Tag Archives: Negara Hukum

Global i-Lecture 2: Negara hukum dan keadilan sosial dalam konstitusi di Indonesia

29 Feb

Topik: Negara Hukum dan Keadilan Sosial dalam Konstitusi di Indonesia

Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Hari/Tanggal: Kamis/1 Maret 2012

Pukul: 13.30 – 16.00 WIB

Tempat: Ruang PT IDC Indonesia, Gedung Cyber, Lantai 7, Jalan Kuningan Barat No. 8. Mampang Prapatan – Jakarta Selatan

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Jimly School of Law and Government (JSLG), Epistema Institute, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), dan didukung oleh PT Arsen dan PT IDC.

Perkuliahan ini dapat diikuti melalui internet online dengan petunjuk sebagai berikut:

  1. Kunjungi: http://indogoo.com/jimlyschool;
  2. Masukan username;
  3. Klik ‘log in’;
  4. Pilih jimlyschool;
  5. Masukan password: “jimly”;
  6. Klik kirim.

Setelah itu ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pilih gambar biru sebelah kanan untuk “Publish my video”;
  2. Pilih “allow”, lalu close;
  3. Setelah tampil video sendiri, anda dapat menambah teman konferensi dengan mengklik gambar icon webcam orang tersebut;
  4. Setting microphone dan sound sesuai kebutuhan;
  5. Siap untuk kuliah online.

Saran: Untuk memperoleh kualitas terbaik, koneksi internet 256 kbps, mempunyai webcam dan multimedia, web browser terbaru dengan Flash Plug In terbaru, menggunakan handsfree/earphone.

Global i-Lecture: Negara Hukum dan Keadilan Sosial (1)

11 Jan

Epistema Institute, Jimly School of Law and Government (JSLG) dan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) mengadakan Global i-Lecture tentang “Negara Hukum dan Keadilan Sosial”. Seri perkuliah pertama ini akan diisi oleh Adriaan Bedner, PhD (Senior Lecturer of Indonesian Law, Faculty of Law, Leiden University, the Netherlands). Adriaan Bedner, PhD akan menyampaikan kuliah tentang “Perkembangan Pemikiran Rule of Law”. Kegiatan ini diselenggarakan pada:

Hari/tanggal    : Jum’at/13 Januari 2012. Pukul 14.00-16.00

Tempat            : Ruang PT. IDC Indonesia. Gedung Cyber. Lantai 7. Jl. Kuningan Barat. No. 8. Mampang Prapatan – Jakarta Selatan

Perkuliahan ini bisa pula diikuti secara online pada waktu tersebut dengan petunjuk berikut:

Ikuti secara online: 1. Kunjungi: http://indogoo.com/jimlyschool; 2. Masukan username; 3. Klik ‘log in’; 4. Pilih jimlyschool; 5. Masukan password: “Jimly”; 6. Klik kirim.

Setelah itu ikuti langkah singkat berikut: 1. Pilih gambar biru sebelah kanan untuk “Publish my video”; 2. Pilih “allow”, lalu close; 3. Setelah tampil video sendiri, anda dapat menambah teman konferensi dengan mengklik gambar icon webcam orang tersebut; 4. Setting microphone dan sound sesuai kebutuhan; 5. Siap untuk conference

Saran: Koneksi internet 256 kbps, mempunyai webcam dan multimedia, web browser terbaru dengan Flash Plug In terbaru, menggunakan handsfree/earphone

Neo-Pancasila

8 Jul

Ditulis tanggal 16 Juni 2011

Tiba-tiba banyak orang merasa kehilangan Pancasila. Di beberapa daerah mahasiswa melakukan unjuk rasa memperingati hari Pancasila. Di ibu kota, presiden dan para mantan presiden menyampaikan pidato memperingati pidato politik Bung Karno 1 Juni 1945 yang ditasbihkan sebagai hari lahir Pancasila.

Presiden SBY menyampaikan bahwa kita harus menyudahi perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara, karena hal itu sudah final. Dikatakan pula bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah melakukan revitalisasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sedangkan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri menghendaki Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi harus menjadi kenyataan yang membumi. Semuanya rindu Pancasila.

Pancasila yang bagaimana yang dirindukan? Bukankah Pancasila itu sudah sering digunakan oleh berbagai rezim sebelumnya dengan berbagai cara dan tujuan yang justru tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai di dalam Pancasila itu sendiri.

Kita tidak boleh lupa bahwa Pancasila yang digali oleh Bung Karno ‘dikuburnya’ sendiri melalui Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Penyelamatan Pancasila oleh Soeharto telah menjadi dalih untuk memberangus satu aliran politik, membunuh ratusan ribu anak bangsa dan menjadi inspirasi indoktrinasi menopang otoritarianisme.

Praktik-praktik itu menghadirkan tantangan bagi kita hari ini dan akan datang. Apakah benar saat ini yang dibutuhkan adalah reaktualisasi Pancasila versi Habibie maupun revitalisasi Pancasila a la SBY. Barangkali yang kita butuhkan bukanlah sesuatu yang ‘re’ (kembali) dalam wujud reaktualisasi maupun revitalisasi, tetapi sesuatu yang baru (new) dengan Pancasila.

Menafsirkan Pancasila

Menafsirkan Pancasila secara baru hendaknya tidak melulu mengkeramatkannya sebagai teks nilai-nilai (normatif) yang membutuhkan pengamalan.  Sebagai teks, Pancasila akan tetap berisi lima sila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan). Namun, sejak pertama kali dikumandangkan oleh Bung Karno, Pancasila bukanlah hendak dikeramatkan sebagai teks, ia ditujukan menjadi jawaban bagi zamannya. Maka, Pancasila baru harus ditafsirkan bukan samata-mata pada sila-silanya, melainkan pada apa tujuannya.

Meskipun pidato Pancasila Bung Karno 1 Juni 1945 diujarkan untuk menanggapi pertanyaan Radjiman Widiodiningrat tentang falsafah dasar bernegara (philosophische grondslag) Indonesia yang akan bentuk, Bung Karno merumuskan jawaban yang lebih luas dari sekedar menjawab pertanyaan Radjiman itu.

Melalui pidato bersejarahnya, Bung Karno menjadikan Pancasila sebagai jawaban ikonik bagi persatuan nasional dan sebagai pandangan hidup yang menegaskan posisi bangsa Indonesia di hadapan dunia luar. Pancasila sebagai pandangan hidup itulah yang oleh Bung Karno disebut sebagai weltanschauung bangsa Indonesia untuk menghadapi kolonialisme, liberalisme dan imperialisme. Begitulah soal-soal yang hendak dijawab dengan Pancasila pada masa itu.

Namun saat ini, ketika soal-soalnya tidak lagi persis sama dengan persoalan enam dekade lalu, maka Pancasila seharusnya dirumuskan pula sebagai konstruksi jawaban yang berbeda dan baru pula.

Untuk kepentingan nasional, Pancasila hendak dirumuskan sebagai jawaban atas persoalan kekinian berkaitan dengan kekerasan atas nama agama dan etnis, memberantas korupsi, mengatasi persoalan kemiskinan, menjawab modus-modus penghisapan baru terhadap rakyat, tanah dan perairan Indonesia.

Untuk konteks global, ketika ancaman kolonialisme, liberalisme dan imperialisme yang semula dilawan oleh Pancasila sudah bermutasi menjadi neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan neo-imperialisme, maka Pancasila mestinya menjawabnya secara baru pula. Oleh karena itu yang dbutuhkan sekarang adalah Pancasila dengan semangatnya yang baru, suatu Neo-Pancasila.

Inspirasi

Meskipun sempat dikubur, digali dan dikubur lagi, Pancasila tetap menjadi inspirasi yang menghendaki kebaruan. Pancasila bukanlah teks kenangan melainkan alat perjuangan yang perlu terus dihidupi guna mencapai tujuan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, bermartabat secara budaya, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Menggapai tujuan itu merupakan tugas berat sebab kita harus memperjuangkan Indonesia yang berdaulat secara politik ketika para politisinya didominasi oleh para ‘pencuri’ (kleptomania) yang hidup dari ‘merampok’ negara. Tugas berat pula untuk berdikari dalam ekonomi ketika sumber daya alam Indonesia digadaikan penguasa kepada asing melalui kontrak dan beragam izin pemanfaatan sumber daya alam.

Bagaimana pula kita menciptakan Indonesia yang bermartabat secara budaya ketika jutaan warganya yang bekerja sebagai buruh di luar negeri masih banyak diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimana pula menciptakan keadilan sosial tatkala  hukum memberikan keistimewaan kepada orang berpunya dan pada saat yang sama berlaku tajam kepada rakyat yang mengambil kakao dan pisang untuk mempertahankan hidupnya. Begitu pula dengan lingkungan yang dirusak oleh bulldozer dan tercemar akibat operasi perusahaan tambang dan kehutanan.

Dalam keadaan demikian itu, kepada siapakah Pancasila akan diperjuangkan? Pancasila kedepan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah dan politisi yang menopang rezim hari ini. Sebagaimana dibenarkan oleh survey BPS yang disitir Presiden SBY dalam pidatonya, bahwa hanya 3% responden yang percaya bahwa elit politik (di dalamnya termasuk presiden) dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi Pancasila. Ekspektasi terbesar justru ada pada guru dan dosen (43%), tokoh masyarakat dan pemuka agama (28%) maupun badan khusus yang bisa dibentuk oleh pemerintah (20%).

Bukan saja untuk disosialisasi dan diedukasikan, Pancasila baru hendaknya digunakan sebagai alat perjuangan orang-orang kecil dan kelompok intelektual yang pro nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan serta anti terhadap neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan neo-imperialisme.

Yance Arizona

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia

Mengawasi Mahkamah Konstitusi

25 Nov

Tulisan ditulis tanggal 8 November 2010.

Refly Harun barangkali tidak menyangka tulisannya berjudul ‘MK masih bersih?’ (Kompas, 25/10/2010) ditanggapi secara eksplosif oleh Ketua MK, Moh Mahfud MD. Dalam tulisannya, Refly mengungkapkan kegelisahan soal rumor suap seputar penyelesaian sengketa pilkada di MK. Bahkan dia menyebut pernah melihat dengan mata kepala sendiri uang dollar AS senilai Rp 1 miliar yang akan diserahkan seseorang kepada hakim konstitusi agar perkaranya dimenangkan.

Tulisan itu membuat Mahfud buncah. Apalagi rumor makelar kasus di MK akhir-akhir ini santer terdengar meskipun tidak ada yang terbukti. Tak ingin kredibilitas MK melorot, Mahfud kemudian ‘menantang’ Refly membuktikan yang sudah ditulisnya. Tim investigasi dibentuk dan Refly diminta langsung menjadi ketuanya oleh Mahfud.

Gayung bersambut. Refly bersedia dan dibantu dua orang dari kalangan eksternal (Adnan Buyung Nasution dan  Bambang Harymurti) serta dua dari orang yang ditunjuk oleh internal MK (Saldi Isra dan Bambang Widjoyanto), Tim Investigasi mulai bekerja minggu ini.

Keberanian MK untuk terbuka dan meminta Refly langsung menjadi Ketua Tim Investigasi patut diapresiasi. Namun cara seperti ini tidak akan mampu menepis segala kecurigaan ‘main mata’ seputar penyelesaian perkara pilkada. Selain itu akan sukar bila MK selalu membuat tim ad hoc menginvestigasi setiap dugaan suap di tubuh MK. Apalagi bila penyelidikan dibebankan kepada pihak yang ‘berteriak’ mengungkap perkara.

Karenanya, upaya ‘pembongkaran’ oleh Refly harus bermuara pada pembenahan institusional. Bukan saja untuk meredam kesan adanya konflik personal antara Refly dan Mahfud, tapi juga akan perlunya lembaga pengawasan permanen terhadap MK. Pembenahan institusional itu bertalian dengan pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan internal

Pengawasan internal di MK dilakukan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui majelis ini, hakim bisa diberhentikan dengan tidak hormat apabila memenuhi syarat-syarat pemberhentian sesuai Pasal 23 ayat 2 UU MK.

Publik dapat melaporkan hakim yang dianggap ‘nakal’. Sebelum MKMK menyidangkan hakim terlapor, dibentuk Panel Etik yang melakukan penyelidikan terhadap hakim terlapor. Panel Etik terdiri tiga orang dari sembilan hakim konstitusi. Persoalannya, bila hakim konstitusi yang dilaporkan oleh publik lebih dari enam orang, maka Panel Etik musykil dibentuk.

Hingga kini MKMK belum pernah berjalan karena belum ada hakim konstitusi yang dilaporkan melanggar kode etik. Selain itu, forum internal seperti ini diragukan objektivitasnya. Apalagi berkaca pada pengalaman lembaga lain, model pengawasan internal acapkali tidak efektif karena ada solidarity corps untuk menjaga citra lembaga.

Saat ini belum banyak orang yang tahu ada MKMK sebagai forum pengawas internal MK. Meskipun forum ini sudah diatur dalam UU MK dan Peraturan MK No. 10 Tahun 2006. Seharusnya mekanisme ini disosialisasikan sama gencarnya dengan iklan penyelesaian sengketa pilkada kepada MK.

Restorasi kewenangan KY

Sesungguhnya, sudah ada lembaga pengawas para hakim konstitusi bernama Komisi Yudisial (KY). Namun, kewenangan itu justru dicopot oleh MK sendiri ketika mengabulkan judicial review sejumlah hakim agung pada 2006.

Putusan itu ‘dicibir’ karena memberi kesan bahwa MK anti-pengawasan. Publik mulai khawatir, bila tidak ada yang mengawasi bisa saja MK berubah menjadi pengadilan konvensional yang rentan korupsi.

Kekhawatiran semakin menjadi sejak MK memiliki kewenangan mengadili sengketa pilkada dari tahun 2008. Sebelum kewenangan baru ini, hampir tidak terdengar dugaan suap di tubuh MK. Kebutuhan pengawas eksternal menjadi mendesak.

Lembaga yang paling cocok mengawasi hakim konstitusi adalah KY. Lalu apakah kewenangan KY yang sudah dicopot oleh MK bisa dihidupkan kembali? Restorasi kewenangan KY ini dapat dilakukan dengan dua pertimbangan. Pertama, kebutuhan pengawasan hakim konstitusi meningkat seiring dengan kewenangan baru mengadili sengketa pilkada. Apalagi jumlah perkara pilkada yang ditangani MK banyak jumlahnya. Lebih dari 200 perkara dalam dua tahun terakhir. Dari pada membentuk lembaga baru, lebih baik kewenangan pengawasan oleh KY yang dihidupkan kembali.

Kedua, meskipun kewenangan pengawasan hakim konstitusi oleh KY sudah dinyatakan inkonstitusional pada tahun 2006, tidak berarti hal itu akan inkonstitusional selama-lamanya. Konstitusi Indonesia adalah konsitusi yang hidup. Apa yang dulunya dianggap inkonstitusional, sekarang dapat saja menjadi konstitusional, begitu pula sebalikya. Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang kontekstual dan juga relatif. Relativitasnya bergantung pada tuntutan pada masa konstitusi itu berlaku.

Mahfud sendiri pernah menyampaikan relativitas putusan MK yang memangkas kewenangan KY tahun 2006 itu. Dalam buku terbitan KY tahun 2007 Mahfud menyebutkan putusan tersebut “belum tentu benar meskipun mengikat.” Pilihan politiklah yang harus dituruti untuk menghidupkan kembali kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi.

Amandemen konstitusi adalah jalan paling pas untuk merestorasi kewenangan KY. Selain itu, bila DPR punya nyali kuat maka juga dapat dilakukan melalui revisi UU KY. Nyali yang dimaksud adalah keberanian dan ketulusan untuk mengartikulasi kebutuhan publik akan adanya lembaga pengawas MK. Agar MK yang merupakan anak kandung reformasi bisa tetap tumbuh menjadi institusi peradilan yang bersih dan nihil suap.

Kita tidak boleh lupa, biar bagaimanapun hakim konstitusi adalah manusia yang bisa saja ‘tergelincir’ menjalankan tugasnya. Hakim yang merupakan bagian dari pemerintahan (dalam makna luas) bukanlah malaikat seperti pengandaian James Madison: “Jika malaikat memerintah manusia, maka pengawasan internal maupun eksternal tidak diperlukan” (The Federalist Paper,1787).

Pengawasan adalah mutlak. Lemahnya pengawasan untuk lembaga yang kewenangannya membentang luas seperti MK sama halnya membuka jalan bagi ‘kediktatoran pengadilan.’

Yance Arizona, Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Universitas Indonesia

 

Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia

25 Okt


Paper dipresentasikan dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok, 7-8 Oktober 2010. Konferensi diselenggarakan atas kerjasama Universitas Utrecht, Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Indonesian Law Society.

Negara Hukum Bernurani:

Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia

Yance Arizona[1]

I. Pengantar

Tulisan ini mencoba memberikan suatu pengayaan bertalian dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum di Indonesia, khususnya untuk melihat fenomena-fenomena hukum yang terjadi pada masa transisi politik post Orde Baru. Dipahami tumbangnya Orde Baru melahirkan banyak perubahan pada berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagian perubahan tersebut dicoba ditumpangkan dalam institusi hukum. Maka, pembaruan hukum dengan jargon “supremasi hukum” dijadikan sebagai salah satu agenda reformasi. Dalam tataran instrumental, pembaruan hukum ini memuncak dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999-2002).

Pembaruan hukum banyak menyentuh level substansi hukum dengan merombak peraturan perundang-undangan dan level institusi hukum dengan membentuk dan menata ulang tata kelembagaan negara dalam semangat check and balances. Hal ini dilakukan untuk menghindari kembalinya pola rezim totaliter Orde Baru. Namun meskipun terjadi banjir perubahan pada dua level tersebut, kehidupan hukum di Indonesia tak kunjung membaik, bahkan semakin merosot. Korupsi semakin menjadi-jadi, aparat penegak hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi malah menjadi sumber korupsi yang paling akut. Penelitian tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Kepolisian (48%) masih menempati posisi paling korup di antara institusi publik. Sedangkan Pengadilan menjadi arena suap dengan nilai tertinggi (TII, 2008).

Selain korupsi, kekerasan karena perbedaan pandangan politik, suku dan agama terjadi di berbagai daerah, kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya atas tanah tak kunjung berkurang. Sekalian hal ini menunjukkan bahwa institusi hukum belum mampu bekerja secara maksimal untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan.

Apa sebenarnya penyebab semakin buruknya kondisi hukum di Indonesia? Mengapa semakin kita menegaskan komitmen untuk mewujudkan negara hukum malah yang terjadi kehidupan hukum itu sendiri yang menjadi semakin sekarat? Satjipto Rahardjo pada puncak karir akademiknya mendeteksi bahwa ada sesuatu yang kurang tepat dalam fundamen hukum kita. Fundamen hukum yang dimaksud adalah tentang cara kita berhukum yang tidak otentik karena dikerubungi oleh cara-cara berhukum yang artifisial. Hal ini juga yang menyebabkan logika hukum punya kesenjangan yang amat jauh dengan logika umum (common sense). Tentu saja, bila logikanya sudah jauh begitu, bagaimana hukum bisa berbuat banyak untuk membahagiakan rakyatnya.

Melalui karya-karya pada penghujung usianya, Prof. Tjip menerbitkan beberapa buku yang kuat sekali nuansa moralnya. Dalam buku Hukum dan Perilaku, Prof. Tjip menuliskan bahwa hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik. Dalam Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, beliau bicara tentang negara hukum yang bernurani sebagai model negara hukum lain selain negara hukum liberal. Hal itulah yang ingin ditelusuri melalui tulisan ini, yaitu substansi gagasan Prof. Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia; letak pemikirannya di antara berbagai konsep negara hukum yang ada; substansi gagasan dan kontribusinya bagi perkembangan pemikiran negara hukum di Indonesia.

Download full paper: Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia

Kritik dan saran untuk paper ini mohon disampaikan kepada: yancearizona@yahoo.co.id


[1] Peneliti Epistema Institute. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia

 

Konstitusionalitas Noken: Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia

16 Okt

Konstitusionalitas Noken:

Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia

Yance Arizona[1]

Pada negara yang pluralistic seperti Indonesia, konstitusi juga harus mencerminkan watak dan praktik yang menghargai keberagaman social di dalam masyarakat.  Gagasan inilah yang dikenal dengan konstitusi pluralis, yaitu gagasan yang  menaruh perhatian terhadap keberagaman system social dan system hukum yang ada dalam suatu negara. Putusan MK yang menjadikan model noken memiliki nilai konstitusional dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai salah satu putusan yang berupaya menjadikan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi pluralis.

Keyword: noken, sistem pemilihan umum, konstitusi pluralis, masyarakat adat

I. Pengantar

Apa jadinya bila mekanisme pemilihan yang dipakai pada negara-negara demokrasi modern diterapkan pada masyarakat adat? Kita menemukan jawabannya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Pada pemilu tahun 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo terlibat dalam pemilu, namun dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat. Pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala suku. Pencontrengan tidak dilakukan di dalam bilik suara dan kertas suara yang dicontreng tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tapi dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut “Noken.” Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam satu kesempatan menyebutkan bahwa penggunaan noken sebagai pengganti kotak suara itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu 1971.[2]

Tata cara yang demikian ini dikenal dengan pemilihan model noken yang merupakan sistem pemilihan secara adat. Model pemilihan ini terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ketika terjadi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T. Model pemilihan ini menarik dibahas ditengah perubahan sistem pemilu di Indonesia dalam satu dekade terakhir.

 

Tulisan ini menganalisa konstitusionalitas pemilihan model noken tersebut. Untuk menjelaskan hal tersebut, tulisan ini terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan noken. Kemudian meletakkan pemilihan model noken ini dalam tiga konteks, yaitu sistem pemilu, paham konstitusionalisme Indonesia dan dengan konteks perjuangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Download full paper: Konstitusionalitas Noken: Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia 


[1] Peneliti pada Learning Center HuMa. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

[2] Pemilu di Pedalaman Bisa Gunakan “Noken”, Papua Pos. Jumat, 20 Februari 2009

Tulisan diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, Juni 2010.Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas HukumUniversitas Indonesia. Halaman 109-132.

Diskursus Ekonomi dalam Konstitusi

10 Apr

| Jumat, 9 April 2010 |

Judul: Konstitusi Ekonomi

• Penulis: Jimly Asshiddiqie

• Penerbit: Penerbit Buku Kompas

• Cetakan: Januari, 2010

• Halaman: xvi + 440 halaman

• ISBN: 978-979-709-465-2

Oleh YANCE ARIZONA

Seperti halnya dengan buku Green Constitution (2009) yang sebelumnya ditulis oleh Jimly Asshiddiqie, buku baru yang kembali ditulis olehnya, Konstitusi Ekonomi (2010), juga menghadirkan satu rintisan pendekatan baru dalam kajian konstitusi.

Apabila sebelumnya kajian konstitusi lebih banyak dihadapkan pada pendekatan interdisipliner dengan kajian sosial dan kajian politik, melalui buku ini kajian itu diperluas dengan pendekatan ekonomi. Di dalam buku ini Jimly mendefinisikan suatu konstitusi disebut konstitusi ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi di dalamnya.

Diskursus tentang konstitusi ekonomi sebenarnya dimulai sejak Uni Soviet memasukkan persoalan ekonomi di dalam konstitusinya pada tahun 1918 dan Republik Weimar Jerman pada tahun 1919 (hal 57, 61, 82). Kemudian pola konstitusionalisasi kebijakan ekonomi itu diikuti oleh banyak negara lain dalam berbagai tipologi.

Untuk menjelaskan tipologi konstitusi ekonomi, Jimly memaparkan dinamika konstitusionalisasi kebijakan ekonomi di beberapa negara yang dipengaruhi oleh paham ekonomi yang dianutnya. Pemaparan seperti ini merupakan ciri khas dari studi perbandingan konstitusi yang dilakukan dengan pendekatan ideologis.

Dari sejumlah konstitusi yang diperbandingkan, terdapat empat karakter konstitusi ekonomi. Pertama, konstitusi ekonomi negara liberal-kapitalis seperti Amerika, Australia, Belanda, dan Jerman. Pada tipe ini hal-hal yang diatur di dalam konstitusi adalah jaminan hak milik individual, kebebasan berkontrak dan kompetisi di antara pelaku usaha. Bukan pemerintah, tetapi pihak swasta—yang dinamikanya lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar—yang merupakan aktor utama dalam kegiatan perekonomian. Peranan negara sangat minimalis dan, kalau perlu, hanya    membuat aturan agar mekanisme pasar bisa berlangsung dengan leluasa.

Tipe kedua adalah konstitusi ekonomi negara sosialisme dan komunisme seperti Uni Soviet, China, Vietnam dan Korea Utara. Pada kelompok ini, pemerintah merupakan aktor utama dalam kegiatan perekonomian, termasuk dalam membuat aturan dan menjalankan kegiatan ekonomi. Semua sumber daya alam dan alat produksi lainnya adalah milik negara.

Kedua tipe di atas menunjukkan adanya pertentangan ideologis yang memengaruhi karakter konstitusi ekonomi. Pertentangan antara ideologi sosialis-komunis dan liberal-kapitalis kentara sekali sejak berdirinya Uni Soviet sampai dengan keruntuhannya (1918-1991). Namun, setelah Uni Soviet bubar, pertentangan ideologis tersebut berangsur merenggang.

Keruntuhan Uni Soviet inilah yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya tipe konstitusi ekonomi yang ketiga, yaitu konstitusi ekonomi negara eks komunis. Pada negara eks komunis terjadi proses liberalisasi konstitusi ekonomi. Negara-negara yang memiliki tipe konstitusi ekonomi sosialis-komunis bergeser dengan mengadopsi norma-norma yang ada pada konstitusi negara liberal-kapitalis. Hal ini, misalnya, terjadi pada konstitusi Rusia (1993), sebelumnya konstitusi Uni Soviet (1978), di mana ketentuan tentang hak milik negara atas tanah, mineral, air dan hutan diubah menjadi ketentuan yang berisi hak milik perorangan yang tidak dapat diambil alih kecuali atas putusan pengadilan (147-148). Demikian juga dengan konstitusi Lituania dan Armenia.

Sedangkan tipe konstitusi ekonomi yang keempat adalah konstitusi ekonomi negara nonkomunis seperti Perancis, Portugal, Spanyol, Filipina, dan Brasil. Pada negara-negara nonkomunis, pengaturan tentang peranan negara dan pihak swasta dalam perekonomian diatur secara berimbang. Selain memberikan peranan kepada negara melalui badan-badan khusus, seperti Dewan Ekonomi dan Sosial di Perancis, peranan pihak swasta juga mendapat tempat. Persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi juga menjadi hal yang dijamin di dalam norma konstitusi.

Corak Indonesia

Dikaitkan dengan empat tipe konstitusi ekonomi, konstitusi ekonomi Indonesia lebih tepat digolongkan ke dalam tipe keempat, yaitu konstitusi ekonomi negara nonkomunis. Hal ini semakin jelas terlihat setelah amandemen UUD 1945 menjadikan peranan negara dan swasta dalam kegiatan perekonomian sama-sama diakomodasi.

Untuk menjelaskan karakter konstitusi ekonomi Indonesia, Jimly memaparkan perdebatan-perdebatan konstitusionalisasi ekonomi yang terjadi seputar amandemen konstitusi (1999-2002). Dalam proses amandemen tersebut terjadi ketegangan antara ekonom yang berpaham idealis, yang diwakili oleh Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono, dan ekonom yang berpaham pragmatis, seperti Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih.

Perseteruan dua kelompok tersebut dalam proses amandemen UUD 1945 hampir mengalami kebuntuan karena kedua kubu bersikukuh pada pandangannya masing-masing. Kelompok pragmatis berupaya mengganti Pasal 33 UUD 1945, yang merupakan pasal jantung konstitusi ekonomi Indonesia, dengan nilai-nilai neoliberal untuk memudahkan integrasi perekonomian Indonesia dengan perekonomian global. Sedangkan kelompok idealis berupaya mempertahankan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan rumusan fundamental ekonomi yang ditelurkan oleh founding father yang juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.

Perseteruan sengit kedua kubu inilah yang akhirnya membuat Mubyarto mengundurkan diri dari Ketua Tim Ahli Ekonomi dalam proses pembahasan amandemen konstitusi setelah menyampaikan laporan kajian tim ahli kepada Badan Pekerja MPR. Alasannya karena pandangan yang diusungnya kalah dalam pengambilan keputusan yang demokratis dan karena jumlah ekonom yang berpandangan seperti dia sangat sedikit (hal 357).

Pengunduran diri Mubyarto tersebut menyulut kontroversi di dalam masyarakat dan kemudian berhasil membuat Pasal 33 UUD 1945 tidak jadi diganti, melainkan ditambahkan dua ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5). Cara ini dianggap menjadi jalan tengah untuk meredakan pertentangan antara ekonom idealis dan ekonom pragmatis saat itu.

Meskipun sudah mencapai jalan tengah, perseteruan kelompok idealis versus pragmatis belum usai. Ekonom pragmatis kemudian banyak mengisi pos-pos penting jabatan kenegaraan sampai hari ini, misalkan Boediono menjadi Wakil Presiden dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Hadirnya ekonom pragmatis dalam kancah jabatan publik cenderung membuat kebijakan negara mengarah kepada pemenuhan agenda neoliberal yang dirumuskan dalam Washington Consensus. Karena itu, bagi kalangan ekonom idealis, konstitusi ekonomi Indonesia masih rentan karena selalu diintai oleh agenda-agenda neoliberal seperti privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, dan deregulasi.

Karena konstitusi ekonomi memiliki kerentanan, perlu ada satu lembaga yang menjaga agar nilai-nilai konstitusi tetap sesuai dengan karakter konstitusi ekonomi Indonesia. Di sanalah pentingnya peranan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi the guardian of constitution melalui kewenangan judicial review untuk menjaga agar kebijakan ekonomi pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi.

Selaku mantan Ketua MK yang memutus pengujian undang-undang dan juga orang yang terlibat dalam proses amandemen UUD 1945, tentulah menarik menyelami pemikiran Jimly Asshiddiqie terkait dengan konstitusi dan konstitusionalitas ekonomi. Cikal bakal gagasan konstitusi ekonomi yang ditulis di dalam buku ini sebenarnya sudah tersemai dalam disertasi beliau (1990) dan buku Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Konpres, 2005; hal 123-141). Karena itu, dapat dikatakan bahwa buku ini merupakan artikulasi dari benih-benih pemikiran yang sudah disemai sebelumnya.

Saat ini MK sudah menguji lima belas undang-undang di bidang perekonomian. Delapan di antaranya adalah undang-undang yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam. Namun, sayangnya, putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang tersebut tidak berada pada satu langgam yang sama. Buku ini dapat menjadi pintu masuk yang tepat untuk ”berbincang” dengan gagasan baru yang dilontarkan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini. Terlebih, saat ini literatur asing yang membahas konstitusi ekonomi masih sangat minim.

Sebagai salah satu dari sedikit literatur yang membahas konstitusi ekonomi, Jimly menjadikan buku ini sebagai literatur kunci untuk mengkaji konstitusi ekonomi yang pemaparannya disampaikan secara deskriptif dan, dalam beberapa hal, juga evaluatif. Buku ini hendak menjadikan konstitusi sebagai poros dari segala kehidupan bernegara, termasuk dalam urusan perekonomian.

Yance Arizona Peneliti pada Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.