Archive | Artikel RSS feed for this section

2014 in review

29 Des

Asisten statistik WordPress.com menyiapkan laporan tahunan 2014 untuk blog ini.

Berikut ini kutipannya:

Aula konser di Sydney Opera House menampung 2.700 orang. Blog ini telah dilihat sekitar 35.000 kali di 2014. Jika itu adalah konser di Sydney Opera House, dibutuhkan sekitar 13 penampilan terlaris bagi orang sebanyak itu untuk menontonnya.

Klik di sini untuk melihat laporan lengkap.

New York 2014: Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia

18 Jun

“Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara”

 

Kutipan pernyataan itu merupakan pernyataan yang dihasilkan pada saat pendirian Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 di Jakarta. Pernyataan itu memiliki suatu makna mengenai tuntutan untuk menata hubungan yang baru antara masyarakat adat dengan negara. Pernyataan itu merupakan bentuk refleksi dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama untuk merespons Orde Baru yang mengabaikan, mendiskriminasi, dan bahkan merampas hak-hak masyarakat adat atas nama pembangunan.

Pada dekade yang bersamaan pada level internasional juga sedang menguat gerakan dari para orang asli yang menggunakan tradisi sebagai alat perjuangannya. Kelompok-kelompok dari orang asli ini dalam wacana dan gerakan internasional disebut dengan indigenous peoples. Apakah tepat menerjemahkan indigenous peoples sebagai masyarakat adat? Siapa indigenous peoples dalam konteks Indonesia?

Untuk menjawab hal itu maka perlu dilihat dulu mengenai karakteristik dari masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan juga merupakan negara multi-etnis. Pemerintah mengkalkulasikan terdapat 1.128 etnis di Indonesia. Penduduk Indonesia pun terdiri dari dua ras yang berbeda yaitu Austronesia yang merupakan ras mayoritas dan ras Melanesia terutama penduduk asli Pulau Papua. AMAN memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah indigenous peoples secara regional di Asia dan dunia. UN Permanen Forum on Indigenous Issue memperkirakan jumlah indigenous peoples adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia (AIPP, 2014).

Gerakan masyarakat adat di Indonesia berkembang pada awal dekade 1990-an terutama untuk merespons persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari dampak program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru dibawah kepempimpinan Presiden Soeharto. Permasalahan itu baik dalam bentuk diskriminasi, perampasan tanah, pengusiran, dan kekerasan lainnya. Agak berbeda dengan ciri perkembangan gerakan serupa di negara lain yang hadir untuk merespons penguasa dan praktik colonial yang masih berlangsung pada saat negara baru sudah terbentuk.

Pengakuan bersyarat

Mari kita lihat bagaimana hukum di Indonesia mendefinisikan masyarakat adat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia ditemukan beragam istilah untuk menyebut masyarakat adat. Istilah-istilah tersebut mulai dari komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun masyarakat tradisional. Perbedaan istilah itu menunjukan belum adanya suatu pemahaman tentang siapa itu masyarakat adat dan sekaligus menunjukan perbedaan-perbedaan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan masyarakat adat.

Bila merujuk kepada UUD 1945, istilah yang dipergunakan adalah kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat 2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat 3). Selain itu ada pula Pasal 32 UUD 1945 yang relevan sebagai rujukan bagi pengaturan masyarakat adat namun pada ketentuan tersebut tidak menggunakan istilah untuk penyebutan subjek hukum masyarakat adat.

Pasal 18B ayat 2 Pasal 28I ayat 3
Negara mengakui dan menghormati kesatuan­ kesatuan masyarakat hukum adat serta hak­hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang­undang. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

 

Diantara ketiga ketentuan itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang paling sering dirujuk karena juga pada ketentuan tersebut diatur baik mengenai subjek maupun hak masyarakat adat. Dalam pengaturan mengenai subjek, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun pengakuan dan pernghormatan tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat. Terdapat tiga syarat untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: (1) Masyarakat adatnya masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan bersyarat tersebut menjadi hambatan bagi penerapan self-determination yang merupakan salah satu tema pokok dalam diskusi dan gerakan masyarakat adat secara umum. Pengakuan bersyarat itu berimplikasi bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak ditentukan melalui self-determination atau self-identification, melainkan ditentukan keberadaannya oleh negara, tentu saja melalui pemerintah, apabila syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.

Konsep indigenous peoples pada konteks internasional

Dalam buku State of the World’s Indigenous Peoples State of the World’s Indigenous Peoples yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 2009 dijelaskan bahwa konsep mengenai indigenous peoples sebenarnya berkembang dari pengalaman kolonialisme, dimana masyarakat adat mengalami marginalisasi karena invasi yang dilakukan oleh kolonial.

“The concept of indigenous peoples emerged from the colonial experience, whereby the aboriginal peoples of a given land were marginalized after being invaded by colonial powers, whose peoples are now dominant over the earlier occupants. These earlier definitions of indigenousness make sense when looking at the Americas, Russia, the Arctic and many parts of the Pacific. However, this definition makes less sense in most parts of Asia and Africa, where the colonial powers did not displace whole populations of peoples and replace them with settlers of European descent. (State of the World’s Indigenous Peoples, 2009:6)”

Pada konteks internasional sangat disadari bahwa pembicaraan mengenai indigenous peoples adalah pembicaraan struktur masyarakat dan praktik kolonial yang megucilkan penduduk asil masih dipertahankan bahkan sebuah negara baru telah dibentuk. Dengan kata lain, konsep indigenous peoples lahir pada konteks dimana penguasa kolonial masih menjadi kekuatan dominan paska negara-negara terbentuk. Disadari pula bahwa hal itu sangat relevan dengan konteks Amerika, Rusia, Arktik dan banyak tempat di Pasifik. Namun pendefinisian yang demikian kurang sesuai dengan kebanyakan bilayah di Asia dan Afrika dimana kekusaan kolonial tidak berlanjut ketika negara-negara baru dibentuk oleh penduduk asli.

 Colonial period

Ilurtrasinya digambarkan pada bagan di atas. Pada bagan atas, digambarkan bagaimana penguasa colonial masih terus menjadi kekuatan dominan ketika rezim negara dibentuk, sehingga penduduk asli yang termarjinalisasi mendefinisikan dirinya sebgai indigenous peoples. Dalam konteks demikian, indigenous peoples merupakan respons terhadap dominasi kolonial pada tahap lanjut. Berbeda dengan bagan yang di bawah dimana keberadaan dan praktik kolonial dikikis dengan dengan dibentuknya negara baru. Kolonialis ditendang kembali ke kampong halamannya, mereka tidak menjadi penduduk dominan di negara yang merdeka. Ini yang terjadi di kebanyakan wilayah Asia dan Afrika. Lalu bagaimana mendefinisikan kelompok masyarakat yang ada pada bagan di bawah paska kolonialisme? Apakah mereka tepat disebut sebagai indigenous peoples? Padahal mereka tidak hadir sebagai respons atas kolonialisme tahap lanjut dari bangsa Eropa? Atau apakah mereka lebih terpat dikelompokan sebagai masyarakat suku (tribal peoples)?

Tribal peoples Vs indigenous peoples

Perkembangan awal instrument hukum internasional yang membahas hal ini, yaitu Konvensi ILO 169 yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO) pada tahun 1989 membedakan dua kelompk yang disebut dengan indigenous peoples dan tribal peoples.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi ILO 169 dinyatakan bahwa:

“indigenous peoples” as being “peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the  time  of  conquest  or  colonization  or  the  establishment  of  present  states boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.”

Sementara itu dalam Pasal Pasal 1 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa”

‘tribal peoples’ is “peoples  in  independent  countries  whose  social,  cultural  and  economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.”

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua konsep itu adalah mengenai penaklukan (conquest) dan kelanjutan kolonialisasi (colonization) yang masih berlangsung sampai hari ini sebagaimana terdapat dalam definisi indigenous peoples. Pada tribal peoples, persoalan kelanjutan kolonialisasi (continuity of colonization) bukan menjadi factor pengidentifikasi. Pada tribal peoples yang diutamakan adalah mengenai perbedaan (distinguish) daroi aspek sosial, budaya dan ekonomi antara tibal peoples dengan komunitas-komunitas nasional.

Sedangkan dari sisi PBB, perkembangan instrument hukum internasional mengenai masyarakat adat didalami secara serious dengan terlebih dahulu melakukan penelitian sistematis mengenai keberadaan masyarakat adat. Studi tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Jose Martinez Cobo (Special-Rapporteur of the UN Sub-Commission on the Promotion  and  Protection  of  Human  Rights). Dalam hasil studinya tersebut Cobo memberikan mendefinisikan sebagai berikut:

“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical  continuity  with  pre-invasion  and  pre-colonial  societies  that developed  on  their  territories,  consider  themselves  distinct  from  other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to  preserve,  develop  and  transmit  to  future  generations  their  ancestral territories,  and  their  ethnic  identity,  as  the  basis  of  their  continued existence  as  peoples,  in  accordance  with  their  own  cultural,  social institutions and legal systems.”

Diskursus mengenai masyarakat adat di PBB mengerucut kepada pengunan satu istilah. Bila sebelumnya di dalam Konvensi ILO 169 dikenal istilah indigenous peoples dan tibal peoples, dalam kajian dan rezim hukum pada PBB mengerucut kepada penggunaan istilah indigenous peoples. Sebuah kajian yang dilakukan United Nation Permanent Forum on Indigenous Issue yang berjudul The Concept of Indigenous Peoples (PFII/2004/WS.1/3)pada tahun 2004 menyimpulkan:

“Nevertheless, many of these peoples refer to themselves as “indigenous” in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms “indigenous” and “tribal” are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda.”

Kesimpulan itu kemudian menjembatani debat antara indigenous peoples dan tribal peoples. Pilihan kata yang digunakan adalah indigenous peoples, sedangkan kelompok tribal peoples pun dapat mempergunakan instrument hukum yang berkembang pada berbagai level dibawah paying indigenous peoples. Hal ini kemudian diperkuat dengan lahirnya UNDRIP yang mempergunakan istilah dan konsep indigenous peoples. Meskipun memang di dalam UNDRIP tidak ada pendfinisian siapa yang dimaksud dengan indigenous peoples.

Namun hal ini tidak betul-betul bisa dijembatani sebab dalam perkembangannya yang lebih banyak dirujuk adalah konsep mengenai indigenous peoples dari pada tribal peoples. Definisi kerja (working definition) dari Martinez Cobo selalu menjadi rujukan utama dari semua publikasi yang membicarakan mengenai masyarakat adat. Dalam definisi Cobo itu dapat diidentifikasi menjadi empat kriteria masyarakat adat. Empat kriteria itu adalah:

  1. Kelanjutan sejarah dari masa masyarakat pra-invasi atau pra-kolonial yang hadir di wilayah mereka (colonial continuity)
  2. Kekhasan bila dibandingkan dengan kelompok lain di dalam masyarakat (distinctiveness)
  3. Bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat (non-dominance)
  4. Memiliki kecenderungan untuk menjaga, mengembangkan dan melanjutkan wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendri, institusi sosial dan sistem hukum.

Lebih lanjut, UNPFII menambahkan tiga kriteria yang menjadi pelengkap dari keberadaan masyarakat adat (UNCHR, 2013:2-3). Tiga kriteria yang dimaksud adalah:

  1. Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya
  2. Perbedaan sistem sosial, ekonomi dan politik; dan
  3. Perbedaan bahasa, budaya dan kepercayaan.

Yang menarik dari ketujuh kriteria yang dirumuskan dalam Fact Sheet No. 9. Indigenous Peoples and United Nation Human Rights System yang diterbitkan oleh PBB itu adalah penempatan kriteria tersebut sebagai kriteria kumulatif. Mengapa demikian, karena secara gramatikal semua criteria tersebut sifatnya komplementer dan oleh karena itu lah dipergunakan kata hubung ‘dan’ pada penjelasan terakhir pada kriteria nomor enam. Sebagai kriteria  yang kumulatif, maka suatu masyarakat adat akan dianggap ada bila memenuhi kesemua kriteria tersebut.

Tujuh kriteria tersebut bisa diringkas menjadi lima kriteria sebagai berikut:

  1. Keberlanjutan sejarah dari kolonialisme
  2. Kekhasan menyangkut sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa
  3. Bukan merupakan kekuatan dominan
  4. Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya
  5. Memiliki tradisi yang dijaga secara turun temurun

Lalu bagaimana bila kelima kriteria tersebut diletakan dalam konteks masyarakat adat di Indonesia? Di Indonesia sendiri istilah dan definisi masyarakat adat sangat beragam. Dari sisi istilah misalkan ada peraturan yang menggunakan istilah komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun istilah masyarakat tradisional. Sedangkan dari sisi definisi berikut beberapa definisi yang penting dikemukakan dalama pendek ini.

Peraturan dan istilah yang digunakan Definisi dan Kriteria
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Kesatuan masyarakat hukum adat

 

Kesatuan masyarakat hukum adat diakui:

  1. Sepanjang masih hidup
  2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
  3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Konsititusi Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang   bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existence), apabila setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur:

a)      ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);

b)      ada pranata pemerintahan adat;

c)      ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;

d)      ada perangkat norma hukum adat; dan

khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu;

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Masyarakat hukum adat

 

 

 

Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria

  1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap);
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
  5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Masyarakat hukum adat

 

Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria

  1. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgememschaft);
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
  3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
  5. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kesatuan masyarakat hukum adat

Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur:

  1. sepanjang masih hidup
  2. sesuai dengan perkembangan masyarakat
  3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat lokal

 

UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori:

  1. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
  2. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
  3. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

 

UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masyarakat hukum adat

 

 

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

 

Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

Komunitas Adat Terpencil

Komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil antara lain:

  1. berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen;
  2. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
  3. pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
  4. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistems;
  5. peralatan dan teknologinya sederhana;
  6. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
  7. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.
Defini kerja AMAN

 

Masyarakat adat

 

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

 

RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Hasil Paripurna DPR, 11 April 2013)

 

Masyarakat hukum adat

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam,memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

 

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik:

  1. sekelompok masyarakat secara turun temurun;
  2. bermukim di wilayah geografis tertentu;
  3. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
  4. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
  5. memiliki pranata pemerintahan adat; dan
  6. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

 

Kesesuain dengan kriteria indigenous peoples

Beragam definisi dan kriteria mengenai masyarakat adat dalam kerangka hukum Indonesia perlu dikaitkan dengan konsep yang terdapat dalam diskursus internasional mengenai indigenous peoples. Hal ini setidaknya untuk memberikan gambaran sejauhmana konsep internasional sejalan dengan realitas dan konsep yang dikembangkan dalam kebijakan di level nasional.

Kriteria pertama dari indigenous peoples adalah keberlanjutan sejarah dari kolonialisme (historical continuity of colonialism). Kriteria ini sangat cocok untuk negara-negara di Benua Amerika dan Australia dimana kolonialis masih bercokol dan mendominasi negara meskipun secara formal kolonialisme dianggap sudah berakhir. Di Amerika Serikat misalkan yang mendominasi hari ini bukanlah penduduk asli, melainkan imigran yang berkuasa dan membangun negeri. Hal ini berbeda dengan Indonesia dimana kolonialis Belanda ‘ditendang’ pulang kampung dan tidak lagi menjadi kekuatan dominan di Republik Indonesia yang dibangun sendiri oleh penduduk asli Indonesia. Dengan demikian kriteria ini, meskipun menjadi kriteria utama dalam diskursus mengenai indigenous peoples, tetapi sangat tidak relevan dengan konteks Indonesia.

Lain halnya bila kriteria historical continuity of colonialism dimaknai secara lebih luas tidak terbatas kepada masih tinggal dan berkuasanya imigran ditanah asli masyarakat adat, melainkan sebagai konsep, hukum, dan bangunan sosial yang timpang yang masih terus diwariskan pada saat sebuah negara bangsa dibentuk. Dalam pengertian yang lebih luas ini kriteria historical continuity of colonialism dapat berlaku di Indonesia sebab masih banyak warisan hukum dan konsep kolonial yang mendiskriminasi penduduk pribumi yang diterapkan. Sebagai contoh misalkan konsepsi domein verkalring, bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh rakyat, maka dianggap sebagai tanah negara. Konsepsi ini masih terus dipertahankan sebagai pembenar dari perampasan tanah-tanah masyarakat adat. Selain itu, dalam konteks Indonesia warisan colonial seperti KUHP dan KUHPerdata masih tetap dipergunakan dan dianggap sebagai peraturan yang terintegrasi sebagai realitas sosial di Indonesia.

Kriteria kedua adalah kekhasan (distinctiveness) dari sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa. Kriteria kedua ini sangat penting namun bisa sangat menjebak. Kekhasan pada satu sisi bisa menjadi penanda keberbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain. Pada titik ini nuansa homogenitas dari suatu komunitas muncul sebab mereka secara kolektif berbeda dengan komunitas yang lain. Homogenitas itu bisa terjadi bila ada upaya pemurnian dan penolakan terhadap anasir dari luar yang bisa saja timbul dari interaksi yang bersifat sukarela (voluntary) misalkan melalui perdagangan dan pendidikan. Padahal amat sulit menemukan sebuah komunitas yang betul-betul homogen dan memiliki sistem sosial, ekonomi, politik, budaya dan bahasa yang khas. Kalaupun ada yang murni khas dan berbeda itu, berarti komunitas itu merupakan komunitas yang tidak pernah kontak dengan dunia di luarnya.

Masalah lain dari kriteria ini adalah bila sebuah komunitas sudah menerima sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa lain, apakah komunitas tersebut masih dianggap sebagai indigenous peoples? Pada titik ini, criteria kekhasan (distinctiveness) menjadi jebakan. Misalkan, apakah bila masyarakat sudah menggunakan uang sebagai alat tukar masih dianggap memiliki sistem ekonomi yang khas? Atau apakah misalkan masyarakat sudah menggunakan pupuk untuk kegiatan pertanian dianggap memiliki sistem yang khas? Atau apakah masyarakat yang sudah mengadopsi sistem pemerintahan formal dan meleburkan sistem pemerintahan tradisional dengan sistem pemerintahan formal masih bisa dianggap memiliki sistem yang khas? Atau apakah masyarakat yang sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indonesia, yang bukan bahasa asalnya dianggap masih bisa dianggap memiliki sistem yang khas? Simpulannya, kriteria ini penting namun bisa menjadi jebakan bila tidak diargumentasikan dengan baik oleh masyarakat yang memperjuangkan identitas dan haknya sebagai masyarakat adat.

Kriteria ketiga adalah bukan merupakan kekuatan dominan (non-dominance). Kriteria ini sangat elementer sebagai basis untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang termarjinalisasi. Kriteria bahwa masyarakat adat bukan kekuatan dominan sebaliknya menunjukan ada kekuatan dominan di atas masyarakat adat. Kekuatan dominan itu bisa negara, pasar atau budaya tertentu yang menindas masyarakat adat. Elemen ini sangat penting dalam pengidentifikasian masyarakat adat di Indonesia sebagai gerakan warga negara yang selama ini menjadi korban diskriminasi dan pembangunan yang merampas tanah air masyarakat adat.

Kriteria keempat adalah hubungan yang kuat dengan tanah. Kriteria ini pun sangat relevan dengan konteks perjuangan masyarkat adat di Indonesia yang pada dasarnya adalah perjuangan untuk mempertahankan atau merebut kembali tanah air mereka di hadapan program-program pembangunan yang datang dari luar. Bagi masyarakat adat hubungan yang kuat dengan tanah tidak saja dengan mengartikan tanah sebagai faktor ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tetapi dalam banyak hal tanah dan sumber daya alam lainnya menjadi identitas, harga diri dan menjadi tempat mengadakan ritual-ritual adat. Sesuai dengan sifat masyarakat adat yang bersifat komunal, maka hubungan yang kuat dengan tanah adalah hubungan yang bersifat komunal, bukan dalam pengertian hak atas tanah individual, meskipun di dalam tanah komunal bisa pula diperbolehkan individu untuk menggarap.

Kriteria kelima adalah memiliki tradisi turun-temurun dan hukum adat yang dipergunakan untuk mengelola kehidupannya. Aspek tradisi menunjukan ketersambungan antar-generasi di dalam masyarakat adat baik antare generasi yang dulu dengan sekarang atau dengan generasi berikutnya. Hadirnya tradisi dan institusi sosial seperti hukum adat menjadi kriteria yang membedakan masyarakat adat dengan komunitas masyarakat lainnya. Persoalannya tidak semua tradisi dan hukum adat tersebut masih utuh, melainkan banyak yang telah bergeser baik secara alamiah maupun karena paksaan dari luar.

Alternative pendefinisian masyarakat adat di Indonesia

Mendefinisikan masyarakat adat harus sesuai dengan konteks dimana gerakan itu muncul. Tidak heran kemudian PBB pun tidak mau memberikan definisi baku mengenai siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat karena gerakan masyarakat adat itu sangat kontekstual dan bahkan pada beberapa hal sangat bersifat lokal. Selain itu, tidak adanya definisi baku mengenai diapa masyarakat adat (indigenous peoples) akan memberikan peluang pula kepada penerapan self-identification yang merupakan salah satu penjaran dari prinsip self-determination dalam diskursus mengenai masyarakat adat di level internasional.

Membuat definisi yang baku punya konsekuensi kepada pengecualian (exclusion). Dalam konteks membangun sebuah gerakan, exclusion punya pengaruh untuk membatasi perkembangan gerakan menjadi lebih besar. Oleh karena itu diperlukan rumusan yang lentur untuk bisa mengakomodasi banyak kalangan. Namun tetap pelu juga memberikan pagar-pagar agar memudahkan proses-proses perjuangan, apalagi bila memasuki ranah hukum yang lebih operasional, misalkan dalam konteks bagaimana mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pagar-pagar dimaksud diperlukan dalam bentuk kriteria-kriteria mengenai keberadaan masyarakat adat. Selama ini, kriteria masyarakat adat (indigenous peoples) yang berkembang dalam hukum dan diskursus internasional tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu pemaknaan mengenai kriteria yang lebih sesuai.

Gerakan masyarakat adat di Indonesia tidak mengalami historical continuity of colonialism, khususnya dalam bentuk kehadiran langsung para penguasa kolonial pada negara baru yang terbentuk. Selain itu, kriteria mengenai kekhasan (distinctiveness) pun mengalami problematika sendiri ditengah perkembangan masyarakat yang semakin terbuka. Ada karakter dan kriteria yang melekat kuat dalam gerakan masyarakat adat di Indonesia. Tiga kriteria yang melekat dan perlu dijadikan sebagai rujukan adalah. Pertama, gerakan masyarakat adat merupakan gerakan dari kelompok yang tidak dominan. Dengan kriteria ini, maka gerakan masyarakat adat merupakan gerakan untuk menuntut keadilan, khususnya untuk menghadapi kekuatan dari luar yang menciptakan diskriminasi dan kesengsaran bagi masyarakat adat.

Kedua, gerakan masyarakat adat merupakan gerakan untuk menuntut kedaulatan atas tanah, wilayah dan sumber daya. Oleh karena itu gerakan ini punya karakter mengenai hubungan yang kuat antara masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya. Tidak berarti bahwa kriteria ini mempersempit gerakan masyarkat adat hanya sebatas gerakan yang berkaitan dengan hak atas tanah, dengan mengesampingkan hak-hak lain misalkan hak atas kebudayaan, pengetahun tradisional, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Penekanan kepada persoalan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya diperlukan karena hak ini merupakan hak yang paling mendasar yang menjadi landasan bagi banyak hak-hak lainnya. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya merupakan perjuangan bersama dan oleh karena itu hak ini bersifat komunal meskipun di dalam hak yang komunal tersebut terdapat pula klaim atau hak individu untuk menggunakan tanah, wilayah dan sumber daya bagi keperluannya.

Ketiga, gerakan masyarakat adat menggunakan tradisi sebagai alat perjuangannya. Tradisi dalam pengertian yang lebih luas termasuk pula hubungan asal-usul dengan tanah dan leluhur, serta praktik-praktik yang diterapkan sejak dahulu yang dipraktikan sampai sekarang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun dalam banyak hal tradisi itu sudah mulai terkiris, oleh karena itu upaya untuk melakukan revitalisasi atau modifikasi tradisi merupakan hal yang wajar untuk menciptakan keberlanjutan sebagai sebuah komunitas.

Dengan mendasarkan pada ketiga kriteria atau karakteristik tersebut, maka masyarakat adat di Indonesia perlu dipahami sebagai komunitas-komunitas yang memiliki hubungan kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya dan mereka mempergunakan tradisi sebagai alat untuk menghadapi kekuatan dominan yang menciptakan situasi ketidakadilan dalam kehidupan mereka.

Konstitusionalisme Agraria

10 Apr

Soekarno dan landreformSengketa pertanahan seakan menjadi “bom waktu” (Kompas, 28/5/2012) dan Badan Pertanahan Nasional tidak mampu menanganinya sendiri (Kompas, 29/5/2012). Sementara itu, masyarakat menjadi semakin miskin karena terlibat dalam konflik tak berkesudahan (Kompas, 30/5/2012).

Headline yang ditampilkan dalam harian Kompas secara berturut-turut membuat kita tidak bisa mengelak bahwa masalah konflik agraria kian hari semakin kronis. Tapi ironisnya, pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan persoalan.

Misalkan dalam menangani konflik di Mesuji, pemerintah telah membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tapi setelah tim tersebut selesai bekerja, tidak ada penyelesaian yang sebenarnya. Bahkan konflik kembali bergejolak (Kompas, 25/2/2012; 28/5/2012).

Situasi akhir-akhir ini menunjukan telah terjadi keresahan agraria. Keresahan agraria bukanlah fenomena baru di tanah air kita. Bahkan keresahan agraria melekat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Keresahan agraria

Erich H. Jacoby dalam Agrarian Unrest in Southeast Asia (1949) pernah menyimpulkan bahwa keresahan-keresahan agraria akibat berkubangnya kapitalisme-agraris kolonial telah menjadi faktor utama munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina dan Burma. Dengan kata lain, Jacoby menyimpulkan bahwa keresahan agraria adalah sebab dan kemerdekaan adalah akibatnya.

Tesis Jacoby tidaklah berlebihan sebab sebagian besar pejuang kemerdekaan Indonesia adalah aktivis agraria yang menentang sistem kapitalisme-agraris Kolonial Belanda. Sebutlah seperti Tjipto Mangoenkoesoemo yang memanfaatkan keanggotaan di Voklsraad pada tahun 1918 untuk menyerang Directuer van Landbouw (Direktur Pertanian) penguasa kolonial yang telah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan untuk memperluas lahan usahanya.

Iwa Kusumasumantri menulis buku The Peasant Movement in Indonesia dengan nama samaran S. Dingley pada tahun 1926 menjelaskan berbagai persoalan agraria yang dihadapi oleh penduduk pribumi dan pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan sebagai respons atas kapitalisme-agraris kolonial.

Soekarno dalam pledoi Indonesia Menggugat tahun 1930 menyebutkan bahwa UU Agraria kolonial (Agrarische Wet 1870) dan UU Gula (Suiker Wet) telah menyebabkan “bandjir harta jang keluar dari Indonesia malah makin besar, ‘pengeringan’ Indonesia malah makin makan!

Pledoinya Bung Hatta yang berjudul Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka) di Pengadilan Belanda menggugat sistem ekonomi kolonial, dengan karakter kapitalisme-agraris, yang telah merugikan rakyat pribumi. Kelak sebagai penawarnya, Bung Hatta menggagas ekonomi kerakyatan dalam wujud koperasi.

Sementara itu, Tan Malaka dalam Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) tahun 1925 menganjurkan program aksi: “Pembagian tanah-tanah yang tidak ditanami antara petani-petani melarat dan yang tidak mempunyai tanah dengan bantuan uang mengusahakan tanah-tanah itu. Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada petani melarat dan proletar.” Singkat kata, Tan Malaka menganjurkan Reforma Agraria.

Konstitusi agraria

Kristalisasi pemikiran dan perjuangan agraria para pendiri republik terlihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (bukan oleh penguasa kolonial maupun swasta) dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Norma itu menandakan bahwa konstitusi Indonesia adalah konstitusi agraria yang menghendaki peran negara dalam mewujudkan keadilan agraria. Bila tanah dan sumber daya alam lainnya belum dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, apalagi karena lahan-lahan potensial diberikan kepada swasta, maka UUD 1945 sebagai konstitusi agraria masih terus dikhianati.

Rezim Orde Lama berupaya mewujudkan konstitusi agraria Indonesia dengan mengagendakan land reform pada dekade awal 1960-an. Tragedi politik tahun 1965 membuyarkan segalanya. Rezim Orde Baru yang menggantikannya membangun jejaring konglomerasi keluarga yang mendominasi penguasaan aset-aset potensial, terutama sumber daya alam.

Pada masa reformasi, arus neo-liberalisasi melanda deras. Sejak tahun 1998 sampai 2011 telah ada 24 undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya hadir untuk memberikan ‘karpet merah’ kepada investasi dengan kesempatan penguasaan tanah skala raksasa. 21 jenis izin baru untuk pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya telah diperkenalkan dalam kurun waktu 14 tahun reformasi.

Rakyat dilempar untuk berkompetisi dengan perusahaan raksasa tanpa proteksi dan stimulus emansipasi yang memadai.

Ketimpangan penguasaan tanah semakin jomplang. BPN pada tahun 2010 mensinyalir 52% aset terutama tanah hanya dikuasai oleh 0,2% orang di Indonesia. 35% daratan Indonesia telah dialokasikan untuk izin pertambangan dan 9,4 juta hektar telah menjadi lahan perkebunan sawit. Diperkirakan pada tahun 2020 lahan perkebunan sawit akan mencapai 20 juta hektar.

Institute for Global Justice pada tahun 2010 mengindikasikan bahwa 175 juta Ha wilayah tanah air Indonesia atau setara dengan 93% luas daratan Indonesia telah diberikan untuk sejumlah konsesi kehutanan, pertambangan dan perkebunan.

Belum lagi kerentanan penduduk di kawasan hutan sebab 70% daratan Indonesia telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan dimana ada 33.000 desa berada di dalam dan sekitarnya tanpa izin resmi pemerintah. Bila menggunakan “kaca mata kuda”, maka 33.000 desa yang setara 45% desa dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia rentan menghadapi tuntutan hukum sebab UU Kehutanan menyatakan setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan tanpa izin.

Kajian agraria kontemporer oleh Dominique Caouette dan Sarah Turner menyimpulkan nada yang sama dengan keresahan agraria (agrarian unrest) dari Erich Jacoby 60 tahun lalu. Caouette dan Turner dalam Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia (2009) menangkap suasana kecemasan agraria (agrarian angst) dan perlawanan-perlawanan lokal di pedesaan negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dalam menghadapi ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Apalagi yang membuat pemerintah tetap berpangku tangan? Padahal ketidakadilan agraria di pelupuk mata. Bila pemerintah tetap berdiam diri, maka rakyat akan mencari jalan sendiri, mengikuti kembali anjuran Soekarno dalam Indonesia Menggugat 1930: “Teruslah … sampai sekali waktu tiba achirnja; Sekali waktu, siapa tahu entah kapan, pasti meledak kekuatan rahasia!. Kekuatan rakyat akan menjadi kekuatan rahasia dalam mewujudkan konstitusionalisme agraria Indonesia.

Indonesia Menggugat!: Menelusuri Pandangan Soekarno terhadap Hukum

8 Apr

Indonesia Menggugat‘Indonesia Menggugat’ merupakan pledoi yang dibacakan oleh Bung Karno pada persidangan di Landraad, Bandung pada tahun 1930. Bung Karno, bersama tiga rekannya: Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Dari balik jeruji penjara Bung Karno menyusun dan menulis sendiri pledoinya tersebut. Isinya mengupas keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah. Pidato pembelaan ini kemudian menjelma menjadi suatu dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme. Selain dokumen politik tentunya dokumen tersebut merupakan sumber kajian hukum yang tidak kalah pentingnya. Sebagai sebuah pledoi, Indonesia Menggugat berisi pandangan Bung Karno terhadap hukum kolonial pada masa itu. Makalah ini membahas pemikiran hukum Bung Karno di dalam ‘Indonesia Menggugat’, bagaimana karakter pemikirannya, bagaimana posisinya dalam konstelasi pemikiran hukum dan apa kontribusinya bagi perkembangan pemikiran hukum kontemporer.

Suatu revolusi melemparkan hukum yang ada dan maju terus tanpa menghiraukan hukum itu. Jadi sukar untuk merencanakan suatu revolusi dengan ahli hukum. Kita memerlukan getaran perasaan kemanusiaan. Inilah yang akan saya kemukakan.

Soekarno 1901-1970

Download Makalah Indonesia Menggugat – Pandangan Soekarno thd Hukum

Mengenal Marco Kartohadikromo

21 Mar

Kata-kata adalah senjata

Marco Kartohadikromo (1890-1932) adalah figur penting dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah pers dan

 kebangkitan nasional. Marco Kartohadikromo yang dikenal sebagai Mas Marco lahir di Cepu, Blora,1890 dan wafat sebagai orang hukuman di Boven Digoel, 18 Maret 1932. Mas Marco satu kampung halaman dengan Pramoedya Ananta Toer. Bila anda pembaca tetralogi buru karya Pramoedya Ananta Toer, pada novel ketiga (Jejak Langkah) dan keempat (Rumah Kaca) anda akan mengenal nama Marco. Di dalam Jejak Langkah, Pramoedya menggambarkan Marco sebagai anak muda yang membantu Minke dalam mengurus penerbitan Koran pada masa awal-awal tumbuhnya pergerakan politik modern di Indonesia. Minke sendiri dalam novel-novel Pramudya merupakan personifikasi dari Tirto Adi Soeryo, pimpinan surat kabar Medan Prijaji yang berdiri pada masa-masa awal abad 20 di Hindia Belanda.

Mas Marco hanya lulus sekolah menengah tapi tampil di atas panggung pergerakan di masa awal dengan pemikiran dan praktik politik yang radikal sekaligus orisinil. Sebagaimana diasosiasikan dalam novel-novel Pramudya, Mas Marco adalah wartawan muda, keras dan memiliki sisi-sisi radikal yang kuat.

Pada awal tahun 1905 Marco bekerja sebagai juru tulis Dinas Kehutanan. Tapi tak lama. Kemudian ia pindah ke Semarang dan menjadi juru tulis kantor Pemerintah. Di sana ia belajar bahasa Belanda dari seorang Belanda. Tahun 1911, setelah pandai berbahasa Belanda ia meninggalkan Semarang dan menuju Bandung. Di Bandung ia bergabung dengan penerbitan Surat Kabar Medan Prijaji  pimpinan Tirto Adi Soeryo. Saat itu, Medan Prijaji sedang berada di puncak kegemilangan. Pada Tirto Adhi Soeryolah dia berguru. Yang dipelajari bukan hanya ilmu jurnalistik, tapi juga tentang organisasi modern. Pada tahun 1913, media pribumi dengan oplah besar itu bangkrut, diikuti dibuangnya Tirto Adhi Soeryo ke Maluku. Hal ini sempat membuat semangat Mas Marco mundur.

Mas Marco tetap melanjutkan apa yang pernah dirintis oleh sang gurunya, Tirto Adi Soeryo. Pada umur 24 tahun, Mas Marco pindah ke Surakarta dan mendirikan surat kabarnya sendiri, berjudul Doenia Bergerak. Marco Kartodikromo menjadi penulis dan redaktur surat kabar Doenia Bergerak, yang tidak segan-segan mengkritik tatanan kolonial secara terbuka. Karena tulisan-tulisan kritis dan surat pembaca yang dimuat di dalam surat kabar ini, Mas Marco pada awal tahun 1915 dituntut di pengadilan. Oleh penguasa Kolonial Belanda, Marco dikenai tuduhan persdelicten. Mas Marco kemudian dipenjara di Semarang. Keluar dari penjara Semarang, Mas Marco bergabung dengan surat kabar Pantjaran Warta yang dipimpin R Goenawan, mantan redaktur Medan Prijaji. Setahun di Pantjaran Warta, Marco kembali dipenjara akibat menyebarkan selebaran yang menebar kebencian kepada pemerintah Hindia Belanda.

Sebagai seorang wartawan, Mas Marco karena tulisannya telah lima kali dipenjara oleh penguasa kolonial belanda. Pada saat itu sudah ada delik pers (persdelict) yang bisa mengenakan hukuman pidana kepada seseorang karena tulisannya dianggap menghina.

Pada awal 1915 Marco menghadapi tuduhan delik pers yang pertama karena Deonia Bergerak, surat kabar yang ia pimpin memuat beberapa tulisan yang dianggap menghina. Marco dijatuhi hukuman, tapi peristiwa itu justru memicu perlawanan dari kalangan pergerakan yang segera membentuk komite aksi untuk menentang delik pers dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kiolonial (strafrechtwetboek). Gerakan itu mungkin menjadi gerakan kebebasan berpendapat yang pertama di Indonesia (Farid, 2012:4). Dalam kasus lainnya yang menimpa Marco, tidak ada dukungan yang serupa dalam bentuk protes-protes terhadap delik pers.

Mas Marco pernah menjadi pendiri organisasi wartawan Indlandsche Journalisten Bond, aliansi jurnalis pertama di nusantara pada tahun 1914, namun organisasi tersebut hanya bertahan setahun karena bubar setelah Kartodikromo dipenjara. Keluar dari penjara untuk kedua kalinya di Weletvreden, Marco bergabung dengan Semaoen dan Darsono di Sinar Djawa, koran milik Sarekat Islam Semarang yang berhaluan Sosialis. Di koran tersebut, Marco menulis bermacam-macam artikel, termasuk menerbitkan secara berseri roman Matahariah, dan Student Hidjo.

Dalam Student Hijo, Mas Marco mengisahkan awal mula kelahiran para intelektual pribumi, yang lahir dari kalangan borjuis kecil, dan secara berani mengkontraskan kehidupan di Belanda dan Hindia Belanda. Mas Marco secara lugas juga menunjukkan keberpihakannya kepada kaum bumiputera. Ia menggunakan tokoh Controleur Walter sebagai tokoh penganut politik etis yang mengkritik ketidakadilan kolonial terhadap rakyat Hindia Belanda.

Pada beberapa tahun kemudian, Marco bergabung dengan Soerjopranoto di Sarekat Islam Yogyakarta. Bersama Soerjopranoto, Marco menerbitkan majalah Pemimpin. Namun belum sempat majalah itu beredar, pemerintah Hindia Belanda membredel majalah tersebut. Pasca pembredelan tersebut Marco mengundurkan diri dari pergerakan.

Ia baru terlibat aktif lagi dalam pergerakan pada 1924. Di tempat tinggalnya di Kalicacing, Salatiga, Marco menerbitkan jurnal Hidoep. Di jurnal itulah Marco menerbitkan secara berseri Babad Tanah Djawi, sejarah Jawa mulai dari masa pra kedatangan Hindu hingga perlawanan Untung Surapati. Tulisan tersebut tidak diselesaikannya, Marco kemudian pindah ke Surakarta bergabung dengan Sarekat Rakyat yang ditinggal pemimpinya, H Misbach. Organisasi ini dekat dengan Partai Komunis Indonesia yang pada 1926 berniat melakukan pemberontakan. Pada pemberontakan kaum komunis yang gagal pada 1927, Marco ditangkap dan kemudian dibuang ke Boven Digoel pada1927 dan meninggal di sana pada 1932.

Sepanjang hidupnya, Mas Marco telah menunjukan bahwa kata-kata adalah senjata. Seberapapun tebal maupun tipis tintanya, kata-kata telah ia mantrakan sebagai alat perjuangan melawan penindasan dan kemudian menjadi pembuka tabir semangat kebangsaan.

Neo-Pancasila

8 Jul

Ditulis tanggal 16 Juni 2011

Tiba-tiba banyak orang merasa kehilangan Pancasila. Di beberapa daerah mahasiswa melakukan unjuk rasa memperingati hari Pancasila. Di ibu kota, presiden dan para mantan presiden menyampaikan pidato memperingati pidato politik Bung Karno 1 Juni 1945 yang ditasbihkan sebagai hari lahir Pancasila.

Presiden SBY menyampaikan bahwa kita harus menyudahi perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara, karena hal itu sudah final. Dikatakan pula bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah melakukan revitalisasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sedangkan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri menghendaki Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi harus menjadi kenyataan yang membumi. Semuanya rindu Pancasila.

Pancasila yang bagaimana yang dirindukan? Bukankah Pancasila itu sudah sering digunakan oleh berbagai rezim sebelumnya dengan berbagai cara dan tujuan yang justru tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai di dalam Pancasila itu sendiri.

Kita tidak boleh lupa bahwa Pancasila yang digali oleh Bung Karno ‘dikuburnya’ sendiri melalui Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Penyelamatan Pancasila oleh Soeharto telah menjadi dalih untuk memberangus satu aliran politik, membunuh ratusan ribu anak bangsa dan menjadi inspirasi indoktrinasi menopang otoritarianisme.

Praktik-praktik itu menghadirkan tantangan bagi kita hari ini dan akan datang. Apakah benar saat ini yang dibutuhkan adalah reaktualisasi Pancasila versi Habibie maupun revitalisasi Pancasila a la SBY. Barangkali yang kita butuhkan bukanlah sesuatu yang ‘re’ (kembali) dalam wujud reaktualisasi maupun revitalisasi, tetapi sesuatu yang baru (new) dengan Pancasila.

Menafsirkan Pancasila

Menafsirkan Pancasila secara baru hendaknya tidak melulu mengkeramatkannya sebagai teks nilai-nilai (normatif) yang membutuhkan pengamalan.  Sebagai teks, Pancasila akan tetap berisi lima sila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan). Namun, sejak pertama kali dikumandangkan oleh Bung Karno, Pancasila bukanlah hendak dikeramatkan sebagai teks, ia ditujukan menjadi jawaban bagi zamannya. Maka, Pancasila baru harus ditafsirkan bukan samata-mata pada sila-silanya, melainkan pada apa tujuannya.

Meskipun pidato Pancasila Bung Karno 1 Juni 1945 diujarkan untuk menanggapi pertanyaan Radjiman Widiodiningrat tentang falsafah dasar bernegara (philosophische grondslag) Indonesia yang akan bentuk, Bung Karno merumuskan jawaban yang lebih luas dari sekedar menjawab pertanyaan Radjiman itu.

Melalui pidato bersejarahnya, Bung Karno menjadikan Pancasila sebagai jawaban ikonik bagi persatuan nasional dan sebagai pandangan hidup yang menegaskan posisi bangsa Indonesia di hadapan dunia luar. Pancasila sebagai pandangan hidup itulah yang oleh Bung Karno disebut sebagai weltanschauung bangsa Indonesia untuk menghadapi kolonialisme, liberalisme dan imperialisme. Begitulah soal-soal yang hendak dijawab dengan Pancasila pada masa itu.

Namun saat ini, ketika soal-soalnya tidak lagi persis sama dengan persoalan enam dekade lalu, maka Pancasila seharusnya dirumuskan pula sebagai konstruksi jawaban yang berbeda dan baru pula.

Untuk kepentingan nasional, Pancasila hendak dirumuskan sebagai jawaban atas persoalan kekinian berkaitan dengan kekerasan atas nama agama dan etnis, memberantas korupsi, mengatasi persoalan kemiskinan, menjawab modus-modus penghisapan baru terhadap rakyat, tanah dan perairan Indonesia.

Untuk konteks global, ketika ancaman kolonialisme, liberalisme dan imperialisme yang semula dilawan oleh Pancasila sudah bermutasi menjadi neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan neo-imperialisme, maka Pancasila mestinya menjawabnya secara baru pula. Oleh karena itu yang dbutuhkan sekarang adalah Pancasila dengan semangatnya yang baru, suatu Neo-Pancasila.

Inspirasi

Meskipun sempat dikubur, digali dan dikubur lagi, Pancasila tetap menjadi inspirasi yang menghendaki kebaruan. Pancasila bukanlah teks kenangan melainkan alat perjuangan yang perlu terus dihidupi guna mencapai tujuan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, bermartabat secara budaya, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Menggapai tujuan itu merupakan tugas berat sebab kita harus memperjuangkan Indonesia yang berdaulat secara politik ketika para politisinya didominasi oleh para ‘pencuri’ (kleptomania) yang hidup dari ‘merampok’ negara. Tugas berat pula untuk berdikari dalam ekonomi ketika sumber daya alam Indonesia digadaikan penguasa kepada asing melalui kontrak dan beragam izin pemanfaatan sumber daya alam.

Bagaimana pula kita menciptakan Indonesia yang bermartabat secara budaya ketika jutaan warganya yang bekerja sebagai buruh di luar negeri masih banyak diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimana pula menciptakan keadilan sosial tatkala  hukum memberikan keistimewaan kepada orang berpunya dan pada saat yang sama berlaku tajam kepada rakyat yang mengambil kakao dan pisang untuk mempertahankan hidupnya. Begitu pula dengan lingkungan yang dirusak oleh bulldozer dan tercemar akibat operasi perusahaan tambang dan kehutanan.

Dalam keadaan demikian itu, kepada siapakah Pancasila akan diperjuangkan? Pancasila kedepan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah dan politisi yang menopang rezim hari ini. Sebagaimana dibenarkan oleh survey BPS yang disitir Presiden SBY dalam pidatonya, bahwa hanya 3% responden yang percaya bahwa elit politik (di dalamnya termasuk presiden) dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi Pancasila. Ekspektasi terbesar justru ada pada guru dan dosen (43%), tokoh masyarakat dan pemuka agama (28%) maupun badan khusus yang bisa dibentuk oleh pemerintah (20%).

Bukan saja untuk disosialisasi dan diedukasikan, Pancasila baru hendaknya digunakan sebagai alat perjuangan orang-orang kecil dan kelompok intelektual yang pro nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan serta anti terhadap neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan neo-imperialisme.

Yance Arizona

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia

Hukum yang Merampas

8 Jul

Ditulis tanggal 18 Maret 2011.

“Hukum menjadi senjata bagi ketamakan!”, tulis Frederic Batiat, seorang politisi borjuis Prancis abad 19. Bastiat menujukan satire itu kepada kaum sosialis yang memanfaatkan posisinya di parlemen untuk merampas secara legal milik kaum borjuis/kapitalis melalui hukum atas dalih misi filantropisnya menciptakan kesetaraan.

Bagi Bastiat, perampasan legal (legal plunder) melalui cukai, tarif, subsidi, upah minimum dan redistribusi tanah merupakan modus ketamakan kaum sosialis yang terjadi karena mentalitas arogan pembuat hukum. Modus itu juga dianggap sebagai sarana yang lebih mudah untuk mendapatkan kekayaan dari pada kerja dan produksi (Bastiat, 1850).

Namun bila Bastiat hidup hari ini, ia akan melihat bahwa yang menggunakan hukum sebagai alat perampasan legal itu bukan lagi kaum sosialis, melainkan kaum kapitalis yang mengendalikan parlemen untuk mendapatkan laba atas nama pembangunan.

Kali ini modusnya dengan merampas hak rakyat atas nama pembangunan melalui hukum negara untuk memperkuat penguasaan sumber daya pada segelintir pemodal.

RUU Pengadaan Tanah

RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan yang saat ini tengah dibahas oleh DPR mengindikasikan bagaimana hukum dikendalikan oleh modal sebagai alat ketamakan sekaligus perampasan.

RUU yang merupakan metamorfosa dari Perpres No. 36/2005 dan Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum tersebut setidaknya mengandung dua persoalan pokok. Pertama, ia membajak  makna ‘pembangunan’ dan ‘kepentingan umum’ sedemikian rupa dengan memasukan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk pembangunan.

Pembajakan itu kian kentara ketika melihat bagian 3 dalam RUU tersebut yang mengatur tentang ‘pengadaan tanah untuk kepentingan swasta’ (draf versi desember 2010). Siapa gerangan yang memasukan pengadaan tanah untuk usaha swasta sebagai bagian dari RUU tersebut?

Kedua, RUU tersebut ‘merampas’ hak rakyat atas tanah. Hak rakyat atas tanah sebagaimana dijamin di dalam konstitusi diputarbalikan menjadi kewajiban. Rakyat diwajibkan melepaskan tanahnya pada saat pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pasal 6, draf versi desember 2010).

Putarbalik hak menjadi kewajiban itu meruntuhkan doktrin kontrak sosial sebagai dasar berdirinya suatu negara dalam ajaran John Locke dan Montesquieu. Dalam kontrak sosial, rakyat bersepakat menyerahkan kuasa kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka. Artinya hak berada pada tangan rakyat dan kewajiban berada pada tangan pemerintah, bukan sebaliknya sebagaimana rumusan dalam RUU tersebut.

Ketidakadilan Agraria

Selain dua persoalan di atas, RUU tersebut hendaknya juga diletakan dalam realitas pengalokasian ruang. Sejumlah data menunjukan ketidakadilan pengalokasian ruang atau ketidakadilan agraria di negeri ini. Kepala  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan 56 persen aset (properti, tanah, dan perkebunan) dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia (Kompas, 30/10/2010).

61% dataran Indonesia adalah wilayah hutan yang secara hukum akses masyarakat dibatasi terhadapnya. Hal ini pula yang acap menyebabkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang sejak lama hidup di dalam dan sekitar hutan sebab keberadaan mereka illegal dihadapan rezim kehutanan.

Chalid Muhammad (Kompas, 30/10/2010) pernah mengemukakan bahwa Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkalkulasi 35 persen daratan Indonesia sudah dialokasikan pemerintah untuk industri pertambangan. Sawit Watch menghitung 9,4 juta hektar tanah telah dipergunakan untuk perkebunan besar hingga Juni 2010 dan akan mencapai 26,7 juta hektar pada 2020. Luas itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh 53,4 juta petani miskin jika setiap petani memiliki tanah 0,5 hektar.

Dalam kondisi ketimpangan demikian, bila RUU pengadaan tanah untuk pembangunan disahkan oleh DPR maka pemerintah dan swasta akan menjadi semakin mudah ‘merampas’ tanah rakyat.

Rakyat yang menolak memberikan tanahnya akan dicap sebagai ‘anti-pembangunan’ sebagaimana kita alami pada masa Orde Baru. Perlawanan mempertahankan hak oleh rakyat akan berujung kriminalisasi dan pelanggaran HAM (Kompas, 10/3).

Antitesis

Pengadaan tanah untuk pembangunan bukannya tidak penting, tapi pengutamaan rakyat sebagai pelopor pembangunan tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, segala ‘hukum yang merampas’ hak rakyat untuk menjadi agen pembangunan harus ditolak. Sebagai gantinya adalah melahirkan ‘hukum yang memberdayakan rakyat’.

Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindugan Hak Masyarakat Adat yang masuk dalam program legislasi nasional pemerintahan periode ini hendaknya lebih didahulukan.

Selain itu, penyelesaian konflik agraria harus jadi prioritas. Apalagi BPN sudah menargetkan penyelesaian 2.791 kasus pertanahan untuk tahun 2011 sebagaimana disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR (14/3).

Menyelesaikan terlebih dahulu konflik yang ada akan lebih berguna dari pada memproduksi undang-undang yang akan menjadi sumber konflik baru.

Yance Arizona

Peneliti hukum Epistema Institute

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.