Arsip tag Demokrasi

Global i-Lecture: Negara Hukum dan Keadilan Sosial (1)

11 Jan

Epistema Institute, Jimly School of Law and Government (JSLG) dan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) mengadakan Global i-Lecture tentang “Negara Hukum dan Keadilan Sosial”. Seri perkuliah pertama ini akan diisi oleh Adriaan Bedner, PhD (Senior Lecturer of Indonesian Law, Faculty of Law, Leiden University, the Netherlands). Adriaan Bedner, PhD akan menyampaikan kuliah tentang “Perkembangan Pemikiran Rule of Law”. Kegiatan ini diselenggarakan pada:

Hari/tanggal    : Jum’at/13 Januari 2012. Pukul 14.00-16.00

Tempat            : Ruang PT. IDC Indonesia. Gedung Cyber. Lantai 7. Jl. Kuningan Barat. No. 8. Mampang Prapatan – Jakarta Selatan

Perkuliahan ini bisa pula diikuti secara online pada waktu tersebut dengan petunjuk berikut:

Ikuti secara online: 1. Kunjungi: http://indogoo.com/jimlyschool; 2. Masukan username; 3. Klik ‘log in’; 4. Pilih jimlyschool; 5. Masukan password: “Jimly”; 6. Klik kirim.

Setelah itu ikuti langkah singkat berikut: 1. Pilih gambar biru sebelah kanan untuk “Publish my video”; 2. Pilih “allow”, lalu close; 3. Setelah tampil video sendiri, anda dapat menambah teman konferensi dengan mengklik gambar icon webcam orang tersebut; 4. Setting microphone dan sound sesuai kebutuhan; 5. Siap untuk conference

Saran: Koneksi internet 256 kbps, mempunyai webcam dan multimedia, web browser terbaru dengan Flash Plug In terbaru, menggunakan handsfree/earphone

Neo-Pancasila

8 Jul

Ditulis tanggal 16 Juni 2011

Tiba-tiba banyak orang merasa kehilangan Pancasila. Di beberapa daerah mahasiswa melakukan unjuk rasa memperingati hari Pancasila. Di ibu kota, presiden dan para mantan presiden menyampaikan pidato memperingati pidato politik Bung Karno 1 Juni 1945 yang ditasbihkan sebagai hari lahir Pancasila.

Presiden SBY menyampaikan bahwa kita harus menyudahi perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara, karena hal itu sudah final. Dikatakan pula bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah melakukan revitalisasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sedangkan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri menghendaki Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi harus menjadi kenyataan yang membumi. Semuanya rindu Pancasila.

Pancasila yang bagaimana yang dirindukan? Bukankah Pancasila itu sudah sering digunakan oleh berbagai rezim sebelumnya dengan berbagai cara dan tujuan yang justru tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai di dalam Pancasila itu sendiri.

Kita tidak boleh lupa bahwa Pancasila yang digali oleh Bung Karno ‘dikuburnya’ sendiri melalui Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Penyelamatan Pancasila oleh Soeharto telah menjadi dalih untuk memberangus satu aliran politik, membunuh ratusan ribu anak bangsa dan menjadi inspirasi indoktrinasi menopang otoritarianisme.

Praktik-praktik itu menghadirkan tantangan bagi kita hari ini dan akan datang. Apakah benar saat ini yang dibutuhkan adalah reaktualisasi Pancasila versi Habibie maupun revitalisasi Pancasila a la SBY. Barangkali yang kita butuhkan bukanlah sesuatu yang ‘re’ (kembali) dalam wujud reaktualisasi maupun revitalisasi, tetapi sesuatu yang baru (new) dengan Pancasila.

Menafsirkan Pancasila

Menafsirkan Pancasila secara baru hendaknya tidak melulu mengkeramatkannya sebagai teks nilai-nilai (normatif) yang membutuhkan pengamalan.  Sebagai teks, Pancasila akan tetap berisi lima sila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan). Namun, sejak pertama kali dikumandangkan oleh Bung Karno, Pancasila bukanlah hendak dikeramatkan sebagai teks, ia ditujukan menjadi jawaban bagi zamannya. Maka, Pancasila baru harus ditafsirkan bukan samata-mata pada sila-silanya, melainkan pada apa tujuannya.

Meskipun pidato Pancasila Bung Karno 1 Juni 1945 diujarkan untuk menanggapi pertanyaan Radjiman Widiodiningrat tentang falsafah dasar bernegara (philosophische grondslag) Indonesia yang akan bentuk, Bung Karno merumuskan jawaban yang lebih luas dari sekedar menjawab pertanyaan Radjiman itu.

Melalui pidato bersejarahnya, Bung Karno menjadikan Pancasila sebagai jawaban ikonik bagi persatuan nasional dan sebagai pandangan hidup yang menegaskan posisi bangsa Indonesia di hadapan dunia luar. Pancasila sebagai pandangan hidup itulah yang oleh Bung Karno disebut sebagai weltanschauung bangsa Indonesia untuk menghadapi kolonialisme, liberalisme dan imperialisme. Begitulah soal-soal yang hendak dijawab dengan Pancasila pada masa itu.

Namun saat ini, ketika soal-soalnya tidak lagi persis sama dengan persoalan enam dekade lalu, maka Pancasila seharusnya dirumuskan pula sebagai konstruksi jawaban yang berbeda dan baru pula.

Untuk kepentingan nasional, Pancasila hendak dirumuskan sebagai jawaban atas persoalan kekinian berkaitan dengan kekerasan atas nama agama dan etnis, memberantas korupsi, mengatasi persoalan kemiskinan, menjawab modus-modus penghisapan baru terhadap rakyat, tanah dan perairan Indonesia.

Untuk konteks global, ketika ancaman kolonialisme, liberalisme dan imperialisme yang semula dilawan oleh Pancasila sudah bermutasi menjadi neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan neo-imperialisme, maka Pancasila mestinya menjawabnya secara baru pula. Oleh karena itu yang dbutuhkan sekarang adalah Pancasila dengan semangatnya yang baru, suatu Neo-Pancasila.

Inspirasi

Meskipun sempat dikubur, digali dan dikubur lagi, Pancasila tetap menjadi inspirasi yang menghendaki kebaruan. Pancasila bukanlah teks kenangan melainkan alat perjuangan yang perlu terus dihidupi guna mencapai tujuan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, bermartabat secara budaya, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Menggapai tujuan itu merupakan tugas berat sebab kita harus memperjuangkan Indonesia yang berdaulat secara politik ketika para politisinya didominasi oleh para ‘pencuri’ (kleptomania) yang hidup dari ‘merampok’ negara. Tugas berat pula untuk berdikari dalam ekonomi ketika sumber daya alam Indonesia digadaikan penguasa kepada asing melalui kontrak dan beragam izin pemanfaatan sumber daya alam.

Bagaimana pula kita menciptakan Indonesia yang bermartabat secara budaya ketika jutaan warganya yang bekerja sebagai buruh di luar negeri masih banyak diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimana pula menciptakan keadilan sosial tatkala  hukum memberikan keistimewaan kepada orang berpunya dan pada saat yang sama berlaku tajam kepada rakyat yang mengambil kakao dan pisang untuk mempertahankan hidupnya. Begitu pula dengan lingkungan yang dirusak oleh bulldozer dan tercemar akibat operasi perusahaan tambang dan kehutanan.

Dalam keadaan demikian itu, kepada siapakah Pancasila akan diperjuangkan? Pancasila kedepan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah dan politisi yang menopang rezim hari ini. Sebagaimana dibenarkan oleh survey BPS yang disitir Presiden SBY dalam pidatonya, bahwa hanya 3% responden yang percaya bahwa elit politik (di dalamnya termasuk presiden) dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi Pancasila. Ekspektasi terbesar justru ada pada guru dan dosen (43%), tokoh masyarakat dan pemuka agama (28%) maupun badan khusus yang bisa dibentuk oleh pemerintah (20%).

Bukan saja untuk disosialisasi dan diedukasikan, Pancasila baru hendaknya digunakan sebagai alat perjuangan orang-orang kecil dan kelompok intelektual yang pro nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan serta anti terhadap neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan neo-imperialisme.

Yance Arizona

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia

Mempertanyakan Kebangkitan Adat

7 Mar

Yance Arizona[1]

Judul               : Adat dalam Politik di Indonesia

Penyunting     : Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga

Penerbit          : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV Jakarta

Halaman        : xxii+456

Diterbitkan dalam Jurnal Jentera, Edisi 21 – Tahun VI – Januari-April 2011 (p.96-102)

 

 

Memudarnya kekuasaan negara yang sentralistik pasca Orde Baru memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari orde-orde lain yang bisa memberikan keadilan, ketertiban dan kedamaian bagi kehidupan mereka. Adat menjadi salah satu tempat berpulang masyarakat untuk mengorganisir dirinya atas dasar klaim-klaim tradisi masa lalu. Kembali kepada tradisi yang disebut juga tradisionalisme kemudian menjadi pengganti dari sentralisme yang gagal memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat.

Di tengah semakin menguatnya tradisionalisme dalam wujud gerakan indigenous peoples di dunia yang sejalan dengan menguatnya gerakan masyarakat adat di Indonesia, buku ini lahir untuk mempertanyakan sejumlah hal-hal mendasar dari kebangkitannya itu. Sesuai dengan judul aslinya dalam bahasa Inggris “The revival of tradition in Indonesian politics: the deployment of adat from colonialism to indigenism”, buku itu memang melakukan suatu pembentangan (deployment) fenomena adat kontemporer dengan menarik akarnya sampai pada era kolonialisme.

Setidaknya ada dua benang merah yang merangkai semua tulisan yang dibentangkan di dalam buku tersebut. Pertama adalah penyelidikannya tentang faktor-faktor yang memungkinkan kebangkitan adat di Indonesia yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Kedua adalah kemampuannya untuk mengungkap paradoks-paradoks yang inherent dalam kebangkitan adat.

Kebangkitan adat

Jamie S. Davidson dan David Henley dalam pengantar buku tersebut menyebutkan kebangkitan adat tidak pernah diprediksi sebelumnya oleh para peneliti tentang Indonesia dan masih kurang mendapat perhatian ilmiah. Untuk itulah buku itu dipublikasikan dari hasil makalah yang pernah dipresentasikan dalam lokakarya “Kebangkitan adat pada masa transisi demokrasi di Indonesia” di Batam tahun 2004. Faktor-faktor kebangkitan adat dan dimensi-dimensi yang melekat di dalamnya merupakan satu tujuan utama yang jawabannya dibentangkan di dalam buku yang ditulis oleh aktivis masyarakat adat dan pemerhati Indonesia dalam berbagai aspek ini.

Ada empat faktor utama kebangkitan adat di Indonesia. Pertama ia merupakan kontribusi dari perkembangan wacana dan dorongan dari organisasi-organisasi internasional. Gerakan masyarakat adat merupakan kelanjutan dari gerakan anti-imperialisme yang mencerminkan sesuatu yang baru dari “gerakan kiri” sebelumnya karena maksudnya mempertahankan keragaman budaya. Upaya untuk membangkitkan gerakan masyarakat adat, tribal peoples, indigenous peoples yang terkadang juga disebut masyarakat “dunia keempat” (fourth world peoples) ini sudah dimulai di Denmark pada tahun 1968 oleh kelompok antropolog professional dengan membentuk The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), kemudian World Council of Indigenous Peoples (WCIP) tahun 1975. Pada tataran instrument hukum internasional gerakan masyarakat adat berhasil mendorong lahirnya ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989), dan yang paling mutakhir adalah United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007).

Serangkaian perkembangan ini menunjukan bahwa kebangkitan adat adalah sesuatu yang nyata dan mendunia. Organisasi masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang disebutkan di dalam buku ini terlibat menjadi bagian organisasi advokasi hak-hak masyarakat adat internasional seperti IWGIA dan AIPP (Asian Indigenous People Pact) yang tidak saja terlibat dalam kegiatan level internasional tetapi juga menjadi “tuan rumah” bagi para sarjana dan aktivis luar negeri yang membahas soal masyarakat adat. Jejaring antara tiga lapis ruang baik lokal, nasional dan internasional terbangun dalam ikatan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Kedua faktor tekanan dan penindasan di bawah Orde Baru. Gerakan masyarakat adat yang bangkit di Indonesia beranjak dari satu asumsi kesadaran bersama bahwa mereka adalah korban dari program-program pembangunan selama Orde Baru berkuasa. Penindasan itu misalkan terjadi lewat UU Desa tahun 1979 di mana institusi adat “dihancurkan” dan diseragamkan menjadi desa. Program transmigrasi yang memindahkan tidak kurang dari lima puluh juta penduduk dari Jawa dan Madura ke wilayah-wilayah di pulau-pulau besar di Indonesia telah menimbulkan konflik horizontal antar transmigran dengan penduduk asli. Belum lagi pengambilalihan tanah-tanah adat oleh pemerintah untuk dikonversi menjadi konsesi penebangan hutan dan pertambangan, kebun kelapa sawit, dan hutan tanaman industri, serta taman-taman nasional. Di Bali, represi ini terjadi seiring dengan proyek ‘megapariwisata’ yang menghadapkan langsung masyarakat dengan aktor-aktor investor global.

Represi ini pula yang mempertemukan kepentingan antara masyarakat adat dengan aktivis lingkungan dan keadilan sosial di Indonesia seperti Walhi dan YLBHI. Embrio sinergi gerakan kalangan ini bahkan sudah muncul pada masa puncak kejayaan Orde Baru lewat aksi-aksi penolakan perampasan tanah adat untuk kepentingan pertambangan dan penebangan hutan.

Ketiga faktor keterbukaan pasca Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru membuka ruang keterlibatan massa yang massif di Indonesia. Dengan mengutip Jose Ortega Y Gasset (1930), Satjipto Rahardjo pernah menyebut meluasnya peran masyarakat ini sebagai “fenomena massa” yang oleh Gasset diistilahkan dengan “la rebelion de las masas” (The revolt of the masses). Peran masyarakat itu mewujud dalam bentuknya yang optima, terkadang dalam bentuk ‘kekerasan yang tidak lazim’ (Rahardjo 2000).

Peluang-peluang yang terbuka pada pasca Orde Baru inilah yang dimanfaatkan oleh aktivis masyarakat adat untuk mendirikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 yang menjadi simbol perubahan radikal yang sedang terjadi. Dalam kongres pertamanya tahun 1999 menggema tuntutan ‘bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak akan mengakui negara.’ Tuntutan itu sebenarnya mencerminkan karakter khas dari gerakan masyarakat adat kontemporer yang ingin dihargai sebagai bagian dari negara, bukan malah bertujuan memisahkan diri (separation) dari negara.

Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa keterbukaan tersebut dalam beberapa kondisi malah mengarah pada konflik-konflik horizontal di dalam masyarakat atas nama adat. konflik etnis di Sambas, Sampit di Kalimantan, Poso di Sulawesi Tengah dan di Maluku Utara memperlihatkan fenomena tersebut. Selain itu, momentum reformasi juga dimanfaatkan oleh sultan-sultan untuk kembali menegaskan posisi politik dan otoritasnya mengalokasikan sumber daya dengan membentuk Foruk Komunikasi Keraton-Keraton Indonesia (FKKKI) sebagaimana dibahas oleh Van Klinken dalam buku tersebut (hal 165-86).

Keempat warisan ideologis dari pemikir hukum adat pada masa kolonial. Warisan ideologis dari kolonial dalam kajian adat yang banyak disorot dalam buku tersebut adalah sumbangsih dari Cornelis Van Vollenhoven, professor di Universitas Leiden sejak tahun 1909 dan bapak dari ‘Leiden School’ yang melahirkan konsep-konsep kunci dalam wacana adat sampai saat ini. Konsep-konsep tersebut seperti hukum adat (adatrecht), beschickingrecht yang dipadankan dengan hak ulayat dan juga masyarakat hukum adat (adatrechtgemeenschap) yang masih melekat kuat dalam diskursus adat di Indonesia. Kelanjutan dari warisan ideologis itu bahkan masih dijumpai dalam lingkungan akademik tentang materi pelajaran hukum adat dan juga pengembangan kebijakan terkini tentang masyarakat adat yang dilakukan oleh institusi negara.

Selain itu, salah satu konsep Vollenhoven yang bertahan adalah pandangan tentang adat yang esoterik, terbuka (inclusive) dan lentur. Dengan demikian konsep itu dapat digunakan untuk banyak keperluan, bahkan untuk berbagai proyek yang bersifat politis. Istilah adat faktanya dipakai oleh kelompok yang berbeda—bahkan tiap orang—untuk beragam tujuan yang berbeda. Pejabat pemerintah, elit daerah, kelompok solidaritas etnis, petani, buruh tani,  pejuang lingkungan dan penduduk desa menggunakan idiom adat untuk menyuarakan kepentingan politiknya. Tania Li dalam buku ini menyebutkan orang menggunakan adat seringkali untuk mengklaim kemurnian dan keaslian demi kepentingan seseorang.

Paradoks adat

Kelebihan lain dari buku tersebut adalah kemampuannya menyuguhkan paradoks-paradoks dalam isu adat kontemporer. Davidson dan Henley menyebutkan bahwa politik adat saat ini mengambil bentuk yang paradoksal sebagai konservatisme radikal di mana kelompok terpinggirkan, orang yang tidak berpunya melakukan tuntutan atas keadilan, bukan atas nama keterpinggiran atau ketidakpunyaan melainkan atas nama nenek moyang, komunitas dan lokalitas (hal 31).

Meskipun acapkali adat dijadikan sebagai argument untuk memperjuangkan keadilan, dalam kenyataannya malah adat juga dipakai untuk melawan perjuangan keadilan yang lain. Misalkan dengan mengutip Avonius (2004), Davidson dan Henley menyebutkan upaya untuk memperjuangkan emansipasi perempuan malah mendapat tantangan dari kalangan elit adat laki-laki di Lombok dan menganggap hal demikian sebagai sikap melawan adat. Hal ini mengindikasikan bahwa adat yang dipakai untuk mendorong demokratisasi pada level negara masih menyisakan problem-problem anti-demokrasi di dalam lokalitas keberlakuannya.

Karena sifatnya yang terbuka (inklusif), adat juga dipakai oleh elit-elit tradisional untuk meneguhkan posisi politik dan otoritasnya dalam penentuan alokasi sumber daya sebagaimana dibahas oleh Van Klinken yang tercermin dalam kebangkitan kembali sultan-sultan seantero negeri. Inklusivitas adat dimanfaatkan oleh elit dengan merangkul potensi-potensi politik dari orang luar (outsider) yang dijadikan sebagai bagian dari komunitas adat lewat pemberian gelar-gelar adat. Adat dapat dijadikan komiditas dalam transaksi politis para elit lokal.

Pada wujudnya yang lain, adat mempertegas ekslusivitasnya dengan kelompok-kelompok lain atas nama hak etnis yang akhirnya menimbulkan konflik-konflik horizontal yang mengerikan. Sejumlah konflik etnis menunjukkan bahwa adat dapat digunakan sebagai alat etnopolitis yang turut berkontribusi pada kerusuhan etnis di Sambas dan Sampit di Kalimantan, Poso di Sulawesi Tengah, dan di Maluku Utara.

Satu hal lagi yang dipertanyakan dalam buku tersebut adalah posisi adat yang istimewa karena dilihat sebagai sesuatu yang esoteris, mulia, suci, murni, baik dan muncul secara alamiah di Indonesia. Dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam maka pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat diasosiasikan sebagai pengelolaan sumber daya alam secara lebih arif (ecological noble savage). Hal ini tidak diragukan lagi, tetapi memiliki sejumlah kerumitan ketika dihadapkan dengan proyek konservasi oleh negara sebagaimana digambarkan oleh Tania Li di Sulawesi Tengah.

Ketika penduduk memperoleh kepercayaan untuk memanfaatkan sebagian kawasan taman nasional menjadi lahan pertanian dan mereka memanfaatkannya untuk menanam tanaman kakao yang bernilai ekspor tinggi, maka dengan cepat mereka ‘kehilangan kepercayaan ekologis’ sebagai pengelola sumber daya alam yang arif. Dengan kata lain, pelabelan masyarakat adat sebagai pengelola sumber daya alam yang arif, yang merupakan aliansi antara indigenism dengan environmentalism, malah menjadi hal yang menjebak dan menjadi beban yang harus dipikul secara tidak proporsional oleh masyarakat adat (hal 405).

Tantangan

Buku tersebut membentangkan pemahaman kritis tentang adat dalam politik kontemporer di Indonesia. Bagi para aktivis, peneliti dan LSM yang pro perjuangan masyarakat adat maka hendaknya buku itu menjadi bahan refleksi sekaligus tantangan-tantangan yang harus dijawab, khususnya tentang paradoks-paradoks adat. Sehingga bisa menjernihkan apa dan siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan serta apa dan siapa yang seharusnya tidak diperjuangkan.

Memang isu sosial dalam kadarnya yang sekecil apapun memiliki paradoks yang melekat di dalamnya, termasuk untuk isu adat. Lalu bagaimana mengatasi paradoks di dalam adat? Sejumlah gagasan sebenarnya pernah muncul misalkan Burn dalam buku tersebut mewacanakan kembali apa yang penah disampaikan oleh Barend ter Haar untuk melegalisasi adat dari kebiasaan menjadi hukum melalui peran hakim dalam memutus perkara di pengadilan sebagaimana karakter dalam sistem common law Anglo-Saxon (hal 78). Pada satu sisi gagasan ini menjadi jalan alternatif di tengah masih mandulnya pembaruan peraturan perundang-undangan yang bisa diimplementasikan secara baik untuk mengangkat martabat masyarakat adat. Pada sisi lain, pendayagunaan pengadilan dan asas preseden hukum memiliki tantangan tersendiri di tengah peradilan yang legalistik, positivistik dan rentan suap.

Lain pula dengan Sangaji di dalam buku tersebut yang menempatkan adat sebagai isu kelas, bukan pada isu etnisitas semata. Menurut Sangaji, gerakan masyarakat adat hendaknya menjadikan identitas etnik sebagai titik tolak, tetapi mengartikulasikannya tidak dengan semangat etnosentrik (hal 366). Dengan pendekatan yang terakhir ini, maka sultan-sultan dan elit-elit yang selama ini membajak adat untuk kepentingan pribadi hendaknya dikecualikan dari agenda untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Partisipasi yang luas dari masyarakat menurut van Klinken bisa menjadi cara untuk mengatasi persoalan feodalisme yang melekat pada kesultanan ini (hal 86).

Sedangkan Acciaioli dalam kesimpulan tulisannya melihat pergeseran orientasi dari gerakan masyarakat adat dari gerakan menuntut pengakuan ke gerakan yang berorientasi pada hak asasi manusia secara umum, demokratisasi, dan pelestarian sumber daya alam, yaitu dengan membangun orientasi global dalam rangka mencapai pengakuan adat lokal (hal 346). Akankah menggeser orientasi ke arah hak asasi manusia, demokratisasi dan pelestarian sumber daya alam bisa menjadikan adat dipakai menjadi argumentasi untuk menuntut keadilan bagi pihak yang selama ini paling mengalami ketidakadilan? Mari berkenduri di atas lapik yang membentang, membicarakan masa depan adat dalam politik di Indonesia (*).


[1] Peneliti Epistema Institute. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia

25 Okt


Paper dipresentasikan dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok, 7-8 Oktober 2010. Konferensi diselenggarakan atas kerjasama Universitas Utrecht, Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Indonesian Law Society.

Negara Hukum Bernurani:

Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia

Yance Arizona[1]

I. Pengantar

Tulisan ini mencoba memberikan suatu pengayaan bertalian dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum di Indonesia, khususnya untuk melihat fenomena-fenomena hukum yang terjadi pada masa transisi politik post Orde Baru. Dipahami tumbangnya Orde Baru melahirkan banyak perubahan pada berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagian perubahan tersebut dicoba ditumpangkan dalam institusi hukum. Maka, pembaruan hukum dengan jargon “supremasi hukum” dijadikan sebagai salah satu agenda reformasi. Dalam tataran instrumental, pembaruan hukum ini memuncak dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999-2002).

Pembaruan hukum banyak menyentuh level substansi hukum dengan merombak peraturan perundang-undangan dan level institusi hukum dengan membentuk dan menata ulang tata kelembagaan negara dalam semangat check and balances. Hal ini dilakukan untuk menghindari kembalinya pola rezim totaliter Orde Baru. Namun meskipun terjadi banjir perubahan pada dua level tersebut, kehidupan hukum di Indonesia tak kunjung membaik, bahkan semakin merosot. Korupsi semakin menjadi-jadi, aparat penegak hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi malah menjadi sumber korupsi yang paling akut. Penelitian tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Kepolisian (48%) masih menempati posisi paling korup di antara institusi publik. Sedangkan Pengadilan menjadi arena suap dengan nilai tertinggi (TII, 2008).

Selain korupsi, kekerasan karena perbedaan pandangan politik, suku dan agama terjadi di berbagai daerah, kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya atas tanah tak kunjung berkurang. Sekalian hal ini menunjukkan bahwa institusi hukum belum mampu bekerja secara maksimal untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan.

Apa sebenarnya penyebab semakin buruknya kondisi hukum di Indonesia? Mengapa semakin kita menegaskan komitmen untuk mewujudkan negara hukum malah yang terjadi kehidupan hukum itu sendiri yang menjadi semakin sekarat? Satjipto Rahardjo pada puncak karir akademiknya mendeteksi bahwa ada sesuatu yang kurang tepat dalam fundamen hukum kita. Fundamen hukum yang dimaksud adalah tentang cara kita berhukum yang tidak otentik karena dikerubungi oleh cara-cara berhukum yang artifisial. Hal ini juga yang menyebabkan logika hukum punya kesenjangan yang amat jauh dengan logika umum (common sense). Tentu saja, bila logikanya sudah jauh begitu, bagaimana hukum bisa berbuat banyak untuk membahagiakan rakyatnya.

Melalui karya-karya pada penghujung usianya, Prof. Tjip menerbitkan beberapa buku yang kuat sekali nuansa moralnya. Dalam buku Hukum dan Perilaku, Prof. Tjip menuliskan bahwa hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik. Dalam Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, beliau bicara tentang negara hukum yang bernurani sebagai model negara hukum lain selain negara hukum liberal. Hal itulah yang ingin ditelusuri melalui tulisan ini, yaitu substansi gagasan Prof. Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia; letak pemikirannya di antara berbagai konsep negara hukum yang ada; substansi gagasan dan kontribusinya bagi perkembangan pemikiran negara hukum di Indonesia.

Download full paper: Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia

Kritik dan saran untuk paper ini mohon disampaikan kepada: yancearizona@yahoo.co.id


[1] Peneliti Epistema Institute. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia

 

Mencari Rumah Pengadilan Pemilukada

18 Okt

 

 

 

 

 

Pengadilan pemilu (electoral court) atau yang lebih khusus pengadilan pemilukada di Indonesia merupakan suatu barang baru. Ia baru lahir setelah reformasi. Keberadaan institusi ini tidak bisa dilepaskan dari proses transisi demokrasi agar persoalan-persoalan politik bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum. Hal ini merupakan fenomena dibanyak negara transisi disebut judicialization of politic.

 

Perkara pemilu presiden dan legislatif diselesaikan oleh MK berdasarkan UUD 1945 dan juga UU MK. Kemudian perkara pemilukada berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditangani oleh MA. Pemilukada memiliki posisi yang dilematis karena berada diantara rezim pemilu dengan rezim pemerintahan daerah.

 

Posisi pemilukada yang dilematis ini dibuat terang oleh Putusan MK No. 73/PUU-II/2004 dalam pengujian Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. MK pada substansinya menegaskan bahwa pemilukada masuk dalam rezim pemilu. Kemudian pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengalihkan kewenangan mengadili sengketa hasil pemilukada dari MA kepada MK.

 

Kewenangan MK untuk mengadili sengketa pemilukada masuk belakangan. Hal ini merupakan kewenangan tambahan, semacam “anak angkat” MK. Berbeda dengan lima kewenangan “kandung” MK yang ada sejak MK berdiri, kewenangan mengadili sengketa hasil pemilukada baru masuk belakangan setelah lahirnya UU No. 12 Tahun 2008 sebagai revisi Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004.

 

Namun tetap saja masih bergulir sejumlah pertanyaan tentang dimana sebaiknya pengadilan pemilukada  ini dirumahkan. DPR dan Menteri Dalam Negeri menggulirkan wacana untuk mengembalikan kewenangan mengadili pemilukada dari MK kepada MA. Tulisan ini menanggapi gagasan untuk “mempulangkampungkan” kewenangan tersebut sebagai sebuah pengayaan dan catatan yang perlu didiskusikan dalam proses pembaruan hukum pemilu yang sedang berlansung.

Download full paper: Mencari Rumah Pengadilan Pemilukada

Artikel dipublikasikan dalam rubrik Opini, Majalah Konstitusi No 41 – Juni 2010.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.