Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 33 UUD 1945

23 Jan

Merupakan skripsi yang saya tulis dan pertahankan dalam Ujian Komprehensif guna mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ujian Komprehensif tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2007. Seingat saya, dua hari sebelum itu (7 Maret 2007) saya menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban selaku Presiden BEM Fak Hukum Univ Andalas (2006-2007) yang diterima secara aklamasi.

Saya mengangkat judul skripsi ini terinspirasi dari putusan MK yang menolak permohonan pengujian UU Sumberdaya Air. Ketika saya mengikuti Kuliah Terampil Mandiri (KTM) alias Magang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan Juli-Agustus 2005, saya sempat mengikuti pembacaan putusan pengujian Undang-undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air. Waktu itu MK menolak seluruh permohonan pemohon, tetapi memasukkan satu klausula baru dalam pertimbangan hukumnya yaitu: conditionally constitutional. Putusan pengujian UU Sumberdaya Air ini kontras dengan putusan pengujian UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan, padahal dalil permohonan pengujian kedua UU itu sama-sama lahir dari kekhawatiran privatisasi dan swastanisasi cabang produksi penting dan sumberdaya alam. Dalam skripsi ini saya menguraikan perbandingan dua putusan pengujian itu, dan meraba-raba konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan menggunakan metode penafsiran yang dibangun Jon Roland.

Skripsi saya ini bukanlah skripsi yang komperhensif meskipun mendapat nilai terbaik dalam ujian komprehensif. Saya katakan tidak komprehensif karena hanya melihat persoalan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945) dari sudut penafsiran MK saja, terutama ikut juga melihat bagaimana MK menafsirkan UU Ketenagalistikan dan UU Sumberdaya Air sebagai contoh kasus perbandingan. Sebenarnya bicara soal penguasaan negara atas alam (Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945) paling menarik dilihat dengan pendekatan ekonomi politik atau dengan pendekatan hak milik. Namun saya belum sampai pada penggunaan dua pendekatan itu. Skripsi ini hanyalah satu kajian awal yang sifatnya lebih kategoris daripada analisa kritis. Semoga kelak saya bisa menuntaskan misi mengurai perkembangan konsep-konsep yang menyelimuti Pasal 33 itu.

Skripsi ini bisa didownload pada Bagian KAJIAN di dalam Blog ini.

Berikut adalah abstrak dalam skripsi saya tersebut:

Salah satu ciri pokok Undang Undang Dasar 1945, disamping sebagai konstitusi politik (political constitution), juga merupakan konstitusi ekonomi (economic constitution), bahkan konstitusi sosial (social constitution). Hal ini dikarenakan Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang pokok-pokok sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam pengembangan hukum tentang perekonomian tersebut lahirlah berbagai undang-undang yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan ekonomi, di mana peranan negara, masyarakat dan pihak swasta? Diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kemudian kedua undang-undang itu telah diajukan permohonan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, dalam kedua undang-undang tersebut terdapat muatan swastanisasi, komersialisasi dan privatisasi cabang produksi penting dan kekayaan alam yang seharusnya berada dibawah penguasaan negara (Pasal 33 UUD 1945). Tetapi, dalam diktum putusannya, Mahkamah Konstitusi memutus kedua perkara tersebut berbeda secara diametral, di mana pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dikabulkan permohonannya, sedangkan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 ditolak permohonannya.

Timbulnya perbedaan diktum putusan ini membuat hal tersebut menarik dikaji secara hukum. Mungkinkah Mahkamah Konstitusi berbeda menafsirkan “penguasaan negara” dalam kedua putusan tersebut? Untuk itulah penelitian ini dilakukan. Dengan metode pendekatan sistem (systematical approach) dan didukung dengan pendekatan kasus (case approach) penulis melihat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan kedua putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang tersebut sebagai sebuah sistem yang harmonis.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat perbedaan metode tafsir yang digunakan oleh Mahkmah Konstitusi dalam memutus kedua pengujian undang-undang tersebut. Disamping itu, klausula Conditionally Constitutional yang diperkenalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan klausula yang bertentangan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bila dilihat dengan pendekatan hukum sebagai sebuah sistem norma.

About these ads

27 Tanggapan to “Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 33 UUD 1945”

  1. yustisia rahman 14 Juli 2008 at 08:18 #

    salam kenal Bung Yance…
    perkenalkan saya yustisia rahman, mahasiswa FHUI program kekhususan tata negara, saat ini sedang mengerjakan skripsi yang kbetulan sekali sangat berkaitan dengan skripsi yang dibuat oleh bung tentang sumber daya air. Saya mencoba membandingkan konsep “water rights” dalam UU SDA (hak guna air) dengan konsep “the right to water” sebagai hak asasi manusia (hak asasi atas air, hak EKOSOB) yang juga merupakan hak konstitusional. Awalnya penelitian saya mencoba mengurai aspek teknis (pengelolaan sumber daya air) terebih seperti yang anda katakan bahwa putusan MK ttg UU SDA bersifat conditonaly constitutional , sehingga saya terobses melakukan penelaahan lapangan dan melihat kemungkinan2 terjadinya pelanggaran konstitusional dalam pelaksanaan UU SDA. Namun dalam perjalanannya ternyata penelitian saya “stuck” dalam menelaahn konsepsi teoritik pemilikan sumber daya alam oleh negara (pasal 33) yang secara diametral akan bertentangan dengan pasal 28 H ayat 4 tentang jaminan hak milik perorangan. Pada akhirnya skripsi saya kembali kepada perdebatan “klasik” yakni keseimbangan antara kepenitngan kolekif (yang diwakili dengan pasal 33) dengan kepentingan indiviual (paasl 28 H ayat 4).
    Saya sangat bertterimakasih jika Bung Yance berkeman mngirimkan skripsi bung, untuk tambahan refernsi saya dalam mengerjakan skripsi. alamat email saya yr31@webmail.ui.edu.
    atau mungkin jika bung tidak sibuk sudi kiranya berkorespondensi dengn saya untuk membantu mengerjakan skripsi ini ^^. saya akan sangat tertarik berdiskusi dengan bung
    atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih
    salam dan tabik

  2. Zaki Mubarok 23 Juli 2008 at 11:30 #

    Salam kenal kepada Bung Yance….
    perkenalkan nama saya Zaki Mubarok dari FH Univ. Bhayangkara Surabaya yang kebetulan sekarang sedang intens mengerjakan skripsi tata negara.menarik sekali judul yang anda ajukan dalam skripsi. dan kebetulan ada kaitannya dengan skripsi yang akan saya buat, yaitu berjudul “Pasal 33 UUD 1945 ditinjau dari HAM (pengaruh privatisasi migas terhadap kesejahteraan rakyat)”. yah meskipun tidak terlalu identik, setidaknya kita sama-sama mengambil pasal tersebut sebagai sumber inspirasi.saya sangat berterima kasih kepada Bung Yance apabila sudi kiranya mengirimkan beberapa artikel yang berkaitan dengan skripsi saya tersebut. atau barangkali ada skripsi yang identik dengan apa yang saya maksud itu.sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih.
    salam Zaki

  3. abdul malik 17 Agustus 2008 at 06:42 #

    saya mahasiswa fakultas hukum UNIBRAW Malang sangat tertarik dengan judul skripsi anda. jika anda tidak keberatan mohon kiranya anda berkenan mengirimkan copy filenya ke alamat email saya. trim

  4. Chieka 8 September 2008 at 14:50 #

    saya makhasiswa jurusan ilmu adm.negara
    saya ingin menulis skripsi tentang PRIVATISASI AIR
    saya mau minta tlng kirimkan skripsi anda ke email saya..
    saya ingin punya referensi seputar ini!!
    thanks..

  5. Chieka 8 September 2008 at 14:51 #

    saya mahasiswa jurusan ilmu adm.negara
    saya ingin menulis skripsi tentang PRIVATISASI AIR
    saya mau minta tlng kirimkan skripsi anda ke email saya..
    saya ingin punya referensi seputar ini!!
    thanks..

  6. AVRIL (mahasiswa Stikom semester 3) 18 September 2008 at 06:07 #

    BOS KIRIMIN GUE MAKSUD DAN TUJUAN DARI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SECARA KESELURUHAN.

    Wah, berat sekali itu bos. Saya bahkan belum punya maksud dan tujuan yang secara keseluruhan itu.

  7. Devi Wattimena 22 September 2008 at 00:56 #

    Salam baku dapat dengan bung Yance…? saya Devi Wattimena, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon, semester 9. saya tertarik dengan tulisan bung yang menafsir UUD pasal 33. saya ingin tau lebih dalam tentang Latarbelakang penulisan UU itu dilahirkan. singkatnya, dalam konteks apa dan bagaimana pasal 33 itu dilahirkan dan diguguskan untuk menjadi suatu UU yang harus ditaati seperti sekarang ini..? kira2 apa ideologi penulis untuk melahirkan pasal ini..?
    Kekayaan alam semuanya dikuasai oleh pemerintah, tapi bagaimana pasal 33 ini dapat berefleksi dalam konteks otonomisasi daerah. bukankah dalam konteks otonomisasi daerah sekarang ini, segala kekayaan dan sumber daya yang ada didaerah (provinci) adalah merupakan aset bagi kemajuan daerahnya..?
    Saya membutuhkan tafsiran bung Yance yang sangat detail terhadap pasal 33 ini. penafsiran anda terhadap pasal 33 itu, bahwa kenapa ia ditulis, oleh siapa ia ditulis, dalam konteks apa ia ditulis, akan sangat membantu saya dalam penulisan skripsi yang sedang saya tulis. sekarang ini saya sedang menulis skripsi dengan judul ; TANAHMU-TANAHKU Suatu Tafsir Ideologi terhadap teks kejadian 12:1-7. implikasinya saya mengambil masalah korban lumpur lapindo di siduarjo (studi pustaka). permasalahan yang saya hadapi adalah masalah tempat tinggal korban lapindo terkait program pemerintah MENAKERTRANS. tak perlu bung terpengaruh sama masalah skripsi saya, saya ingin tafsiran bung Yance tentang UU pasal 33 (murni).
    saya ingin tau ideologi dari penulis pasal 33. yang saya tau hanya bahwa pasal ini ditulis pasti dalam konteks peperangan dan kemerdekaan. (itu pun masih dikira2).
    Tnx Bayak sebelumnya….!!!

    Devi, saya sudah kirim email dan beberapa bahan tentang itu. Semoga penelitiannya berjalan lancar dan memberikan manfaat.

  8. awan 2 November 2008 at 03:13 #

    Salam perubahan!!! saya awan dari fakultas fh uii, saya lagi mencoba memulai penulisan skripsi tentang
    “AKSES AIR DALAM PERSPEFTIF HUKUM INTERNASIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA AIR” dalam penulisan ini, saya melihat undang2 Sumber daya air, terutama dalam pasal 28 sangatlah mencederai hak asasi kita, karena berbicara air adalah kehidupan. Dan kita mengetahui, dalam berbagai macam agama, air menjadi sesuatu yang sangat urgen. Sehingga, air sebagai bagian dari sumber kehidupan juga menjadi pengaturan dalam berbagai bentuk agama di bumi yang terindah ini. Akan tetapi, dalam perspektif kapitalisme. Air, menjadi sesuatu yang terbatas dan elegan. Dengan berbagai macam alasan, seperti pencemaran air dan serv untuk air tersebut. Maka, kapitalis menjadikan kepentingan akses air untuk menjadi sesuatu komoditas yang sangat menggiurkan. Bisa kita bayangkan, dalam pasal 28 tersebut, Cuma dengan kata-kata air bisa menjadi hak guna usaha, maka berbagai air(sumbernya) bisa menjadi peluang usaha. Meskipun dalam kasusnya saat ini indaonesia hanya sebatas, sumber mata air yang kecil. Namun, untuk esok, bisa saja sungai ataupun bentuk mata air yang kecil menjadi milik perusahaaan tertentu. Sungguh, akses hak asasi manusia dipotong, padahal kita mengetahui. Tampa air, tak satupun manusia dapat hidup dimuka bumi ini. Dan manusia yang berpikir untuk kemajuan dan berpikir benar. Sudah mengaplikasikannya terhadap perjanjian-perjanjian internasional, ataupun peraturan peraturan hokum yang disepakati masyarakat tertentu. Tentang sebuah jaminan manusia dalam mengakses air untuk keberlangsungan hidup ini. Akan tetapi, dalam peradapan ini. Adapula, sekelompok manusia bebal tertentu yang mengedepankan kepentingannya sehingga mengancam ras nya tersendiri. Sepele, namun dalam.dimana dalam prakteknya, sesuatu yang berbau umum apabila di khususkan, sehingga menjadi milik perseorangan, maka acapkali terjadi pertumpahan darah. Hal ini, bisa kita lihat, dimana perang yang terjadi dimuka bumi kemungkinan besar disebabkan karena kepentingan umum, bukan karena sentimental atau hanya hobi sesaat. Tetapi, memunyai masalah fundamental yaitu ekonomi; mulai dari pengusaan tanah,hasil tambang,laut,hutan dan lainnya. Sehingga, saya berharap dapat menerima tulisan atau referensi bung untuk penulisaan skripsi saya. Terutama yang sangat berkaitan dengan judul diatas. Terima kasih, salam kenal))
    oh ya,
    Saya adhitya awan, pernah aktif di gerakan(keluar,karena berbeda cara pandang kedepannya), kemudian di Pers,dan sekarang saya sedang berwiraswasta untuk hidup(maklum, Negara ini tidak memberikan kesejahteraan yang pasti). Saya, berharap kita dapat saling bersilaturahmi meski tidak harus membicarakan tentang suatu yang berbau akademis.))
    trims.

    Senang berdiskusi dengan Anda. Analisa non-hukum anda sangat provokatif, mungkin karena lama berkecimpung dalam gerakan mahasiswa dan Pers. Tulisan saya lebih banyak bergumul dengan metodologi penafsiran hukum oleh hakim daripada persoalan hak atas sumberdaya air, hukum internasional ataupun undang-undang sumberdaya air. Saya pikir putusan MK tentang Pengujian UU Sumberdaya Air akan bisa banyak membantu anda dalam menyelesaikan skripsi dengan judul yang anda sebutkan di atas. Untuk mendapatkan putusan MK tersebut klik disini Semoga anda bisa mudah menemukannya. Salam Kenal

  9. ananta 10 Februari 2009 at 03:11 #

    Saya sangat tertarik dengan konsep menguasai negara (pasal 33 UUD 1945), sebagaimana yang sudah ditulis oleh Bang Yance, dan sedang mencoba melakukan penelaahan terhadap pasal ini. Mohon kiranya Bang Yance mau mengirimkan skripsinya mengenai hal ini, ke email saya: ananta@jurnal-ekonomi.org. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

    Bung Ananta.
    Senang berkenalan dengan Anda. Tulisan saya tentang Pasal 33 itu ada dua. Pertama Skripsi saya yang sifatnya sangat kategoris ke dalam metode penafsiran hukum. Kedua pengembangan dari Skripsi saya tersebut dengan judul: Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme. Tulisan kedua tersebut merupakan makalah dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal yang diadakan di FISIP UI bulan Agustus 2008. Tulisan tersebut kemudian dipublikasikan di Jurnal Konstitusi yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dua tulisan tersebut dan beberapa tulisan lainnya dapat saudara download di halaman KAJIAN di blog ini.

    Semoga berguna. Keep contact.
    Salam untuk rekan-rekan di Jurnal-Ekonomi.org

  10. ananta 16 Februari 2009 at 04:34 #

    Saya sangat tertarik dengan skripsi saudara yang berkenaan dengan pasal 33 UUD 1945, saya ingin sekali mendapatkan bahan tersebut untuk melakukan penelaahan terhadap makna dari pasal 33 tsb, yang selama ini sering kali disalah tafsirkan oleh penguasa. Mohon kiranya anda mau membagi hasil penelitian anda tsb, dengan mengirimkan ke email saya ananta@jurnal-ekonomi.org. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

  11. ananta 16 Februari 2009 at 11:41 #

    Bang Yance terima kasih banyak atas materi-materi tulisannya. Tetap semangat utk terus membuat kajian-kajian yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat.

  12. rita 23 April 2009 at 13:49 #

    salam kenal..
    saya rita,,saya lagi buat tugas tentang penjelasan uud 45 pasal 33 ayat 3..saya harus analisis pasal tersebut,,dan menurut bung yance pasal tersebut menganut sistem apa? liberal, kapitalis, atau sosialis? krn saya belum dapet bahan sama sekali

    Rita,
    Salam kenal juga. Yang jelas Pasal 33 ayat 3 itu tidak menganut sistem liberal. Namun, untuk melihat penguasaan negara atas sumberdaya alam secara utuh, ada baiknya melihat keterkaitan antara berbagai ayat di dalam Pasal 33. Hubungan tersebut bisa dilihat dalam beberapa putusan MK yang pernah memutus konstiusionalitas penguasaan negara atas sumberdaya alam. Beberapa tulisan saya terntang hal tersebut bisa dilihat pada menu KAJIAN di blog ini.
    Semoga hal itu membantu.

    Salam,

  13. ikhsan 1 Mei 2009 at 03:16 #

    salam kenal Bang Yance,
    saya mahasiswa fh unpas
    saya sedang melakukan penelitian untuk tulisan saya tentang sungai
    bagaimana pandangan bang Yance tentang kinerja pemerintah dalam pengelolaan sungai, terutama sungai langganan banjir.
    menurut saya sangat pantas jika sungai tersebut di privatisasi, namun privatisasinya terbatas, saya juga sudah punya konsep tentang privatisasi terbatas ini, saya juga mohon minta skripsinya ya mas, buat bahan tulisan juga

  14. ikhsan 1 Mei 2009 at 03:17 #

    e-mail saya ikhsanriyadi@yahoo.com

    Bung Ikhsan,
    Skripsi saya tersebut sudah bisa didownload pada bagian KAJIAN di dalam blog ini. Di sana juga terdapat berbagai tulisan lain yang mungkin bisa berguna. Soal privatisasi sungai itu mesti dilihat dulu secara cermat. Pendekatan yang lebih tepat adalah dengan melihat fungsi sungai sebagai kepentingan publik, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Saya pikir privatisasi tidak akan menyelesaikan masalah banjir. Kalau Anda meyakini dapat, tentu hal itu akan jadi diskusi menarik.

    Salam,

  15. Dauri Kusuma 23 Mei 2009 at 03:54 #

    Salam

    Kawan, perkenalkan naman saya Kusuma..saya sedang menulis tentang kajian Pasal 33 berkaitan dengan Hak Asasi Manusia untuk mengelola sumber daya Alam..Mohon KiranYa suatu pencerahan..skilas saya sdah baca mengenai skripsi kawan..Mohon jika berkenan,bisa saya jadikan sebuah reference..Terimakasih

    Dauri Kusuma
    arjuna_gayatri@yahoo.com

  16. tita 3 Juli 2009 at 04:05 #

    boleh saya minta skripsinya?
    skripsi saya membahas tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam UU N0. 27 Tahun 2007.
    bisa dikirim ke pritta.kartika@gmail.com
    Trims,

    Tita,
    Skripsi saya dan beberapa tulisan lainnya sudah bisa didownload pada bagian KAJIAN di dalam blog ini.. Silahkan meluncur kesana.

    Salam,

  17. dwi haryadi 17 Juli 2009 at 09:06 #

    Met Sore. saya dosen FH Univ. Bangka Belitung. saya tertarik dgn skripsinya. tolong dikirim ya. emailnya dwi_lawangsewu@yahoo.co.id. trims bnyk sblmnya.

    Selamat Pagi Pak Dosen,
    Maaf terlambat membalas.. Skripsi saya dan beberapa tulisan lainnya sudah bisa didownload pada bagian KAJIAN di dalam blog ini.. Silahkan meluncur kesana. Good luck and keep contact, ya !

    Salam,

  18. Dwan 21 September 2009 at 13:51 #

    da Yance..
    saya Dwan mahasiswa FH-UH program kekhususan HTN..
    saya sedang membahas skripsi tentang Hak Menguasai Negara terhadap Penanaman Modal di Indonesia..
    mnta tolong di kirimin skripsiny di email ini: dika_le_roux@hotmail.com

    Teman,
    Skripsi saya tersebut bisa di download di Halaman KAJIAN di dalam blog ini. Jadi sudah open access ! ^^
    Semoga berguna dan menjadi pemancing diskusi yang lebih hangat.

  19. zahky mubaroh 2 Oktober 2009 at 14:28 #

    dear Yance…
    saya mahasiswa hukum universitas trisakti smester 2009 jurusan praktisi hukum…saya tertarik sekali melihat kasus yg sodara Yance jadikan bahan skripsi tersebut…tapi saya hingga sekarang masih bingung untuk membuat skripsi tentang apa dan bagaimana mengambil judul serta membuat pokok permasalahanya….apakah sodara Yance dapat berbagi cara” tersebut ke saya…??
    e-mail saya moh.zahky_mubaroh@yahoo.com
    Thx sebeLumnya…

    Zahky,
    Saya pikir ada banyak buku tentang metode penelitian hukum yang bisa menuntun untuk memudahkan melakukan penelitian untuk skripsi. Diantaranya yang barangkali cukup baik adalah bukunya Jhony Ibrahim (Metode Penelitian Hukum Normatif), terbitan Bayu Media. Atau untuk gaya penelitian lain ada buku yang di edit Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Metode Penelitian Hukum) yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia; 2009. Selamat membaca dan melakukan penelitian.

    Tabik,
    Yance Arizona

  20. ryant stradlin 14 Oktober 2009 at 07:37 #

    viva justicia,
    salm kenal bung. saya suka dengan bahasan anda tentang penfsiran konstitusi. jika berkenan tolaong kasih sedikit ulasan bung dari sudut orginal intent sebagai bahan perbandingan untuk presentasi saya.makasih.

    Bung Ryan,
    Untuk mendalami soal Penafrisan Hukum, khususnya Penafsiran Konstitusi, buku Jimly Asshiddiqie yang Judulnya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II sangat membantu. Di buku itu ada satu bab yang mengulas tentang penafsiran dalam hukum tata negara. Untuk mendapatkan buku itu Bung bisa download di website pribadi Prof. Jimly di http://www.jimly.com. Selamat mendownload dan membaca. Semoga presentasinya sukses.

    Salam,
    Yance Arizona

  21. yoga alamsyah 15 November 2009 at 13:06 #

    salam kenal kaka,,,
    skripsi ka” bahasan nya bagus ternyata ..
    saya tertarik untuk membuat skripsi tersebut juga ..
    bila ngak keberatan bisa kirim ke email saya???
    terima kasih .. ka” ..
    cyberpc124@yahoo.com

    Yoga,
    Skripsi saya tersebut bisa di download di Halaman KAJIAN di dalam blog ini. Jadi sudah open access ! ^^
    Semoga berguna dan menjadi pemancing diskusi yang lebih hangat.

  22. andhika lauren 9 Desember 2009 at 08:47 #

    salam kenal kak.. saya mahasiswa uph fakultas hukum.. saya mau buat tugas tentang pelanggaran konstitusi negara pasal 33 dan 34 kak.. bs tolong bantu email ke saya kak ?? karena kakak sudah lebih banyak pengalaman.. hehe.. makasi banyak kak sebelumnya.. mohon maaf kalau merepotkan..

  23. andhika lauren 9 Desember 2009 at 08:49 #

    email saya laurensius_dk@live.com kak..maap kak td lupa ketik..

    Lauren,
    Skripsi saya tersebut bisa di download di Halaman KAJIAN di dalam blog ini. Jadi sudah open access ! ^^
    Untuk lebih lanjut, bisa download makalah saya di halaman KAJIAN itu dengan judul “Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme.” Makalah itu merupakan pengembangan dari skripsi saya. Semoga berguna dan menjadi pemancing diskusi yang lebih hangat.

  24. vany 23 Februari 2010 at 12:21 #

    salam kenal
    saya vany,,,
    kak boleh minta informasi tentang hukum tata negara,,,,,,
    apa sih metode penafsiran HTN?
    terima kasih

    • Yance Arizona 24 Februari 2010 at 03:56 #

      Vany,

      Salam kenal. Terkait dengan Metode Penafsiran dalam Hukum Tata Negara, ada satu literatur yang menarik untuk memahami itu, yaitu buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie. Buku tersebut bisa didapat secara gratis dalam bentuk elektronik file di website Jimly dengan link berikut: http://jimly.com/pemikiran. Semoga informasi ini berguna dan selamat mendownload.

      Salam,
      Yance Arizona

  25. Info 12 Oktober 2012 at 01:13 #

    Isu keadilan pedapatan dan tindakan pemberontakan bersenjata berakar dari kesejahteraan yang tidak merata, dan keadilan hukum yang tidak ditegakkan. Terorisme Kanan didorong ketidakpercayaan rakyat atas birokrasi yang rapuh karena tindak korupsi.

Trackbacks/Pingbacks

  1. tulisan 2 semester 3 ekonomi daerah | Novianti92's Blog - 8 Oktober 2011

    [...] 25 [...]

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 56 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: