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Jakarta 14 September 2016

land-grab

Cartoon of land grabbing (Source: Leveille 2014)

Pengantar

DPR kembali memprioritaskan pembahasan RUU Pertanahan pada tahun 2016. Sebelumnya RUU Pertanahan pernah dibahas oleh anggota DPR periode 2009-2014 pada penghujung masa jabatan pada tahun 2014, tetapi tak kunjung disahkan. Selain ketidaksiapan substansi dari DPR, kalangan pemerintah pada saat itu melalui Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) juga belum melihat draf yang dibahas telah sempurna sebagai dasar pengaturan mengenai permasalahan pertanahan di Indonesia. Ketika DPR baru terbentuk pada tahun 2014, beberapa pekerjaan legislasi yang belum selesai pada periode sebelumnya turut dilanjutkan, salah satunya RUU Pertanahan.

            Meskipun masuk dalam prioritas pembahasan pada tahun 2016, DPR tidak menjadikan RUU Pertanahan sebagai rancangan undang-undang yang segera dibahas untuk disahkan.[1] Hal ini karena kesibukan DPR, khususnya Komis II untuk memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Situasi itu memberikan peluang kepada beberapa kalangan, terutama kelompok organisasi petani dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengkonsolidasikan gagasan dan advokasi untuk mempengaruhi substansi RUU Pertanahan agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan pertanahan yang dihadapi.

            Makalah ini dibuat sebagai pembuka gagasan untuk meletakan penyiapan RUU Pertanahan dalam konstelasi politik hukum agraria kontemporer dan bagaimana menyikapinya agar arah politik hukum RUU Pertanahan dapat sejalan dengan agenda, petani, masyarakat adat dan kelompok perempuan yang memperjuangkan keadilan agraria. Setelah bagian pengantar ini akan disusul dengan pembacaan terhadap karakteristik politik hukum agraria paska Orde Baru untuk meletakan RUU Pertanahan dalam konteks dan konstelasi kebijakan agraria periode ini. Kemudian menyigi tujuh isu krusial untuk memahami bagaimana urgensi dan kelemahan politik hukum agraria dalam RUU Pertanahan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan hak perempuan atas tanah. Selanjutnya pada bagian penutup berisi mengenai rangkuman dan langkah yang perlu dipersiapkan untuk mengawal proses pembahasan RUU Pertanahan.

[1] Makalah ini membahas RUU Pertanahan DPR RI versi 3 Februari 2016.

Download Makalah: membaca-arah-politik-hukum-ruu-pertanahan

Kelembagaan Yang Mengayomi Masyarakat Adat

10 Sep

*Makalah disampaikan dalam peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), 8 Agustus 2016. Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Auditorium Museum Nasional.

indigenous-peoples-day-2013

PENGANTAR

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (International Day of the World’s Indigenous Peoples) tahun ini mengangkat tema tentang Pendidikan, Kebudayaan, dan Spiritualitas.[1] Peringatan ini perlu dijadikan momentum untuk membahas bagaimana Republik Indonesia memperlakukan masyarakat adat sebagai warga negara yang telah menjaga tradisi dan identitasnya sebagai dasar-dasar pembentukan kebangsaan dan Republik Indonesia dan disematkan dalam lembaran yang dicengkeram oleh Burung Garuda: Bhineka Tunggal Ika.

            Seminar kali ini hendak pula dijadikan oleh panitia sebagai penyemaian gagasan untuk menata-ulang hubungan antara negara dengan masyarakat adat melalui pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat. Memang benar, UUD 1945 telah memberikan dasar-dasar mengenai hal itu, terutama Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ketentuan konstitusional tersebut belum memadai karena bagunan hukum di bawahnya serta praktik menjalankan hukum belum berubah untuk mengakui, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional masyarakat adat. RUU mengenai masyarakat adat pernah dibahas oleh DPR RI periode 2009-2014 namun sampai berakhirnya masa sidang tidak pernah disahkan. Saat ini kembali muncul inisiatif untuk membentuk undang-undang khusus mengenai masyarakat adat

            Salah satu yang dipandang penting untuk diatur di dalam RUU yang tengah dipersiapkan adalah masalah kelembagaan. Pertanyaan bagaimana model kelembagaan negara/pemerintah yang tepat dalam mengurus masyarakat adat di Indonesia. Kelembagaan memiliki dua makna: Pertama, kelembagaan sebagai institusi (institution) yaitu seperangkat aturan, organ, proses dan praktik menyangkut suatu permasalahan. Kedua kelembagaan sebagai badan (organ) atau agen (agency) yaitu suatu unit yang memiliki tugas tertentu menangani suatu permasalahan. Dalam makalah ini, kelembagaan yang dibahas pada dimensi yang kedua yaitu mengenai organ atau agen pemerintahan yang perlu dimiliki oleh pemerintah dalam mengurusi hak-hak konstitusional masyarakat adat yang perlu dipertimbangkan keberadaanya di dalam undang-undang mengenai masyarakat adat.

            Meskipun membahas mengenai masalah kelembagaan, makalah ini tidak mulai dari desain model kelembagaan, melainkan mulai dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat. Setelah mengidentifikasi masalah, maka kemudian dibahas mengenai kewenangan apa yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari kewenangan-kewenangan tersebut, baru dibahas model kelembagaan seperti apa yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat. Makalah ini membandingkan pula model kelembagaan yang ada di beberapa negara yang perlu dijadikan rujukan pembelajaran guna pembentukan “lembaga baru” di Indonesia.

[1] Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sidang Majelis Umum pada tanggal 23 Desember 1994 menetapkan 9 Agustus sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Pada saat itu juga PBB menetapkan Dekade Masyarakat Adat I 1995-2004 dan Dekade II pada 2005-2014.

Download makalah: kelembagaan-yang-mengayomi-masyarakat-adat

Masyarakat Adat dan Masalah Pembangunan

2 Sep

*Makalah disampaikan dalam Sekolah Hak Asasi Manusia (SEHAMA) yang diselenggarakan oleh Kontras, 4 Agustus 2016. 

Kendeng

Aksi penolakan pabrik semen oleh masyarakat sekitaran pegunungan Kendeng

“Masyarakat adat dihadapkan dengan agenda-agenda pembangunan yang datang dari luar aspirasinya, apakah itu dari pemerintah maupun kepentingan perusahaan. Tak jarang pula agenda pembangunan itu bersifat determinan, sehingga memaksa masyarakat adat melepaskan tanah leluhurnya. Mereka kemudian teusir, ditangkap, rumahnya dibakar, dan tak jarang pula harus mendekam di dalam penjara karena mempertahankan kehidupan dan tradisi yang mereka warisi dari leluhur. “

Download: Masyarakat Adat dan Masalah Pembangunan

Aktivisme dan Kemanusiaan: Pembelajaran dari Kisah Sundoro Budhyarto Martoatmodjo

2 Sep

*Sambutan disampaikan pada peluncuran buku “Mr. R.S. Budhyarto Martoatmodjo: Pejuang Kemerdekaan dan Pendidik Tiga Zaman” di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu, 27 Juli 2016

 

Sambutan Direktur Epistema Institute

Yance Arizona menyampaikan Orasi dalam peluncuran buku Sundoro Budhyarto Martoatmodjo

“Penulisan tokoh hukum memerlukan suatu penelitian yang mendalam, terutama yang berkaitan dengan sejarah hukum. Penelitian mengenai tokoh dan pemikiran hukum belum menjadi sesuatu yang lazim dalam tradisi metodologi penelitian hukum di Indonesia. Selama ini di fakultas hukum hanya diajarkan bahwa penelitian hukum itu kalau tidak normatif ya penelitian empiris. Tak jarang pencampuran keduanya pun dianggap sebagai “dosa”. Penelitian hukum masih berkutat pada penelitian norma atau implementasi norma. Oleh karena itu, rangkaian penelitian mengenai tokoh dan pemikiran hukum yang tengah dirintis ini kelak diharapkan dapat memberikan kontribusi metodologis bagi pembaruan metodologi penelitian di perguruan tinggi hukum.”

Download: Aktivisme dan Kemanusiaan – Pembelajaran dari Sundoro Budhyarto Martoatmodjo

Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis

15 Agu

*Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 21 Juli 2016.

Pertanyaan tentang siapa masyarakat adat merupakan salah satu isu kunci dalam diskursus mengenai adat dan indigeneity di Indonesia beberapa dekade terakhir. Banyak peneliti mengenai Indonesia tidak memprediksi bahwa isu adat akan kembali bangkit dalam masyarakat Indonesia kontemporer (Davidson and Henley 2010). Asumsi itu beranjak dari pandangan bahwa adat merupakan sesuatu yang kuno, ketinggalan zaman dan sudah tidak relevan dalam budaya modern serta dalam kerangka negara-bangsa yang baru. Namun asumsi itu ternyata keliru sebab kebangkitan adat terjadi dimana-mana yang ditujukan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk memperkuat klaim atas wilayah, memulihkan otoritas tradisional, bahkan tidak sedikit pula yang dipergunakan untuk kepentingan politik elektoral. Gerakan masyarakat adat tidak menuju satu garis lurus perkembangan sejarah, melainkan suatu proses berulang yang mempergunakan sejarah masa lalu sebagai pembentuk identitas kekinian.

            Tulisan ini dibuat sebagai bahan referensi untuk memahami bagaimana memperkaya pemahaman mengenai subjektivitas masyarakat adat, dalam hal ini kedudukan hukum masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia mulai dari konstitusi sampai dengan peraturan operasional. Sebelum itu, tulisan ini akan membahas mengenai faktor-faktor kebangkitan gerakan masyarakat adat kontemporer di Indonesia. Kemudian disusul dengan analisis yuridis terkait dengan istilah, definisi dan kriteria masyarakat adat. Dari sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat adat dapat diketahui situasi ketidakteraturan yang menimbulkan banyak tafsir mengenai kedudukan masyarakat adat beserta unit sosialnya yang pada gilirannya menjadi penghambat pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat.

            Bagian berikutnya membahas dua pendekatan utama yang selama ini mewarnai diskursus mengenai subjektivitas masyarakat adat, yaitu pendekatan evolusionis yang memiliki pandangan bahwa masyarakat adat merupakan suatu komunitas yang memiliki hambatan dalam proses intergrasi ke dalam dunia modern. Sehingga proses transisi itu harus dikawal melalui prosedur-prosedur hukum. Sedangkan pandangan lain adalah pendekatan pluralis yang melihat masyarakat adat merupakan suatu keberagaman yang harus terus dijaga, sehingga masyarakat adat perlu dijamin hak-hak dasarnya secara mandiri untuk menentukan pilihan-pilihan bagi perkembangan komunitasnya masing-masing. Pendekatan kedua ini kemudian menekankan pentingnya proses self-determination dan mekanisme free prior and informed consent (Padiatapa) bagi setiap pembangunan yang hendak dilakukan terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya.

            Bagian terakhir dari makalah ini menawarkan suatu pengembangan diskursus baru mengenai masyarakat adat di Indonesia dalam konteks kewarganegaraan. Gagasan ini menjabarkan lebih lanjut pendekatan pluralis sehingga kedepan diskursus mengenai kewarganegaraan di Indonesia tidak saja dihitung dari sisi warga negara individu, tetapi juga warga negara komunal yang tergabung dalam komunitas masyarakat adat. Gagasan ini mengarah kepada upaya untuk mewujudkan konstitusionalisme dalam masyarakat majemuk yang berbasis kepada otonomi komunitas. Lebih lanjut kewarganegaraan masyarakat adat perlu menempatkan mengenai hubungan masyarakat adat dengan tanah dan sumber kehidupannya sebagai entitlement, sehingga identitas subjektif masyarakat adat tidak saja dilihat dari komunitasnya, melainkan secara integral dengan wilayah dan ruang kehidupannya. Gangguan terhadap wilayah kehidupan masyarakat adat berarti gangguan pula terhadap status hukum masyarakat adat.

Download: Memahami Masyarakat Adat – Pendekatan Evolusionis Versus Pluralis

Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

14 Agu

*Makalah disampaikan dalam Workshop Menyusun Strategi dan Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Hutan (Belajar dari berbagai Pengalaman Multi-pihak) yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute, Cico Resort, Bogor, 10-11 Juni 2016.

Pokok pembahasan dalam makalah akan beranjak dari berbagai fenomena yang Epistema Institute dan saya temui dalam proses pendampingan untuk pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat di beberapa tempat, seperti Kasepuhan di Lebak-Banten, Malinau di Kalimantan Utara, Sigi di Sulawesi Tengah, Tambrauw di Papua Barat dan beberapa tempat lain. Keterlibatan Epistema Institute terutama memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat adat dan organisasi non-pemerintahan di daerah yang melakukan advokasi pembentukan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat.

          Dalam menyampaikan hasil refleksi itu, makalah ini dikelompokan ke dalam beberapa bagian. Setelah bagian pengantar ini diikuti dengan bagian yang menjelaskan posisi produk hukum daerah dalam upaya untuk mempertahankan dan mengembalikan wilayah kehidupan masyarakat adat. Berikutnya mengenai dinamika yang dihadapi dalam proses penyusunan produk hukum daerah, diikuti dengan tantangan yang dialami dalam pelaksanaan setelah dibentuknya produk hukum daerah dimaksud.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik agraria, keberadaan produk hukum daerah bukanlah instrumen hukum penyelesai konflik, melainkan menyediakan pra-kondisi bagi penyelesaian konflik. Hal ini mengingat akar kebijakan konflik agraria itu terjadi karena kebijakan pemerintah, terutama pemerintah pusat melalui kementerian maupun kepala badan yang nampak dalam pemberian izin, hak guna usaha, penetapan kawasan hutan dan berbagai instrumen administratif lainnya.

Download: Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

 

Kelembagaan Negara dan Masyarakat Adat yang diperlukan untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat

1 Jun

*Makalah disampaikan dalam Round Table Discussion dengan tema : “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional, Ruang Kresna Gedung Asia Gatra Lt. IV, Lemhanas RI, Rabu, 1 Juni 2016.

Pengantar

Panitia mengangkat tema penting dalam acara ini, yaitu “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Pembicaraan mengenai masyarakat adat selalu penting karena menyangkut sendi-sendi keberagaman yang merupakan fundamen utama pendirian Republik Indonesia sebagaimana dibahasakan dalam ungkapan Bhineka Tunggal Ika dan Sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Para pendiri republik sangat menyadari keberagaman tersebut dan menjadikannya sebagai falsafah kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia merupakan himpunan dari keberagaman dari komunitas-komunitas masyarakat hukum adat.

          Dalam kesempatan ini, Panitia meminta saya menyampaikan topik mengenai Kapabilitas Kelembagaan Yang Diperlukan Dalam Rangka Penguatan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Secara lebih khusus diajukan tiga pertanyaan:

  1. Bagaimana konsepsi definisi, kedudukan dan kriteria masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang perlu dikonstruksikan selaras dengan amanat konstitusi?
  2. Bagaimana konstruksi konsepsi pengaturan tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya dalam undang-undang agar dapat mengakomodasi dan menyelaraskan semua kepentingan yang terkait?
  3. Bagaimana kapabilitas kelembagaan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat hukum adat dan mewujudkan tata kelola kelembagaan adat yang baik?

          Makalah ini fokus kepada tiga pertanyaan yang diajukan tersebut. Namun secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, masyarakat hukum adat[1] adalah subjek hukum alamiah yang terbentuk karena hak asal-usul yang keberadaannya diakui dan dihormati berdasarkan UUD 1945. Sebagai masyarakat hukum (rechtgemeenschaap), masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang berbeda dengan pribadi alamiah (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon) yang selama ini dikenal dalam kajian hukum. Sebagai subjek hukum, maka masyarakat hukum adat memiliki kemampuan (cabalibilty), sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Kedua, saat ini pengaturan mengenai masyarakat hukum adat menyebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Karakteristik peraturan perundang-undangan yang ada saat ini bersifat sektoral, kontestasi, dan menimbulkan berbagai tafsir yang menghambat upaya pemulihan hak masyarakat adat, terutama atas tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengaturan kedepan harus mengkonsolidasikan berbagai peraturan sektoral untuk dapat dilihat secara utuh untuk mengurangi tafsir-tafsir dalam pelaksanaannya yang akan menghambat pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. Cara untuk menyelesaikan hal tersebut, salah satunya dengan membentuk undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat.

Ketiga, kapabilitas atau kapasitas kelembagaan perlu dilihat dari sisi pemerintah dan masyarakat adat. Kelembagaan pemerintahan yang memiliki empati dan mudah diakses oleh masyarakat adat menjadi faktor penting bagi perlu diperbaiki kedepan. Sementara dari sisi masyarakat memiliki beberapa kelembagaan penting yang dapat terlibat dalam upaya ketahanan nasional misalkan melalui perangkat adat yang bertugas menjaga keamanan kampung, dan institusi peradilan adat yang berperan penting dalam mempermudah akses terhadap keadilan bagi anggota masyarakat adat. Selain itu, pendampingan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mempromosikan model-model kelembagaan yang telah berkembang di dalam masyarakat. Kelembagaan masyarakat adat juga perlu diperkuat untuk menjadi institusi sosial yang inklusif, yang menjamin terbangunnya partisipasi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap kelompok paling rentan di dalam komunitas masyarakat adat.

[1] Di dalam makalah ini antara istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat dipergunakan secara bergantian. Saya memiliki pandangan bahwa masyarakat adat merupakan subjek dari gerakan sosial berbeda dengan masyarakat hukum adat yang merupakan kategori hukum. Selengkapnya mengenai hal ini dapat dilihat dalam Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi, 2013. ‘The revival of indigenous peoples: Contestation over a special legislation on Masyarakat Adat’, in Hauser-Schäublin, Brigitta (edt),   Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and entitlements between heteronomy and self-ascription, Gottingen University, Germany.

Selengkapnya download di Makalah Yance Arizona