Arsip | Artikel RSS feed for this section

Konstitusionalisme Agraria

10 Apr

Soekarno dan landreformSengketa pertanahan seakan menjadi “bom waktu” (Kompas, 28/5/2012) dan Badan Pertanahan Nasional tidak mampu menanganinya sendiri (Kompas, 29/5/2012). Sementara itu, masyarakat menjadi semakin miskin karena terlibat dalam konflik tak berkesudahan (Kompas, 30/5/2012).

Headline yang ditampilkan dalam harian Kompas secara berturut-turut membuat kita tidak bisa mengelak bahwa masalah konflik agraria kian hari semakin kronis. Tapi ironisnya, pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan persoalan.

Misalkan dalam menangani konflik di Mesuji, pemerintah telah membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tapi setelah tim tersebut selesai bekerja, tidak ada penyelesaian yang sebenarnya. Bahkan konflik kembali bergejolak (Kompas, 25/2/2012; 28/5/2012).

Situasi akhir-akhir ini menunjukan telah terjadi keresahan agraria. Keresahan agraria bukanlah fenomena baru di tanah air kita. Bahkan keresahan agraria melekat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Keresahan agraria

Erich H. Jacoby dalam Agrarian Unrest in Southeast Asia (1949) pernah menyimpulkan bahwa keresahan-keresahan agraria akibat berkubangnya kapitalisme-agraris kolonial telah menjadi faktor utama munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina dan Burma. Dengan kata lain, Jacoby menyimpulkan bahwa keresahan agraria adalah sebab dan kemerdekaan adalah akibatnya.

Tesis Jacoby tidaklah berlebihan sebab sebagian besar pejuang kemerdekaan Indonesia adalah aktivis agraria yang menentang sistem kapitalisme-agraris Kolonial Belanda. Sebutlah seperti Tjipto Mangoenkoesoemo yang memanfaatkan keanggotaan di Voklsraad pada tahun 1918 untuk menyerang Directuer van Landbouw (Direktur Pertanian) penguasa kolonial yang telah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan untuk memperluas lahan usahanya.

Iwa Kusumasumantri menulis buku The Peasant Movement in Indonesia dengan nama samaran S. Dingley pada tahun 1926 menjelaskan berbagai persoalan agraria yang dihadapi oleh penduduk pribumi dan pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan sebagai respons atas kapitalisme-agraris kolonial.

Soekarno dalam pledoi Indonesia Menggugat tahun 1930 menyebutkan bahwa UU Agraria kolonial (Agrarische Wet 1870) dan UU Gula (Suiker Wet) telah menyebabkan “bandjir harta jang keluar dari Indonesia malah makin besar, ‘pengeringan’ Indonesia malah makin makan!

Pledoinya Bung Hatta yang berjudul Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka) di Pengadilan Belanda menggugat sistem ekonomi kolonial, dengan karakter kapitalisme-agraris, yang telah merugikan rakyat pribumi. Kelak sebagai penawarnya, Bung Hatta menggagas ekonomi kerakyatan dalam wujud koperasi.

Sementara itu, Tan Malaka dalam Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) tahun 1925 menganjurkan program aksi: “Pembagian tanah-tanah yang tidak ditanami antara petani-petani melarat dan yang tidak mempunyai tanah dengan bantuan uang mengusahakan tanah-tanah itu. Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada petani melarat dan proletar.” Singkat kata, Tan Malaka menganjurkan Reforma Agraria.

Konstitusi agraria

Kristalisasi pemikiran dan perjuangan agraria para pendiri republik terlihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (bukan oleh penguasa kolonial maupun swasta) dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Norma itu menandakan bahwa konstitusi Indonesia adalah konstitusi agraria yang menghendaki peran negara dalam mewujudkan keadilan agraria. Bila tanah dan sumber daya alam lainnya belum dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, apalagi karena lahan-lahan potensial diberikan kepada swasta, maka UUD 1945 sebagai konstitusi agraria masih terus dikhianati.

Rezim Orde Lama berupaya mewujudkan konstitusi agraria Indonesia dengan mengagendakan land reform pada dekade awal 1960-an. Tragedi politik tahun 1965 membuyarkan segalanya. Rezim Orde Baru yang menggantikannya membangun jejaring konglomerasi keluarga yang mendominasi penguasaan aset-aset potensial, terutama sumber daya alam.

Pada masa reformasi, arus neo-liberalisasi melanda deras. Sejak tahun 1998 sampai 2011 telah ada 24 undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya hadir untuk memberikan ‘karpet merah’ kepada investasi dengan kesempatan penguasaan tanah skala raksasa. 21 jenis izin baru untuk pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya telah diperkenalkan dalam kurun waktu 14 tahun reformasi.

Rakyat dilempar untuk berkompetisi dengan perusahaan raksasa tanpa proteksi dan stimulus emansipasi yang memadai.

Ketimpangan penguasaan tanah semakin jomplang. BPN pada tahun 2010 mensinyalir 52% aset terutama tanah hanya dikuasai oleh 0,2% orang di Indonesia. 35% daratan Indonesia telah dialokasikan untuk izin pertambangan dan 9,4 juta hektar telah menjadi lahan perkebunan sawit. Diperkirakan pada tahun 2020 lahan perkebunan sawit akan mencapai 20 juta hektar.

Institute for Global Justice pada tahun 2010 mengindikasikan bahwa 175 juta Ha wilayah tanah air Indonesia atau setara dengan 93% luas daratan Indonesia telah diberikan untuk sejumlah konsesi kehutanan, pertambangan dan perkebunan.

Belum lagi kerentanan penduduk di kawasan hutan sebab 70% daratan Indonesia telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan dimana ada 33.000 desa berada di dalam dan sekitarnya tanpa izin resmi pemerintah. Bila menggunakan “kaca mata kuda”, maka 33.000 desa yang setara 45% desa dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia rentan menghadapi tuntutan hukum sebab UU Kehutanan menyatakan setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan tanpa izin.

Kajian agraria kontemporer oleh Dominique Caouette dan Sarah Turner menyimpulkan nada yang sama dengan keresahan agraria (agrarian unrest) dari Erich Jacoby 60 tahun lalu. Caouette dan Turner dalam Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia (2009) menangkap suasana kecemasan agraria (agrarian angst) dan perlawanan-perlawanan lokal di pedesaan negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dalam menghadapi ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Apalagi yang membuat pemerintah tetap berpangku tangan? Padahal ketidakadilan agraria di pelupuk mata. Bila pemerintah tetap berdiam diri, maka rakyat akan mencari jalan sendiri, mengikuti kembali anjuran Soekarno dalam Indonesia Menggugat 1930: “Teruslah … sampai sekali waktu tiba achirnja; Sekali waktu, siapa tahu entah kapan, pasti meledak kekuatan rahasia!. Kekuatan rakyat akan menjadi kekuatan rahasia dalam mewujudkan konstitusionalisme agraria Indonesia.

Indonesia Menggugat!: Menelusuri Pandangan Soekarno terhadap Hukum

8 Apr

Indonesia Menggugat‘Indonesia Menggugat’ merupakan pledoi yang dibacakan oleh Bung Karno pada persidangan di Landraad, Bandung pada tahun 1930. Bung Karno, bersama tiga rekannya: Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Dari balik jeruji penjara Bung Karno menyusun dan menulis sendiri pledoinya tersebut. Isinya mengupas keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah. Pidato pembelaan ini kemudian menjelma menjadi suatu dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme. Selain dokumen politik tentunya dokumen tersebut merupakan sumber kajian hukum yang tidak kalah pentingnya. Sebagai sebuah pledoi, Indonesia Menggugat berisi pandangan Bung Karno terhadap hukum kolonial pada masa itu. Makalah ini membahas pemikiran hukum Bung Karno di dalam ‘Indonesia Menggugat’, bagaimana karakter pemikirannya, bagaimana posisinya dalam konstelasi pemikiran hukum dan apa kontribusinya bagi perkembangan pemikiran hukum kontemporer.

Suatu revolusi melemparkan hukum yang ada dan maju terus tanpa menghiraukan hukum itu. Jadi sukar untuk merencanakan suatu revolusi dengan ahli hukum. Kita memerlukan getaran perasaan kemanusiaan. Inilah yang akan saya kemukakan.

Soekarno 1901-1970

Download Makalah Indonesia Menggugat – Pandangan Soekarno thd Hukum

Mengenal Marco Kartohadikromo

21 Mar

Kata-kata adalah senjata

Marco Kartohadikromo (1890-1932) adalah figur penting dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah pers dan

 kebangkitan nasional. Marco Kartohadikromo yang dikenal sebagai Mas Marco lahir di Cepu, Blora,1890 dan wafat sebagai orang hukuman di Boven Digoel, 18 Maret 1932. Mas Marco satu kampung halaman dengan Pramoedya Ananta Toer. Bila anda pembaca tetralogi buru karya Pramoedya Ananta Toer, pada novel ketiga (Jejak Langkah) dan keempat (Rumah Kaca) anda akan mengenal nama Marco. Di dalam Jejak Langkah, Pramoedya menggambarkan Marco sebagai anak muda yang membantu Minke dalam mengurus penerbitan Koran pada masa awal-awal tumbuhnya pergerakan politik modern di Indonesia. Minke sendiri dalam novel-novel Pramudya merupakan personifikasi dari Tirto Adi Soeryo, pimpinan surat kabar Medan Prijaji yang berdiri pada masa-masa awal abad 20 di Hindia Belanda.

Mas Marco hanya lulus sekolah menengah tapi tampil di atas panggung pergerakan di masa awal dengan pemikiran dan praktik politik yang radikal sekaligus orisinil. Sebagaimana diasosiasikan dalam novel-novel Pramudya, Mas Marco adalah wartawan muda, keras dan memiliki sisi-sisi radikal yang kuat.

Pada awal tahun 1905 Marco bekerja sebagai juru tulis Dinas Kehutanan. Tapi tak lama. Kemudian ia pindah ke Semarang dan menjadi juru tulis kantor Pemerintah. Di sana ia belajar bahasa Belanda dari seorang Belanda. Tahun 1911, setelah pandai berbahasa Belanda ia meninggalkan Semarang dan menuju Bandung. Di Bandung ia bergabung dengan penerbitan Surat Kabar Medan Prijaji  pimpinan Tirto Adi Soeryo. Saat itu, Medan Prijaji sedang berada di puncak kegemilangan. Pada Tirto Adhi Soeryolah dia berguru. Yang dipelajari bukan hanya ilmu jurnalistik, tapi juga tentang organisasi modern. Pada tahun 1913, media pribumi dengan oplah besar itu bangkrut, diikuti dibuangnya Tirto Adhi Soeryo ke Maluku. Hal ini sempat membuat semangat Mas Marco mundur.

Mas Marco tetap melanjutkan apa yang pernah dirintis oleh sang gurunya, Tirto Adi Soeryo. Pada umur 24 tahun, Mas Marco pindah ke Surakarta dan mendirikan surat kabarnya sendiri, berjudul Doenia Bergerak. Marco Kartodikromo menjadi penulis dan redaktur surat kabar Doenia Bergerak, yang tidak segan-segan mengkritik tatanan kolonial secara terbuka. Karena tulisan-tulisan kritis dan surat pembaca yang dimuat di dalam surat kabar ini, Mas Marco pada awal tahun 1915 dituntut di pengadilan. Oleh penguasa Kolonial Belanda, Marco dikenai tuduhan persdelicten. Mas Marco kemudian dipenjara di Semarang. Keluar dari penjara Semarang, Mas Marco bergabung dengan surat kabar Pantjaran Warta yang dipimpin R Goenawan, mantan redaktur Medan Prijaji. Setahun di Pantjaran Warta, Marco kembali dipenjara akibat menyebarkan selebaran yang menebar kebencian kepada pemerintah Hindia Belanda.

Sebagai seorang wartawan, Mas Marco karena tulisannya telah lima kali dipenjara oleh penguasa kolonial belanda. Pada saat itu sudah ada delik pers (persdelict) yang bisa mengenakan hukuman pidana kepada seseorang karena tulisannya dianggap menghina.

Pada awal 1915 Marco menghadapi tuduhan delik pers yang pertama karena Deonia Bergerak, surat kabar yang ia pimpin memuat beberapa tulisan yang dianggap menghina. Marco dijatuhi hukuman, tapi peristiwa itu justru memicu perlawanan dari kalangan pergerakan yang segera membentuk komite aksi untuk menentang delik pers dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kiolonial (strafrechtwetboek). Gerakan itu mungkin menjadi gerakan kebebasan berpendapat yang pertama di Indonesia (Farid, 2012:4). Dalam kasus lainnya yang menimpa Marco, tidak ada dukungan yang serupa dalam bentuk protes-protes terhadap delik pers.

Mas Marco pernah menjadi pendiri organisasi wartawan Indlandsche Journalisten Bond, aliansi jurnalis pertama di nusantara pada tahun 1914, namun organisasi tersebut hanya bertahan setahun karena bubar setelah Kartodikromo dipenjara. Keluar dari penjara untuk kedua kalinya di Weletvreden, Marco bergabung dengan Semaoen dan Darsono di Sinar Djawa, koran milik Sarekat Islam Semarang yang berhaluan Sosialis. Di koran tersebut, Marco menulis bermacam-macam artikel, termasuk menerbitkan secara berseri roman Matahariah, dan Student Hidjo.

Dalam Student Hijo, Mas Marco mengisahkan awal mula kelahiran para intelektual pribumi, yang lahir dari kalangan borjuis kecil, dan secara berani mengkontraskan kehidupan di Belanda dan Hindia Belanda. Mas Marco secara lugas juga menunjukkan keberpihakannya kepada kaum bumiputera. Ia menggunakan tokoh Controleur Walter sebagai tokoh penganut politik etis yang mengkritik ketidakadilan kolonial terhadap rakyat Hindia Belanda.

Pada beberapa tahun kemudian, Marco bergabung dengan Soerjopranoto di Sarekat Islam Yogyakarta. Bersama Soerjopranoto, Marco menerbitkan majalah Pemimpin. Namun belum sempat majalah itu beredar, pemerintah Hindia Belanda membredel majalah tersebut. Pasca pembredelan tersebut Marco mengundurkan diri dari pergerakan.

Ia baru terlibat aktif lagi dalam pergerakan pada 1924. Di tempat tinggalnya di Kalicacing, Salatiga, Marco menerbitkan jurnal Hidoep. Di jurnal itulah Marco menerbitkan secara berseri Babad Tanah Djawi, sejarah Jawa mulai dari masa pra kedatangan Hindu hingga perlawanan Untung Surapati. Tulisan tersebut tidak diselesaikannya, Marco kemudian pindah ke Surakarta bergabung dengan Sarekat Rakyat yang ditinggal pemimpinya, H Misbach. Organisasi ini dekat dengan Partai Komunis Indonesia yang pada 1926 berniat melakukan pemberontakan. Pada pemberontakan kaum komunis yang gagal pada 1927, Marco ditangkap dan kemudian dibuang ke Boven Digoel pada1927 dan meninggal di sana pada 1932.

Sepanjang hidupnya, Mas Marco telah menunjukan bahwa kata-kata adalah senjata. Seberapapun tebal maupun tipis tintanya, kata-kata telah ia mantrakan sebagai alat perjuangan melawan penindasan dan kemudian menjadi pembuka tabir semangat kebangsaan.

Neo-Pancasila

8 Jul

Ditulis tanggal 16 Juni 2011

Tiba-tiba banyak orang merasa kehilangan Pancasila. Di beberapa daerah mahasiswa melakukan unjuk rasa memperingati hari Pancasila. Di ibu kota, presiden dan para mantan presiden menyampaikan pidato memperingati pidato politik Bung Karno 1 Juni 1945 yang ditasbihkan sebagai hari lahir Pancasila.

Presiden SBY menyampaikan bahwa kita harus menyudahi perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara, karena hal itu sudah final. Dikatakan pula bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah melakukan revitalisasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sedangkan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri menghendaki Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi harus menjadi kenyataan yang membumi. Semuanya rindu Pancasila.

Pancasila yang bagaimana yang dirindukan? Bukankah Pancasila itu sudah sering digunakan oleh berbagai rezim sebelumnya dengan berbagai cara dan tujuan yang justru tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai di dalam Pancasila itu sendiri.

Kita tidak boleh lupa bahwa Pancasila yang digali oleh Bung Karno ‘dikuburnya’ sendiri melalui Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Penyelamatan Pancasila oleh Soeharto telah menjadi dalih untuk memberangus satu aliran politik, membunuh ratusan ribu anak bangsa dan menjadi inspirasi indoktrinasi menopang otoritarianisme.

Praktik-praktik itu menghadirkan tantangan bagi kita hari ini dan akan datang. Apakah benar saat ini yang dibutuhkan adalah reaktualisasi Pancasila versi Habibie maupun revitalisasi Pancasila a la SBY. Barangkali yang kita butuhkan bukanlah sesuatu yang ‘re’ (kembali) dalam wujud reaktualisasi maupun revitalisasi, tetapi sesuatu yang baru (new) dengan Pancasila.

Menafsirkan Pancasila

Menafsirkan Pancasila secara baru hendaknya tidak melulu mengkeramatkannya sebagai teks nilai-nilai (normatif) yang membutuhkan pengamalan.  Sebagai teks, Pancasila akan tetap berisi lima sila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan). Namun, sejak pertama kali dikumandangkan oleh Bung Karno, Pancasila bukanlah hendak dikeramatkan sebagai teks, ia ditujukan menjadi jawaban bagi zamannya. Maka, Pancasila baru harus ditafsirkan bukan samata-mata pada sila-silanya, melainkan pada apa tujuannya.

Meskipun pidato Pancasila Bung Karno 1 Juni 1945 diujarkan untuk menanggapi pertanyaan Radjiman Widiodiningrat tentang falsafah dasar bernegara (philosophische grondslag) Indonesia yang akan bentuk, Bung Karno merumuskan jawaban yang lebih luas dari sekedar menjawab pertanyaan Radjiman itu.

Melalui pidato bersejarahnya, Bung Karno menjadikan Pancasila sebagai jawaban ikonik bagi persatuan nasional dan sebagai pandangan hidup yang menegaskan posisi bangsa Indonesia di hadapan dunia luar. Pancasila sebagai pandangan hidup itulah yang oleh Bung Karno disebut sebagai weltanschauung bangsa Indonesia untuk menghadapi kolonialisme, liberalisme dan imperialisme. Begitulah soal-soal yang hendak dijawab dengan Pancasila pada masa itu.

Namun saat ini, ketika soal-soalnya tidak lagi persis sama dengan persoalan enam dekade lalu, maka Pancasila seharusnya dirumuskan pula sebagai konstruksi jawaban yang berbeda dan baru pula.

Untuk kepentingan nasional, Pancasila hendak dirumuskan sebagai jawaban atas persoalan kekinian berkaitan dengan kekerasan atas nama agama dan etnis, memberantas korupsi, mengatasi persoalan kemiskinan, menjawab modus-modus penghisapan baru terhadap rakyat, tanah dan perairan Indonesia.

Untuk konteks global, ketika ancaman kolonialisme, liberalisme dan imperialisme yang semula dilawan oleh Pancasila sudah bermutasi menjadi neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan neo-imperialisme, maka Pancasila mestinya menjawabnya secara baru pula. Oleh karena itu yang dbutuhkan sekarang adalah Pancasila dengan semangatnya yang baru, suatu Neo-Pancasila.

Inspirasi

Meskipun sempat dikubur, digali dan dikubur lagi, Pancasila tetap menjadi inspirasi yang menghendaki kebaruan. Pancasila bukanlah teks kenangan melainkan alat perjuangan yang perlu terus dihidupi guna mencapai tujuan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, bermartabat secara budaya, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Menggapai tujuan itu merupakan tugas berat sebab kita harus memperjuangkan Indonesia yang berdaulat secara politik ketika para politisinya didominasi oleh para ‘pencuri’ (kleptomania) yang hidup dari ‘merampok’ negara. Tugas berat pula untuk berdikari dalam ekonomi ketika sumber daya alam Indonesia digadaikan penguasa kepada asing melalui kontrak dan beragam izin pemanfaatan sumber daya alam.

Bagaimana pula kita menciptakan Indonesia yang bermartabat secara budaya ketika jutaan warganya yang bekerja sebagai buruh di luar negeri masih banyak diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimana pula menciptakan keadilan sosial tatkala  hukum memberikan keistimewaan kepada orang berpunya dan pada saat yang sama berlaku tajam kepada rakyat yang mengambil kakao dan pisang untuk mempertahankan hidupnya. Begitu pula dengan lingkungan yang dirusak oleh bulldozer dan tercemar akibat operasi perusahaan tambang dan kehutanan.

Dalam keadaan demikian itu, kepada siapakah Pancasila akan diperjuangkan? Pancasila kedepan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah dan politisi yang menopang rezim hari ini. Sebagaimana dibenarkan oleh survey BPS yang disitir Presiden SBY dalam pidatonya, bahwa hanya 3% responden yang percaya bahwa elit politik (di dalamnya termasuk presiden) dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi Pancasila. Ekspektasi terbesar justru ada pada guru dan dosen (43%), tokoh masyarakat dan pemuka agama (28%) maupun badan khusus yang bisa dibentuk oleh pemerintah (20%).

Bukan saja untuk disosialisasi dan diedukasikan, Pancasila baru hendaknya digunakan sebagai alat perjuangan orang-orang kecil dan kelompok intelektual yang pro nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan serta anti terhadap neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan neo-imperialisme.

Yance Arizona

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia

Hukum yang Merampas

8 Jul

Ditulis tanggal 18 Maret 2011.

“Hukum menjadi senjata bagi ketamakan!”, tulis Frederic Batiat, seorang politisi borjuis Prancis abad 19. Bastiat menujukan satire itu kepada kaum sosialis yang memanfaatkan posisinya di parlemen untuk merampas secara legal milik kaum borjuis/kapitalis melalui hukum atas dalih misi filantropisnya menciptakan kesetaraan.

Bagi Bastiat, perampasan legal (legal plunder) melalui cukai, tarif, subsidi, upah minimum dan redistribusi tanah merupakan modus ketamakan kaum sosialis yang terjadi karena mentalitas arogan pembuat hukum. Modus itu juga dianggap sebagai sarana yang lebih mudah untuk mendapatkan kekayaan dari pada kerja dan produksi (Bastiat, 1850).

Namun bila Bastiat hidup hari ini, ia akan melihat bahwa yang menggunakan hukum sebagai alat perampasan legal itu bukan lagi kaum sosialis, melainkan kaum kapitalis yang mengendalikan parlemen untuk mendapatkan laba atas nama pembangunan.

Kali ini modusnya dengan merampas hak rakyat atas nama pembangunan melalui hukum negara untuk memperkuat penguasaan sumber daya pada segelintir pemodal.

RUU Pengadaan Tanah

RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan yang saat ini tengah dibahas oleh DPR mengindikasikan bagaimana hukum dikendalikan oleh modal sebagai alat ketamakan sekaligus perampasan.

RUU yang merupakan metamorfosa dari Perpres No. 36/2005 dan Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum tersebut setidaknya mengandung dua persoalan pokok. Pertama, ia membajak  makna ‘pembangunan’ dan ‘kepentingan umum’ sedemikian rupa dengan memasukan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk pembangunan.

Pembajakan itu kian kentara ketika melihat bagian 3 dalam RUU tersebut yang mengatur tentang ‘pengadaan tanah untuk kepentingan swasta’ (draf versi desember 2010). Siapa gerangan yang memasukan pengadaan tanah untuk usaha swasta sebagai bagian dari RUU tersebut?

Kedua, RUU tersebut ‘merampas’ hak rakyat atas tanah. Hak rakyat atas tanah sebagaimana dijamin di dalam konstitusi diputarbalikan menjadi kewajiban. Rakyat diwajibkan melepaskan tanahnya pada saat pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pasal 6, draf versi desember 2010).

Putarbalik hak menjadi kewajiban itu meruntuhkan doktrin kontrak sosial sebagai dasar berdirinya suatu negara dalam ajaran John Locke dan Montesquieu. Dalam kontrak sosial, rakyat bersepakat menyerahkan kuasa kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka. Artinya hak berada pada tangan rakyat dan kewajiban berada pada tangan pemerintah, bukan sebaliknya sebagaimana rumusan dalam RUU tersebut.

Ketidakadilan Agraria

Selain dua persoalan di atas, RUU tersebut hendaknya juga diletakan dalam realitas pengalokasian ruang. Sejumlah data menunjukan ketidakadilan pengalokasian ruang atau ketidakadilan agraria di negeri ini. Kepala  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan 56 persen aset (properti, tanah, dan perkebunan) dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia (Kompas, 30/10/2010).

61% dataran Indonesia adalah wilayah hutan yang secara hukum akses masyarakat dibatasi terhadapnya. Hal ini pula yang acap menyebabkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang sejak lama hidup di dalam dan sekitar hutan sebab keberadaan mereka illegal dihadapan rezim kehutanan.

Chalid Muhammad (Kompas, 30/10/2010) pernah mengemukakan bahwa Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkalkulasi 35 persen daratan Indonesia sudah dialokasikan pemerintah untuk industri pertambangan. Sawit Watch menghitung 9,4 juta hektar tanah telah dipergunakan untuk perkebunan besar hingga Juni 2010 dan akan mencapai 26,7 juta hektar pada 2020. Luas itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh 53,4 juta petani miskin jika setiap petani memiliki tanah 0,5 hektar.

Dalam kondisi ketimpangan demikian, bila RUU pengadaan tanah untuk pembangunan disahkan oleh DPR maka pemerintah dan swasta akan menjadi semakin mudah ‘merampas’ tanah rakyat.

Rakyat yang menolak memberikan tanahnya akan dicap sebagai ‘anti-pembangunan’ sebagaimana kita alami pada masa Orde Baru. Perlawanan mempertahankan hak oleh rakyat akan berujung kriminalisasi dan pelanggaran HAM (Kompas, 10/3).

Antitesis

Pengadaan tanah untuk pembangunan bukannya tidak penting, tapi pengutamaan rakyat sebagai pelopor pembangunan tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, segala ‘hukum yang merampas’ hak rakyat untuk menjadi agen pembangunan harus ditolak. Sebagai gantinya adalah melahirkan ‘hukum yang memberdayakan rakyat’.

Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindugan Hak Masyarakat Adat yang masuk dalam program legislasi nasional pemerintahan periode ini hendaknya lebih didahulukan.

Selain itu, penyelesaian konflik agraria harus jadi prioritas. Apalagi BPN sudah menargetkan penyelesaian 2.791 kasus pertanahan untuk tahun 2011 sebagaimana disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR (14/3).

Menyelesaikan terlebih dahulu konflik yang ada akan lebih berguna dari pada memproduksi undang-undang yang akan menjadi sumber konflik baru.

Yance Arizona

Peneliti hukum Epistema Institute

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.