Menapaki Hutan Nagari

20 Mar

(Catatan Semiloka Pengelolaan Hutan Adat di Nagari Salingka Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 12 – 13 Maret 2008 )

Semiloka ini diadakan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada tanggal 12 – 13 Maret 2008 diinisiasi oleh HuMa bekerjasama dengan QBAR. Hari pertama dilaksanakan seminar dengan tema “Pengelolaan Hutan Adat (Hutan Ulayat) di Nagari Salingka Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar.” Kegiatan ini diadakan untuk mendorong pengelolaan hutan berbasis adat di nagari-nagari sekitar Danau Singkarak supaya sumberdaya hutan yang berada di kawasan itu memberikan manfaat yang besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Acara ini dibuka oleh Kepala Sub-Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Datar (Ir. Zuwendra) kemudian dilanjutkan degan pemaparan hasil riset oleh QBAR yang disampaikan oleh Nurul Firmansyah (Koordinator Pembaruan Hukum dan Kebijakan QBAR). Dari riset yang dilakukan QBAR di tiga nagari dari tiga kabupaten di Sumatera Barat terdapat beberapa hal penting, diantaranya mengenai konsep penguasaan hutan ulayat yang berjenjang mulai dari Hutan Ulayat Kaum, Hutan Ulayat Suku dan Hutan Ulayat Nagari. Pembedaan itu lahir dari perbedaan dalam struktur masyarakat yang terdiri dari suku, kaum dan nagari. Disamping itu, hak ulayat adalah merupakan hak bawaan yang melekat dalam masyarakat, jadi bukan merupakan hak berian dari negara. Pengelolaan hutan berbasis adat (nagari) lebih baik karena menghargai perempuan dengan sistem matrilineal pewarisan pusaka dalam masyarakat Minangkabau. Pengelolaan hutan berbasis dilakukan secara komunal dan berkelanjutan karena hutan dianggap sebagai aspek sosiokultural pengikat masyarakat adat dan dikelola secara ekologis dari kearifan-kearifan lokal masyarakat. Riset yang dilakukan oleh QBAR juga mencakup kebijakan nasional sampai lokal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan adat atau pengelolaan hutan oleh masyarakat serta dampak-dampak kebijakan kehutanan terhadap masyarakat di daerah.

Selanjutnya Wali Nagari Guguak Malalo (M. Yunus) mengemukakan bagaimana pengelolaan hutan di Nagari Guguak Malalo. Nagari Guguak Malalo memiliki luas 5.280 hektar yang terletak di sebelah barat Danau Singkarak yang berbatasan langsung dengan Kabupatan Solok dan Kabupaten Padang Pariaman. Status hutan ulayat terbagi atas hutan ulayat nagari, hutan ulayat suku dan hutan ulayat kaum. Sedangkan peruntukan hutan terbagi atas hutan olahan, hutan simpanan dan hutan larangan. Beberapa aturan pemanfaatan di dalam masyarakat Nagari Guguak Malalo diantaranya: (a) setiap pemuda yang ingin menikah harus menanam meranti sebanyak 50 pohon dan kulit manis sebanyak 100 batang; (b) setiap perempuan yang ingin menikah diwajibkan membawa 2 batang bibit kelapa sebagai bekal untuk bermanfaat bagi mereka; (c) penebangan kayu hanya boleh dilakukan untuk pembangunan masjid, rumah dan mushala, dan tempat umum lainnya; (d) kewajiban membayar bungo kayu yang besarnya ditentukan oleh ninik mamak atas kesepakatan wali nagari; (e) larangan melakukan penebangan secara besar-besaran. Serta aturan-aturan tentang pemanfaatan rotan, manau, madu, buah-buahan, membuka ladang dan parak, aturan perlindungan sumberdaya alam lainnya, aturan untuk menjaga kestabilan tanah curam

Kepala Sub-Dinas Kehutanan yang berbicara dengan pendekatan hukum positif menjelaskan bahwa UU No. 41/1999 tentang Kehutanan sudah mencoba mengakomodir keberadaan hutan adat, yaitu diakui keberadaannya sepanjang masih ada dalam bentuk Peraturan Daerah. Tetapi sampai sekarang belum ada Perda yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat secara tegas. Sering terjadi perbedaan antara masyarakat dengan pemerintah soal status dan fungsi hutan. Pemanfaatan hutan sebenarnya bukan kayu saja, tetapi juga bisa hasil hutan lainnya, seperti rotan, madu, sarang burung walet, jasa lingkungan dan lainnya. Ada banyak pilihan untuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan misalkan Hkm, pengelolaan oleh individu, kelompok dan perorangan.

Basrizal Datuk Rangkayo Basa (Ketua Fraksi PBB DPRD Kabupaten Tanah Datar) mengatakan sekarang DPRD sedang membahas Perda tentang nagari secara utuh, jadi tidak hanya tentang pemerintahan nagari. Kecenderungan DPRD adalah untuk membuat Perda tentang Nagari, meskipun pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang Pemerintahan Nagari. Sehingga dalam rancangan Perda itu juga dibahas tentang hak ulayat seperti hutan adat yang akan diselenggarakan oleh Badan Usaha Nagari yang dibentuk oleh Kerapatan Adat dan bertanggungjawab terhadap Kerapatan Adat. Perda dapat menjadi instrumen supaya masyarakat mendapatkan hak dalam pengelolaan hutan dan sebagai alat untuk melakukan pemberdayaan dan menyejahterakan masyarkat.

Terakhir oleh seorang akademisi dari FISIP Unand DR. Afrizal, M.A bebicara tentang bagaimana hutan di Sumatera Barat sebaiknya dikelola? Sebagai akademisi yang banyak meneliti konflik atas sumberdaya alam, DR. Afrizal melihat hutan itu adalah suatu “permasalahan” yang diperebutkan oleh tiga pihak, yaitu pemerintah, masyarakat dan pengusaha. Bagi masyarakat hutan itu masih menjadi pusat keagamaan dan atribut kebudayaan. Sedangkan bagi negara berguna untuk pembangunan, sumber pendapatan dan lokasi konservasi. Bagi pengusaha hutan merupakan arena kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Seolah-olah tiga pihak itu menjadi tigo tungku sajarangan di dalam hutan. Negara mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, bahkan secara internasional sudah ada konvensi tentang hak-hak masyarakat hukum adat. Tetapi sudah adanya pengakuan itu belum membuat “aman” keberadaan masyarakat hukum adat karena pengakuan itu bermasalah, yaitu karena: (a) negara sedang berusaha untuk mengambil hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan; (b) pendirian bahwa hutan adalah milik negara bertentangan dengan pandangan masyarakat nagari yang memandang bahwa hutan milik nagari dan hutan negara adalah hutan yang diberikan oleh nagari. Beberapa alternatif yang coba ditawarkan negara antaranya: (a) Hutan Kemasyarakatan; (b) pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pengelolaan hutan oleh negara yang melibatkan masyarakat; (c) pengelolaan hutan adat, yaitu hutan yang diberikan oleh pemerintah.

Beberapa pertanyaan dari peserta antara lain: Bagaimana pengelolaan hutan nagari yang diharapkan oleh masyarakat?; Sejauhmana peranan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dan menjamin keberadaan hutan bagi masyarakat?; dan masyarakat berharap ada pengakuan terhadap hak ulayat termasuk hutan adat baik dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

Negara pun memikirkan bagaimana konstribusi hutan bagi pendapatan negara sehingga peraturan perundang-undangan pun memiliki kesan eksploitatif. Sebenarnya ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan konservasi dan jasa lingkungan tetapi peraturan itu kalah populer. Harapan dari Nagari Guguak Malalo adalah agar tidak ada hutan lindung, tetapi yang ada hanya hutan yang dilindungi oleh ninik mamak dan anak kemenakan di Nagari Guguak Malalo. Masalah yang masih mengganjal secara administratif adalah masih terkatung-katung soal tata batas antara wilayah kabupaten Tanah Datar dengan kabupaten Padang Pariaman.

Pengakuan hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah keinginan dari masyarakat nagari. Maka perlu ada perbaikan undang-undang yang selama ini menjadi masalah. Oleh karena itu, hal ini bukan hanya persoalan sesama masyarakat, tetapi juga persoalan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masyarakat nagari menginginkan agar masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar sumberdaya alam menjadi subjek yang didengarkan, dimintakan pendapatnya dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Sumatera Barat adalah daerah yang melakukan pengelolaan dengan sistem dualisme antara hukum adat dengan hukum negara. Kalau di Bali jelas dibedakan mana Desa Adat dan mana Desa Dinas sehingga jelas perbedaan konsepnya. Ada beberapa hal yang belum jelas dalam pengelolaan hutan adat, misalkan apakah pengelolaan hutan adat adalah pengelolaan hutan oleh ninik mamak atau pengelolaan hutan yang didasarkan berdasarkan aturan-aturan adat? Konsep pengelolaan itu yang masih perlu diperdalam dan dilakukan eksperimen. Usaha pemerintah daerah membuat Perda tentang Nagari mencoba untuk menguatkan dan mengatur lebih luas tentang nagari berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik pemerintahannya.

Lokakarya pada hari kedua tanggal 13 Maret 2008 di Kantor Wali Nagari Guguak Malalo. Kantor Wali Nagari tersebut terletak di pinggir Danau Singkarak dalam suasana alam yang terbuka dan indah. Ada belasan orang yang hadir dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari perangkat wali nagari, Kerapatan Adat Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari dan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat memiliki optimisme yang tinggi untuk mengelola sumberdaya alam di nagari secara baik, bahkan tercetus keinginan tidak hanya melindungi hutan nagari, tetapi juga keseluruhan wilayah atau ulayat nagari seperti sungai, danau, tanah dan sarana umum lainnya. Lokakarya ini diadakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut dari seminar yang dilakukan tanggal 12 Maret 2008. Dari kesepakatan peserta ditemukan tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: (a) diskusi pemahaman bersama tentang nagari dan hutan nagari; (b) membuat tim perumus peraturan nagari yang dasar hukumnya lewat keputusan wali nagari. Pembagian tupoksi dalam tim tersebut. Tim tersebut dibiayai dalam APBNagari; (c) pelatihan pembuatan peraturan nagari (legislatif drafting); (d) Pemetaan wilayah nagari dan pembuatan tata ruang nagari; (e) workshop perumusan substansi, konsultasi publik dan dialog dengan eksekutif dan legislatif di daerah.

About these ads

3 Tanggapan to “Menapaki Hutan Nagari”

  1. amazonic 27 Maret 2008 at 11:21 #

    aloooo..roy. batamu juo jo angku di dunia maya. ba kaba angku??
    caliak blog ambo yo di http://amazonic.wordpress.com dan http://orangmiskin.wordpress.com

  2. nina 8 September 2008 at 15:28 #

    assalamualaikum, saya salah satu mhs di salah satu PTN & saya lagi butuh data mengenai jumlah kepala keluarga yang memiliki tanah ulayat di nagari singkarak, khususnya di bagian utara. mohon yance arizona dapat mbantu saya… atw mberi saya situs mengenai hal tersebut..
    trima kasih

    Saya belum menemukan data yang anda maksud. Saran saya anda bisa tanyakan data tersebut ke BPN baik yang ada ditingkat Kabupaten maupun Provinsi.

  3. Win 24 September 2008 at 03:32 #

    Salam Kenal,

    Saya sangat terkesan dengan inisiatif masyarakat adat di sekitar Danau Singkarakuntuk mengelola alamnya sesuai dengan kearifan yg diwariskan leluhur. Pengelolaan suatu lingkungan akan memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Seperti pengelolaan hutan yang baik di sekitar Danau Singkarak akan berdampak positif pada danau tersebut. Keberadaan hutan yang baik akan mencegah degradasi danau itu, seperti pendangkalan. Kerusakan danau atau waduk akibat kerusakan hutan di sekelilingnya sudah banyak terjadi di Indonesia. Semoga Danau Singkarak dan ekosistem hutan di sekitarnya tetap lestari dan memberi manfaat terutama untuk masyarakat di sekitarnya. Salam.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: