Hak Sipil dan Politik

5 Jun

Resume Buku: Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan (Buku 1)

Editor: Ifdhal Kasim, ELSAM, Juli 2001

Bab I

Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar

Ifdal Kasim

Suasana Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur mewarnai penurunan DUHAM ke dalam instrumen hukum HAM internasional. Pertarungan antara ide sosialisme (Blok Timur) dan individualisme liberal (Blok Barat) menjadikan instrumen hukum sebagai turunan DUHAM dalam bentuk kovenan menjadi Kovenan Sipol dan Kovenan Ekosob.

Kovenan Sipol pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparatur represif negara. Sehingga dalam hal ini hak-hak yang diatur di dalamnya disebut juga hak-hak negatif (negatif rights). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang diatur dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau terlihat minus. Sedangkan kovenan Ekosob justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran minus. Sehingga hak-hak di dalam kovenan Ekosob disebut juga hak-hak positif (positif rights).

Hak-hak yang termuat di dalam Kovenan Sipol dibagi atas hak-hak dalam jenis hak-hak yang tidak boleh dibatasi (non-derogable rights) dan hak-hak yang boleh dibatasi (derogable rights). Non-derogable rights terdiri dari: (a) hak untuk hidup (rights to life); (b) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); (c) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery); (d) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (e) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (f) hak sebagai subjek hukum; (g) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Sedangkan hak-hak yang boleh dibatasi (derogable rights) antara lain: (a) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (b) hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota sarekat buruh; dan (c) hak atas menyatakan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan). Hak-hak ini hanya dapat dibatasi tanpa diskriminasi dengan alasan: (a) Menjaga ketertiban umum, moralitas umum, kesehatan atau keamanan nasional; dan (b) menghormati hak atau kebebasan orang lain.

Negara bertanggungjawab penuh menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Sipol secara mutlak dan harus segera dilaksanakan (immediately), tidak dapat ditunda-tunda. Disamping itu, Negara juga harus melakukan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atau kebebasan dalam Kovenan Sipol secara efektif.

Untuk mekanisme pengawasan Kovenan ini dibentuklah Komisi Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 18 orang. Untuk melakukan pengawasan, Kovenan Sipol ditambahkan satu Protokol yang bersifat pilihan (Protocol Optional to the International Covenant on Civil and Political Rights). Pengawasan oleh Komite dapat dilakukan melalui tiga cara:

  1. Sistem laporan berkala (Wajib). Cara ini memungkinkan dilakukannya komunikasi antara Komite dengan Negara dan dapat diukur tingkat kepatuhan negara atas Kovenan;
  2. Pengaduan antar negara (Opsional). Suatu negara yang menganggap telah terjadi pelanggaran kovenan oleh negara lain dapat meminta perhatian negara bersangkutan akan fakta tersebut. Mekanisme ini hanya bisa dilakukan bila sudah ada persetujuan untuk terikat pada mekanisme ini sebelumnya. Negara yang dituding harus menanggapi tudingan itu dalam waktu tiga bulan. Bila dalam waktu enam bulan belum negara-negara tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut, maka salah satunya dapat mengajukan masalah ini kepada Komite. Bila Komite tidak dapat menyelesaikannya, Komite dapat membuat Komisi Perdamaian Ad Hoc menyelesaikan masalah ini;
  3. Pengaduan Individual (Opsional). Individu yang menjadi korban pelanggaran Hak Sipol dapat berhubungan langsung dengan Komite tanpa melalui perantara negara. Dalam pengalamannya, pengaduan yang diterima Komite adalah pengaduan yang memenuhi syarat sebagai berikut:(i) Pengaduan tertulis yang berasal dari individu yang menyatakan diri sebagai korban;(ii) Pengaduan tersebut tidak sedang diproses dalam penyelesaian internasional yang lain; (iii) Korban harus menunjukkan bahwa dia sudah mengupayakan semua prosedur hukum yang tersedia di negaranya; (iv) Pengaduan tersbut didukung oleh fakta-fakta yang kuat.

Dalam pengalaman dan yurisprudensi Komite, pada kasus Massera Vs Uruguay, Komite dapat menerima pengaduan yang disampaikan oleh wakil atau pihak ketiga atas nama korban atas alasan adanya hubungan keluarga dekat antara Pihak yang mengadu dengan Korban. Kasus tersebut kemudian memastikan bahwa pihak ketiga yang mewakili korban tidak harus merupakan keluarga dekat korban.

Pengaduan tertulis oleh kelompok (Actio Popularis) tidak diterima oleh Komite. Hal ini pernah terjadi dalam kasus Mauritian Women. Begitu juga dengan pengaduan tertulis oleh suatu kelompok mengenai pelanggaran hak menentukan nasib sendiri yang dilakukan oleh suatu negara.

Bab VI

Menghormati dan Menjamin: Kewajiban Negara dan Pengurangan Hak yang Diizinkan

Thomas Buergenthal

Kewajiban Negara pihak dalam kovenan Hak Sipol disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan yang berbunyi:

Setiap negara pihak berusaha menghormati dan menjamin semua hak individu yang berada di wilayahnya dan tunduk kepada yurisdiksinya yang diakui dalam Kovenan tanpa perbedaan apau pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau latar belakang sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Istilah yurisdiksi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dapat menjadi pengertian khusus dalam situasi khusus. Tafsiran Komisi Eropa HAM menyamakan konsep yurisdiksi dengan “otoritas dan pertanggungjawaban aktual”. Analisis terhadap konsep yurisdiksi ini tidak hanya menjelaskan ketentuan yurisdiksional Pasal 2 ayat (1) Kovenan secara umum, tetapi juga mengenai pengertian khusus “wilayah” yang terdapat dalamketentuan itu.

Kewajiban negara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) bersifat ganda karena negara berkewajiban “menghormati” dan “menjamin”. Cara negara menghormati hak Sipol adalah dengan tidak melanggar hak-hak tersebut. Usaha ini mengatur langkah-langkah pemerintah atau tindakan negara melalui pejabat atau otoritas di tingkat pemerintah. Kewajiban untuk menjamin hak menciptakan kewajiban negara untuk, misalnya, mendisiplinkan pejabat dan memperbaiki administrasi peradilan pidana dan UU Imigrasi; kewajiban untuk memberikan yang lebih berdasarkan hak-hak yang ditur di dalam kovenan dan tidak campur tangan menghalagi hak untuk memberikan suara dan hak politik lainnya.

Negara pihak Kovenan, dalam keadaan tertentu, berhak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi berbagai kewajiban yang mereka pikul. Pengurangan berbagai kewajiban itu disebutkan dalam Pasal 4 Kovenan, yang pada dasarnya menyatakan:

  1. Pengurangan dilakukan dalam keadaan darurat umum
  2. Tidak boleh ada pengurangan terhadap Pasal 6, 7, 8 (paragraf 1 dan 2), 11, 15, 16, 18 Kovenan
  3. Setiap negara pihak mengambil manfaat dari pengurangan hak. Segera memberi negara-negara pihak dengan perantara Sekjen PBB terhadap ketentuan yang dikurangi dan yang mendasarinya.

Peperangan adalah contoh dramatik keadaan darurat umum yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Meski demikian, perang bukanlah satu-satunya keadaan darurat umum. Berbagai keadaan darurat umum antara lain bencana alam maupun gangguan dan perselisihan internasional. Unsur yang paling mendasar dai keadaan darurat umum adalah adanya situasi yang “mengancam kehidupan bangsa.”

Situasi krisis yang luasr biasa atau keadaan darurat yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang terorganisir dengan mana negara itu disusun. Dalam kasus Greek, Komisi Eropa HAM, keadaan darurat umu harus memiliki karakter berikut:

  1. Harus bersifat aktual atau segera
  2. Efek harus melibatkan seluruh bangsa
  3. Krisis atau bahaya harus bersifat luar biasa sehingga langkah-langkah normal atau pengekangan-pengekangan yang diizinkan oleh konvensi untuk memelihara keselamatan umum, kesehatan, dan ketertiban jelas-jelas tidak memadai.

Keadaan darurat umum tidak perlu melanda atau akan melanda seluruh bangsa. Disini orang harus membedakan luar biasa dan keseriusan ancaman dan batas-batas geografis dimana ancaman itu timbul dan darimana ancaman itu berasal.

Sebuah negara dalam menghadapi keadaan darurat “semata-mata tidak boleh melibatkan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial”. Keadaan darurat umum oleh negara pihak harus diumumkan segera dan secara resmi kepada negara pihak lain mengenai ketentuan konvensi yang telah dikurangi dan alasan-alasan yang mendasarinya. Hal itu dikomunikasikan dengan negara-negara pihak melalui perantara Sejken PBB.

Jika maksud pengurangan hak dimaksudkan untuk menghancurkan hak-hak yang dijamin maka pengurangan hak tidak diizinkan. Sehingga pengurangan hak dalam Kovenan tidak dilakukan untuk mendistorsi dan menjadi alat penindasan hak asasi manusia pada umumnya.

About these ads

3 Tanggapan to “Hak Sipil dan Politik”

  1. Mateus Xavier 13 Oktober 2008 pada 06:48 #

    Pak bisa menjelaskan tentang Definisi “Convensi “.secara teoritis? terimakasih pak. saya menungu jawaban anda..

    Bung Xavier, defenisi tentang Convention dapat anda rujuk lewat link: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/convention . Atau biasanya juga cukup relevan untuk mengutip defenisi yang ada di dalam Black’s Law Dictionary by Bryan A. Garner. Black’s Law Dictionary itu biasanya terdapat di banyak perpustakaan Fakultas Hukum. Semoga bisa membantu.
    Salam

    • imam syafei 3 September 2009 pada 00:13 #

      saya mau minta bab II dan bab III resume HAK SIPIL DAN POLTIK untuk bahan pelajaran saja se andainya diperkenankan

      Pak Imam,
      Saya belum melanjutkan membuat resume lengkap per bab dari buku tersebut. Yang saya bikin di atas merupakan tugas waktu kursus Teori dan Implementasi HAM yang diadakan ELSAM tahun 2008. Buku tersebut sudah beredar banyak di toko buku. Anda bisa melanjutkan bagian yang belum saya resume. Kalau tidak bisa dapat di toko buku, bisa anda pesan ke penerbitnya, ELSAM. Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat Jakarta 12510, INDONESIA. E-mail: office@elsam.or.id – Website: http://www.elsam.or.id. Selain buku tentang Hak Sipol, ada juga buku kumpulan tulisan terkait Hak Ekosob yang diterbitkan ELSAM.

      Semoga informasi ini membantu,

      Salam,

      Yance Arizona

  2. Aris Maulana - Papua. 8 September 2012 pada 12:42 #

    Slamat malam Bapak.
    Buku Bapak bagus dan menarik. Dengan jelas membedah antara hak-hak dalam jenis hak-hak yang tidak boleh dibatasi (non-derogable rights) dan hak-hak yang boleh dibatasi (derogable rights). Dalam upaya membedah saya belum menemukan perbedaan antara Hak Sipil dan Politik. Dari pembedahan itu manakah yang termasuk dalam kategori hak sipil di satu pihak dan Politik di lain pihak ? Makasih atas tanggapan dan penjelasan dari Bapak. Wassalam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: