New York 2014: Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia

18 Jun

“Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara”

 

Kutipan pernyataan itu merupakan pernyataan yang dihasilkan pada saat pendirian Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 di Jakarta. Pernyataan itu memiliki suatu makna mengenai tuntutan untuk menata hubungan yang baru antara masyarakat adat dengan negara. Pernyataan itu merupakan bentuk refleksi dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama untuk merespons Orde Baru yang mengabaikan, mendiskriminasi, dan bahkan merampas hak-hak masyarakat adat atas nama pembangunan.

Pada dekade yang bersamaan pada level internasional juga sedang menguat gerakan dari para orang asli yang menggunakan tradisi sebagai alat perjuangannya. Kelompok-kelompok dari orang asli ini dalam wacana dan gerakan internasional disebut dengan indigenous peoples. Apakah tepat menerjemahkan indigenous peoples sebagai masyarakat adat? Siapa indigenous peoples dalam konteks Indonesia?

Untuk menjawab hal itu maka perlu dilihat dulu mengenai karakteristik dari masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan juga merupakan negara multi-etnis. Pemerintah mengkalkulasikan terdapat 1.128 etnis di Indonesia. Penduduk Indonesia pun terdiri dari dua ras yang berbeda yaitu Austronesia yang merupakan ras mayoritas dan ras Melanesia terutama penduduk asli Pulau Papua. AMAN memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah indigenous peoples secara regional di Asia dan dunia. UN Permanen Forum on Indigenous Issue memperkirakan jumlah indigenous peoples adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia (AIPP, 2014).

Gerakan masyarakat adat di Indonesia berkembang pada awal dekade 1990-an terutama untuk merespons persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari dampak program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru dibawah kepempimpinan Presiden Soeharto. Permasalahan itu baik dalam bentuk diskriminasi, perampasan tanah, pengusiran, dan kekerasan lainnya. Agak berbeda dengan ciri perkembangan gerakan serupa di negara lain yang hadir untuk merespons penguasa dan praktik colonial yang masih berlangsung pada saat negara baru sudah terbentuk.

Pengakuan bersyarat

Mari kita lihat bagaimana hukum di Indonesia mendefinisikan masyarakat adat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia ditemukan beragam istilah untuk menyebut masyarakat adat. Istilah-istilah tersebut mulai dari komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun masyarakat tradisional. Perbedaan istilah itu menunjukan belum adanya suatu pemahaman tentang siapa itu masyarakat adat dan sekaligus menunjukan perbedaan-perbedaan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan masyarakat adat.

Bila merujuk kepada UUD 1945, istilah yang dipergunakan adalah kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat 2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat 3). Selain itu ada pula Pasal 32 UUD 1945 yang relevan sebagai rujukan bagi pengaturan masyarakat adat namun pada ketentuan tersebut tidak menggunakan istilah untuk penyebutan subjek hukum masyarakat adat.

Pasal 18B ayat 2 Pasal 28I ayat 3
Negara mengakui dan menghormati kesatuan­ kesatuan masyarakat hukum adat serta hak­hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang­undang. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

 

Diantara ketiga ketentuan itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang paling sering dirujuk karena juga pada ketentuan tersebut diatur baik mengenai subjek maupun hak masyarakat adat. Dalam pengaturan mengenai subjek, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun pengakuan dan pernghormatan tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat. Terdapat tiga syarat untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: (1) Masyarakat adatnya masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan bersyarat tersebut menjadi hambatan bagi penerapan self-determination yang merupakan salah satu tema pokok dalam diskusi dan gerakan masyarakat adat secara umum. Pengakuan bersyarat itu berimplikasi bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak ditentukan melalui self-determination atau self-identification, melainkan ditentukan keberadaannya oleh negara, tentu saja melalui pemerintah, apabila syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.

Konsep indigenous peoples pada konteks internasional

Dalam buku State of the World’s Indigenous Peoples State of the World’s Indigenous Peoples yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 2009 dijelaskan bahwa konsep mengenai indigenous peoples sebenarnya berkembang dari pengalaman kolonialisme, dimana masyarakat adat mengalami marginalisasi karena invasi yang dilakukan oleh kolonial.

“The concept of indigenous peoples emerged from the colonial experience, whereby the aboriginal peoples of a given land were marginalized after being invaded by colonial powers, whose peoples are now dominant over the earlier occupants. These earlier definitions of indigenousness make sense when looking at the Americas, Russia, the Arctic and many parts of the Pacific. However, this definition makes less sense in most parts of Asia and Africa, where the colonial powers did not displace whole populations of peoples and replace them with settlers of European descent. (State of the World’s Indigenous Peoples, 2009:6)”

Pada konteks internasional sangat disadari bahwa pembicaraan mengenai indigenous peoples adalah pembicaraan struktur masyarakat dan praktik kolonial yang megucilkan penduduk asil masih dipertahankan bahkan sebuah negara baru telah dibentuk. Dengan kata lain, konsep indigenous peoples lahir pada konteks dimana penguasa kolonial masih menjadi kekuatan dominan paska negara-negara terbentuk. Disadari pula bahwa hal itu sangat relevan dengan konteks Amerika, Rusia, Arktik dan banyak tempat di Pasifik. Namun pendefinisian yang demikian kurang sesuai dengan kebanyakan bilayah di Asia dan Afrika dimana kekusaan kolonial tidak berlanjut ketika negara-negara baru dibentuk oleh penduduk asli.

 Colonial period

Ilurtrasinya digambarkan pada bagan di atas. Pada bagan atas, digambarkan bagaimana penguasa colonial masih terus menjadi kekuatan dominan ketika rezim negara dibentuk, sehingga penduduk asli yang termarjinalisasi mendefinisikan dirinya sebgai indigenous peoples. Dalam konteks demikian, indigenous peoples merupakan respons terhadap dominasi kolonial pada tahap lanjut. Berbeda dengan bagan yang di bawah dimana keberadaan dan praktik kolonial dikikis dengan dengan dibentuknya negara baru. Kolonialis ditendang kembali ke kampong halamannya, mereka tidak menjadi penduduk dominan di negara yang merdeka. Ini yang terjadi di kebanyakan wilayah Asia dan Afrika. Lalu bagaimana mendefinisikan kelompok masyarakat yang ada pada bagan di bawah paska kolonialisme? Apakah mereka tepat disebut sebagai indigenous peoples? Padahal mereka tidak hadir sebagai respons atas kolonialisme tahap lanjut dari bangsa Eropa? Atau apakah mereka lebih terpat dikelompokan sebagai masyarakat suku (tribal peoples)?

Tribal peoples Vs indigenous peoples

Perkembangan awal instrument hukum internasional yang membahas hal ini, yaitu Konvensi ILO 169 yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO) pada tahun 1989 membedakan dua kelompk yang disebut dengan indigenous peoples dan tribal peoples.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi ILO 169 dinyatakan bahwa:

“indigenous peoples” as being “peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the  time  of  conquest  or  colonization  or  the  establishment  of  present  states boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.”

Sementara itu dalam Pasal Pasal 1 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa”

‘tribal peoples’ is “peoples  in  independent  countries  whose  social,  cultural  and  economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.”

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua konsep itu adalah mengenai penaklukan (conquest) dan kelanjutan kolonialisasi (colonization) yang masih berlangsung sampai hari ini sebagaimana terdapat dalam definisi indigenous peoples. Pada tribal peoples, persoalan kelanjutan kolonialisasi (continuity of colonization) bukan menjadi factor pengidentifikasi. Pada tribal peoples yang diutamakan adalah mengenai perbedaan (distinguish) daroi aspek sosial, budaya dan ekonomi antara tibal peoples dengan komunitas-komunitas nasional.

Sedangkan dari sisi PBB, perkembangan instrument hukum internasional mengenai masyarakat adat didalami secara serious dengan terlebih dahulu melakukan penelitian sistematis mengenai keberadaan masyarakat adat. Studi tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Jose Martinez Cobo (Special-Rapporteur of the UN Sub-Commission on the Promotion  and  Protection  of  Human  Rights). Dalam hasil studinya tersebut Cobo memberikan mendefinisikan sebagai berikut:

“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical  continuity  with  pre-invasion  and  pre-colonial  societies  that developed  on  their  territories,  consider  themselves  distinct  from  other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to  preserve,  develop  and  transmit  to  future  generations  their  ancestral territories,  and  their  ethnic  identity,  as  the  basis  of  their  continued existence  as  peoples,  in  accordance  with  their  own  cultural,  social institutions and legal systems.”

Diskursus mengenai masyarakat adat di PBB mengerucut kepada pengunan satu istilah. Bila sebelumnya di dalam Konvensi ILO 169 dikenal istilah indigenous peoples dan tibal peoples, dalam kajian dan rezim hukum pada PBB mengerucut kepada penggunaan istilah indigenous peoples. Sebuah kajian yang dilakukan United Nation Permanent Forum on Indigenous Issue yang berjudul The Concept of Indigenous Peoples (PFII/2004/WS.1/3)pada tahun 2004 menyimpulkan:

“Nevertheless, many of these peoples refer to themselves as “indigenous” in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms “indigenous” and “tribal” are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda.”

Kesimpulan itu kemudian menjembatani debat antara indigenous peoples dan tribal peoples. Pilihan kata yang digunakan adalah indigenous peoples, sedangkan kelompok tribal peoples pun dapat mempergunakan instrument hukum yang berkembang pada berbagai level dibawah paying indigenous peoples. Hal ini kemudian diperkuat dengan lahirnya UNDRIP yang mempergunakan istilah dan konsep indigenous peoples. Meskipun memang di dalam UNDRIP tidak ada pendfinisian siapa yang dimaksud dengan indigenous peoples.

Namun hal ini tidak betul-betul bisa dijembatani sebab dalam perkembangannya yang lebih banyak dirujuk adalah konsep mengenai indigenous peoples dari pada tribal peoples. Definisi kerja (working definition) dari Martinez Cobo selalu menjadi rujukan utama dari semua publikasi yang membicarakan mengenai masyarakat adat. Dalam definisi Cobo itu dapat diidentifikasi menjadi empat kriteria masyarakat adat. Empat kriteria itu adalah:

  1. Kelanjutan sejarah dari masa masyarakat pra-invasi atau pra-kolonial yang hadir di wilayah mereka (colonial continuity)
  2. Kekhasan bila dibandingkan dengan kelompok lain di dalam masyarakat (distinctiveness)
  3. Bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat (non-dominance)
  4. Memiliki kecenderungan untuk menjaga, mengembangkan dan melanjutkan wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendri, institusi sosial dan sistem hukum.

Lebih lanjut, UNPFII menambahkan tiga kriteria yang menjadi pelengkap dari keberadaan masyarakat adat (UNCHR, 2013:2-3). Tiga kriteria yang dimaksud adalah:

  1. Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya
  2. Perbedaan sistem sosial, ekonomi dan politik; dan
  3. Perbedaan bahasa, budaya dan kepercayaan.

Yang menarik dari ketujuh kriteria yang dirumuskan dalam Fact Sheet No. 9. Indigenous Peoples and United Nation Human Rights System yang diterbitkan oleh PBB itu adalah penempatan kriteria tersebut sebagai kriteria kumulatif. Mengapa demikian, karena secara gramatikal semua criteria tersebut sifatnya komplementer dan oleh karena itu lah dipergunakan kata hubung ‘dan’ pada penjelasan terakhir pada kriteria nomor enam. Sebagai kriteria  yang kumulatif, maka suatu masyarakat adat akan dianggap ada bila memenuhi kesemua kriteria tersebut.

Tujuh kriteria tersebut bisa diringkas menjadi lima kriteria sebagai berikut:

  1. Keberlanjutan sejarah dari kolonialisme
  2. Kekhasan menyangkut sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa
  3. Bukan merupakan kekuatan dominan
  4. Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya
  5. Memiliki tradisi yang dijaga secara turun temurun

Lalu bagaimana bila kelima kriteria tersebut diletakan dalam konteks masyarakat adat di Indonesia? Di Indonesia sendiri istilah dan definisi masyarakat adat sangat beragam. Dari sisi istilah misalkan ada peraturan yang menggunakan istilah komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun istilah masyarakat tradisional. Sedangkan dari sisi definisi berikut beberapa definisi yang penting dikemukakan dalama pendek ini.

Peraturan dan istilah yang digunakan Definisi dan Kriteria
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Kesatuan masyarakat hukum adat

 

Kesatuan masyarakat hukum adat diakui:

  1. Sepanjang masih hidup
  2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
  3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Konsititusi Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang   bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existence), apabila setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur:

a)      ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);

b)      ada pranata pemerintahan adat;

c)      ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;

d)      ada perangkat norma hukum adat; dan

khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu;

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Masyarakat hukum adat

 

 

 

Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria

  1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap);
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
  5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Masyarakat hukum adat

 

Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria

  1. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgememschaft);
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
  3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
  5. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kesatuan masyarakat hukum adat

Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur:

  1. sepanjang masih hidup
  2. sesuai dengan perkembangan masyarakat
  3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat lokal

 

UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori:

  1. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
  2. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
  3. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

 

UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masyarakat hukum adat

 

 

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

 

Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

Komunitas Adat Terpencil

Komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil antara lain:

  1. berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen;
  2. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
  3. pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
  4. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistems;
  5. peralatan dan teknologinya sederhana;
  6. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
  7. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.
Defini kerja AMAN

 

Masyarakat adat

 

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

 

RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Hasil Paripurna DPR, 11 April 2013)

 

Masyarakat hukum adat

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam,memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

 

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik:

  1. sekelompok masyarakat secara turun temurun;
  2. bermukim di wilayah geografis tertentu;
  3. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
  4. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
  5. memiliki pranata pemerintahan adat; dan
  6. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

 

Kesesuain dengan kriteria indigenous peoples

Beragam definisi dan kriteria mengenai masyarakat adat dalam kerangka hukum Indonesia perlu dikaitkan dengan konsep yang terdapat dalam diskursus internasional mengenai indigenous peoples. Hal ini setidaknya untuk memberikan gambaran sejauhmana konsep internasional sejalan dengan realitas dan konsep yang dikembangkan dalam kebijakan di level nasional.

Kriteria pertama dari indigenous peoples adalah keberlanjutan sejarah dari kolonialisme (historical continuity of colonialism). Kriteria ini sangat cocok untuk negara-negara di Benua Amerika dan Australia dimana kolonialis masih bercokol dan mendominasi negara meskipun secara formal kolonialisme dianggap sudah berakhir. Di Amerika Serikat misalkan yang mendominasi hari ini bukanlah penduduk asli, melainkan imigran yang berkuasa dan membangun negeri. Hal ini berbeda dengan Indonesia dimana kolonialis Belanda ‘ditendang’ pulang kampung dan tidak lagi menjadi kekuatan dominan di Republik Indonesia yang dibangun sendiri oleh penduduk asli Indonesia. Dengan demikian kriteria ini, meskipun menjadi kriteria utama dalam diskursus mengenai indigenous peoples, tetapi sangat tidak relevan dengan konteks Indonesia.

Lain halnya bila kriteria historical continuity of colonialism dimaknai secara lebih luas tidak terbatas kepada masih tinggal dan berkuasanya imigran ditanah asli masyarakat adat, melainkan sebagai konsep, hukum, dan bangunan sosial yang timpang yang masih terus diwariskan pada saat sebuah negara bangsa dibentuk. Dalam pengertian yang lebih luas ini kriteria historical continuity of colonialism dapat berlaku di Indonesia sebab masih banyak warisan hukum dan konsep kolonial yang mendiskriminasi penduduk pribumi yang diterapkan. Sebagai contoh misalkan konsepsi domein verkalring, bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh rakyat, maka dianggap sebagai tanah negara. Konsepsi ini masih terus dipertahankan sebagai pembenar dari perampasan tanah-tanah masyarakat adat. Selain itu, dalam konteks Indonesia warisan colonial seperti KUHP dan KUHPerdata masih tetap dipergunakan dan dianggap sebagai peraturan yang terintegrasi sebagai realitas sosial di Indonesia.

Kriteria kedua adalah kekhasan (distinctiveness) dari sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa. Kriteria kedua ini sangat penting namun bisa sangat menjebak. Kekhasan pada satu sisi bisa menjadi penanda keberbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain. Pada titik ini nuansa homogenitas dari suatu komunitas muncul sebab mereka secara kolektif berbeda dengan komunitas yang lain. Homogenitas itu bisa terjadi bila ada upaya pemurnian dan penolakan terhadap anasir dari luar yang bisa saja timbul dari interaksi yang bersifat sukarela (voluntary) misalkan melalui perdagangan dan pendidikan. Padahal amat sulit menemukan sebuah komunitas yang betul-betul homogen dan memiliki sistem sosial, ekonomi, politik, budaya dan bahasa yang khas. Kalaupun ada yang murni khas dan berbeda itu, berarti komunitas itu merupakan komunitas yang tidak pernah kontak dengan dunia di luarnya.

Masalah lain dari kriteria ini adalah bila sebuah komunitas sudah menerima sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa lain, apakah komunitas tersebut masih dianggap sebagai indigenous peoples? Pada titik ini, criteria kekhasan (distinctiveness) menjadi jebakan. Misalkan, apakah bila masyarakat sudah menggunakan uang sebagai alat tukar masih dianggap memiliki sistem ekonomi yang khas? Atau apakah misalkan masyarakat sudah menggunakan pupuk untuk kegiatan pertanian dianggap memiliki sistem yang khas? Atau apakah masyarakat yang sudah mengadopsi sistem pemerintahan formal dan meleburkan sistem pemerintahan tradisional dengan sistem pemerintahan formal masih bisa dianggap memiliki sistem yang khas? Atau apakah masyarakat yang sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indonesia, yang bukan bahasa asalnya dianggap masih bisa dianggap memiliki sistem yang khas? Simpulannya, kriteria ini penting namun bisa menjadi jebakan bila tidak diargumentasikan dengan baik oleh masyarakat yang memperjuangkan identitas dan haknya sebagai masyarakat adat.

Kriteria ketiga adalah bukan merupakan kekuatan dominan (non-dominance). Kriteria ini sangat elementer sebagai basis untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang termarjinalisasi. Kriteria bahwa masyarakat adat bukan kekuatan dominan sebaliknya menunjukan ada kekuatan dominan di atas masyarakat adat. Kekuatan dominan itu bisa negara, pasar atau budaya tertentu yang menindas masyarakat adat. Elemen ini sangat penting dalam pengidentifikasian masyarakat adat di Indonesia sebagai gerakan warga negara yang selama ini menjadi korban diskriminasi dan pembangunan yang merampas tanah air masyarakat adat.

Kriteria keempat adalah hubungan yang kuat dengan tanah. Kriteria ini pun sangat relevan dengan konteks perjuangan masyarkat adat di Indonesia yang pada dasarnya adalah perjuangan untuk mempertahankan atau merebut kembali tanah air mereka di hadapan program-program pembangunan yang datang dari luar. Bagi masyarakat adat hubungan yang kuat dengan tanah tidak saja dengan mengartikan tanah sebagai faktor ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tetapi dalam banyak hal tanah dan sumber daya alam lainnya menjadi identitas, harga diri dan menjadi tempat mengadakan ritual-ritual adat. Sesuai dengan sifat masyarakat adat yang bersifat komunal, maka hubungan yang kuat dengan tanah adalah hubungan yang bersifat komunal, bukan dalam pengertian hak atas tanah individual, meskipun di dalam tanah komunal bisa pula diperbolehkan individu untuk menggarap.

Kriteria kelima adalah memiliki tradisi turun-temurun dan hukum adat yang dipergunakan untuk mengelola kehidupannya. Aspek tradisi menunjukan ketersambungan antar-generasi di dalam masyarakat adat baik antare generasi yang dulu dengan sekarang atau dengan generasi berikutnya. Hadirnya tradisi dan institusi sosial seperti hukum adat menjadi kriteria yang membedakan masyarakat adat dengan komunitas masyarakat lainnya. Persoalannya tidak semua tradisi dan hukum adat tersebut masih utuh, melainkan banyak yang telah bergeser baik secara alamiah maupun karena paksaan dari luar.

Alternative pendefinisian masyarakat adat di Indonesia

Mendefinisikan masyarakat adat harus sesuai dengan konteks dimana gerakan itu muncul. Tidak heran kemudian PBB pun tidak mau memberikan definisi baku mengenai siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat karena gerakan masyarakat adat itu sangat kontekstual dan bahkan pada beberapa hal sangat bersifat lokal. Selain itu, tidak adanya definisi baku mengenai diapa masyarakat adat (indigenous peoples) akan memberikan peluang pula kepada penerapan self-identification yang merupakan salah satu penjaran dari prinsip self-determination dalam diskursus mengenai masyarakat adat di level internasional.

Membuat definisi yang baku punya konsekuensi kepada pengecualian (exclusion). Dalam konteks membangun sebuah gerakan, exclusion punya pengaruh untuk membatasi perkembangan gerakan menjadi lebih besar. Oleh karena itu diperlukan rumusan yang lentur untuk bisa mengakomodasi banyak kalangan. Namun tetap pelu juga memberikan pagar-pagar agar memudahkan proses-proses perjuangan, apalagi bila memasuki ranah hukum yang lebih operasional, misalkan dalam konteks bagaimana mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pagar-pagar dimaksud diperlukan dalam bentuk kriteria-kriteria mengenai keberadaan masyarakat adat. Selama ini, kriteria masyarakat adat (indigenous peoples) yang berkembang dalam hukum dan diskursus internasional tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu pemaknaan mengenai kriteria yang lebih sesuai.

Gerakan masyarakat adat di Indonesia tidak mengalami historical continuity of colonialism, khususnya dalam bentuk kehadiran langsung para penguasa kolonial pada negara baru yang terbentuk. Selain itu, kriteria mengenai kekhasan (distinctiveness) pun mengalami problematika sendiri ditengah perkembangan masyarakat yang semakin terbuka. Ada karakter dan kriteria yang melekat kuat dalam gerakan masyarakat adat di Indonesia. Tiga kriteria yang melekat dan perlu dijadikan sebagai rujukan adalah. Pertama, gerakan masyarakat adat merupakan gerakan dari kelompok yang tidak dominan. Dengan kriteria ini, maka gerakan masyarakat adat merupakan gerakan untuk menuntut keadilan, khususnya untuk menghadapi kekuatan dari luar yang menciptakan diskriminasi dan kesengsaran bagi masyarakat adat.

Kedua, gerakan masyarakat adat merupakan gerakan untuk menuntut kedaulatan atas tanah, wilayah dan sumber daya. Oleh karena itu gerakan ini punya karakter mengenai hubungan yang kuat antara masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya. Tidak berarti bahwa kriteria ini mempersempit gerakan masyarkat adat hanya sebatas gerakan yang berkaitan dengan hak atas tanah, dengan mengesampingkan hak-hak lain misalkan hak atas kebudayaan, pengetahun tradisional, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Penekanan kepada persoalan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya diperlukan karena hak ini merupakan hak yang paling mendasar yang menjadi landasan bagi banyak hak-hak lainnya. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya merupakan perjuangan bersama dan oleh karena itu hak ini bersifat komunal meskipun di dalam hak yang komunal tersebut terdapat pula klaim atau hak individu untuk menggunakan tanah, wilayah dan sumber daya bagi keperluannya.

Ketiga, gerakan masyarakat adat menggunakan tradisi sebagai alat perjuangannya. Tradisi dalam pengertian yang lebih luas termasuk pula hubungan asal-usul dengan tanah dan leluhur, serta praktik-praktik yang diterapkan sejak dahulu yang dipraktikan sampai sekarang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun dalam banyak hal tradisi itu sudah mulai terkiris, oleh karena itu upaya untuk melakukan revitalisasi atau modifikasi tradisi merupakan hal yang wajar untuk menciptakan keberlanjutan sebagai sebuah komunitas.

Dengan mendasarkan pada ketiga kriteria atau karakteristik tersebut, maka masyarakat adat di Indonesia perlu dipahami sebagai komunitas-komunitas yang memiliki hubungan kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya dan mereka mempergunakan tradisi sebagai alat untuk menghadapi kekuatan dominan yang menciptakan situasi ketidakadilan dalam kehidupan mereka.

New York 2014: Partisipasi di UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)

6 Jun

Ini kali pertama saya meninjak gedung PBB di pinggir sungai di Manhattan. Gedung PBB sedang direnovasi pada bagian tertentu sehingga ada tenda-tenda darurat yang dibangun. Meski demikian, tingkat pengamanan ke dalam gedung PBB tentu tidak berkurang. Setiap orang harus memastikan mereka terdaftar untuk acara sebelum bisa memasuki gedung PBB. Namun ternyata orang yang datang ke gedung PBB bukan saja mereka yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan PBB, tetapi juga ada beberapa yang melakukan tour baik dari sekolah, kampus, kantor-kantor pemerintah atau dari organisai profesi.

 United Nations

Kehadiran pertama saya dalam gadung PBB adalah untuk menghadiri United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), selanjutkan akan disingkat Permanent Forum. Permanent Forum didirikan oleh Dewan Sosial dan Ekonomi PBB melalui resolusi 2000/22, untuk merespons tuntutan dari masyarakat adat akan sebuah lembaga yang lebih kuat di PBB yang bisa membangun dialog dan kerjasama antara negara-negara, badan-badan PBB dan masyarakat adat. Permanent Forum berada berkedudukan di bawah Dewan Sosial dan Ekonomi PBB dengan mandate sebagai berikut

  • Menyediakan saran dan rekomendasi dari ahli-ahli mengenia masyarakat adat untuk disampaikan kepada Dewan Sosial dan Ekonomi PBB, termasuk juga merancang program, pendanaan dan badan-badan yang perlu diadakan atau dilakukan oleh PBB melalui Dewan Sosial dan Ekonomi PBB;
  • Meningkatkan kesadaran dan mempromosikan pengintegrasian dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masyarakat adat ke dalam sistem yang ada di PBB
  • Menyiapkan dan menyebarkan informasi mengenai masyarakat adat.

Permanent Forum terdiri dari 16 anggota yang masa kerjanya tiga tahun dalam satu periode dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya. Delapan dari anggota Permanent Forum diusulkan oleh negara-negara dan dipilih oleh Dewan Sosial dan Ekonomi, berdasarkan perimbangan lima wilayah yang biasanya menjadi dasar pembangian negara-negara di PBB, yaitu Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat dan negara-negara lainnya. Delapan anggota lainnya diusulkan secara langsung oleh masyarakat adat dan kemudian dianggakat oleh Presiden Dewan Sosial dan Ekonomi. Delapan anggota Permanent Forum dari masyarakat adat mewakili tujuh wilayah sosio-kultural yang mewakili masyarakat adat dalam pertemuan-pertemuan internasional, yaitu Afrika; Asia; Amerika tengah, Amerika selatan, dan Karibia; Arktik; Eropa Tengah dan Timur; Federasi Rusia; Asia Tengah dan Transcaucasia; Amerika Utara; dan Pasifik. Masing-masing dari 7 wilayah sosio-kultural memiliki satu wakil di Permanent Forum. Satu posisi lagi diisi secara bergantian antara Afrika, Asia atau Amerika Tengah dan Utara.

 UNPFii

Permanent Forum mengadakan pertemuan yang pertama kali pada tahun 2002. Permanent Forum mengadakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan selama dua minggu di gedung PBB di New York. Pertemuan tahunan itu dilakukan untuk mengkaji dan memeriksa sejauh mana mekanisme yang tersedia di PBB berkaitan dengan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Pertemuan kali ini yang saya ikuti adalah Pertemuan Ke-13 yang diadakan pada 12-23 Mei 2014 dengan tema khusus: “Principles of good governance consistent with the United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Article 3 to 6 and 46”.

Pertemuan tahunan kali dihadiri oleh lebih dari dua ribu orang masyarakat adat dari seluruh penjuru negeri. Ruangan begitu semarak karena masyarakat adat menggunakan baju-baju tradisionalnya masing-masing yang unik. Mereka secara bergantian memberikan pernyataan (statement) dihadapan sidang permanent Forum. Baik pemeritah, badan-badan PBB, NGO dan organisasi masyarakat adat menyampaikan statementnya untuk topik-topik tertentu yang sudah diagendakan. Pernyataan-pernyataan itu disampaikan secara ringkas. Masing-masing orang rata-rata diberikan waktu 3 sampai 5 menit untuk membacakan 1,5 sampai 2 halaman kertas pernyataan. Jadi, membuat dan menyampaikan pernyataan dengan keterbatasan kata-kata dan waktu itu tentu punya seninya tersendiri. Kumpulan dari pernyataan-pernyataan itu kemudian dirangkum oleh anggota Permanent Forum untuk dibahas dan disistematisasi, kemudian disampaikan menjadi rekomendasi kepada Dewan Sosial dan Ekonomi PBB.

 

 

New York 2014: Sisi lain Gedung Putih

25 Mei

Gedung Putih (the White House) merupakan salah satu puncak kekuasan di dunia yang paling utama. Hal ini mengingat Amerika memegang peranan penting dalam pengendalian kekuasaan di dunia.

Tapi siapa sangka, sisi lain dari Gedung Putih menampilkan sesuatu yang berbeda. Sebuah tenda yang sudah ada di sana sejak tahun 1981 menjadi bintil bagi mulus pongahnya kekuasan negara adidaya. Tenda ini menampilkan sebuah ironi dari kemegahan Gedung Putih, yang disebut White House Peace Vigil

 White house vigil

Ketika malam hari saya ke sana, bertemu dengan dua orang yang sedang duduk menunggu tenda. Beberapa saat saya mendekati tenda itu, seorang dari mereka keluar datang menyapa. Dia menyebut namanya Jeff. Saya pun memperkenalkan diri. Jeff bicara sedikit tentang sejarah kapan tenda itu dibuat dan dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan protes terhadap tindakan pemerintah amerika terkait dengan nuklir dan perang. Dia sampaikan pula bahwa tenda tersebut dihuni secara bergantian dan ada sekitar 18 orang dari komunitas mereka yang bergantian. Selain itu ada juga volunteer yang datang menemani dan memberikan sumbangan untuk apa yang sedang mereka lakukan.

Jeff memberikan brosur yang mendukung informasi yang telah dia sampaikan secara lisan. Saya bertanya sampai kapan tenda itu akan bertahan disana. Dia sampaikan itu akan dipertahankan selamanya. Namun mereka terkendala dengan persoalan dukungan, terutama logistik. Untuk itu pula mereka menerima sumbangan dari orang-orang yang datang ke sana secara voluntary untuk membantu perjuangan mereka.

Tenda tersebut didirikan dia atas taman Lafayette. Pernah suatu waktu mereka coba diusir oleh pengelola taman di Amerika. Tetapi banyak orang hadir memperjuangkan mereka. Petugas penjaga taman biasanya memangaatkan waktu-waktu dimana kelompok pemrotes itu lengah dan tidak menjaga tenda. Ketika itu mereka akan menggusur tenda. Setelah tenda digusur, akan datang protes dan tenda didirikan lagi. Keberadaan tenda itu di taman Lafayette sudah ada sebelum undang-undang larangan untuk menggelandang tidur di taman dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu pula yang memperkuat eksistensi mereka disana.

Dukungan terhadap kelompok ini tidak saja dalam bentuk uang. Pernah ada cerita dimana kereta Concepcion Picciotto yang merupakan tokoh penting dari kelompok itu kehilangan sepeda karena dicuri di dekat tenda, maka tidak beberapa hari setelah itu ada orang yang datang untuk memberikan sepeda baru sebagai gantinya.

Hal yang paling menarik adalah ketika Jeff sampaikan bahwa keberadaan mereka dilindungi oleh supreme court,Mahkamah Agungnya Amerika Serikat. Selaku orang hukum tentu sangat menarik mendengar hal tersebut, yaitu bagaimana peradilan berperan penting dalam melindungi hak untuk menyampaikan pendapat. Namu setelah saya searching di internet, saya tidak menemukan mengenai putusan Supreme Court yang dimaksud oleh Jeff. Bisa jadi karena belum menemukannya saja.

Terlepas dari soal putusan Supreme Court itu, saya pikir cara protes dengan membuat tenda selama bermalam-malam itu sangat menarik dan sekaligus mengingatkan waktu saya mahasiswa dulu di Padang ketika kami secara bersama-sama melakukan protes sampai dengan camping di depan pengadilan negeri atau di depan halaman gedung DPRD Sumbar.

Semoga tenda protes ini masih ada di sana menjadi tetangga setia Gedung Putih, selama negeri tersebut masih menjadi kekuatan yang berbahaya bagi kedamaian dunia.

New York 2014: Penelitian Hutan Adat Kerinci

14 Mei

Agenda hari kedua (13 Mei 2014) setelah kedatangan di Washington DC adalah mempresentasikan temuan utama dalam penelitian tentang hutan adat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Presentasi ini merupakan bagian dari rangkaian dari program fellowship yang saya peroleh dari Conservation International (CI) bekerjasama dengan Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP). Nama dari program ini adalah Indigenous Leaders Fellowship Program. Kegiatan fellowship ini menarik karena menawarkan banyak hal untuk mengetahui bagaimana peranan komunitas dan konservasi, khususnya yang berkaitan dengan peran masyarakat adat.

Rangkaian kegiatan yang saya tempuh dalam program fellowship ini antara lain:

  1. Penelitian lapangan mengenai hutan adat di Kerinci
  2. Presentasi hasil penelitian di kantor Pusat Conservation International di Washington DC
  3. Menghadiri United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues di Kantor Pusat PBB di New York selama satu minggu
  4. Mengikuti Summer Course, Indigenous Studies Summer Program di Columbia University di New York selama 10 hari, dan
  5. Mengikuti internship di Kantor Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) di Chiang Mai, Thailand selama satu bulan.

Tentunya rangkaian kegiatan itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa memahami mengenai gerakan dan diskursus mengenai masyarakat adat atau indigenous peoples pada tataran intrenasional dan regional. Disarankan kepada aktivis dan peneliti mengenai masyarakat adat di Indonesia untuk apply fellowship ini pada tahun-tahun berikutnya.

 Presentation Hutan Adat Kerinci

Kepeloporan Hutan Adat Kerinci

Bagi banyak aktivis dan peneliti mengenai masyarakat adat, wilayah adat dan hutan adat, Kabupaten Kerinci tidaklah masuk hitungan penting. Oleh karena itu, tidak banyak NGO yang bekerja di Kerinci, apalagi NGO nasional. Padahal Kerinci punya pengalama penting yang bisa dijadikan lokasi belajar yang menarik ketika membicarakan mengenai pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal hutan adat.

Seperti sudah diketahui, pada tanggal 16 Mei 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan penting yang dihitung sebagai land mark decision karena menggoncangkan paradigma penguasaan hutan di Indonesia. Lewat Putusan No. 35/PUU-X/2012 itu, Mahkamah Konstitusi secara implisit menyampaikan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Konsekuensinya adalah hutan adat yang selama ini telah diklaim sebagai bagain dari hutan negara harus dikembalikan kepada masyarakat adat.

Namun proses pengembalian itu tidaklah mudah, karena ada sejumlah kriteria dan prosedur yang harus dilalui. Bagi Kementerian Kehutanan, kriteria dan prosedur itu harus merujuk kepada Pasal 67 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan penjelasannya. Berdasarkan Pasal 67 itu, hutan adat baru diakui/dikembalikan bila ternyata memang ada masyarakat adatnya yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah dan ada peta wilayah adatnya, sekurang-kurangnya peta mengenai wilayah hutan adatnya.

Memenuhi kriteria dan prosedur itu tidaklah mudah. Banyak komunitas, paska putusan MK tersebut berupaya untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap hutan adatnya. Prosesnya berjalan begitu lambat karena kerangka hukum operasional untuk melaksanakan pengakuan hukum atau pengembalian hutan adat tersebut tidak disediakan oleh Pemerintah, padahal Pasal 67 UU Kehutanan telah mengamanatkan kepada Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Kehutanan, untuk membuat Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat. Sampai detik ini peraturan pemerintah itu tak kunjung hadir. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan dilapangan berjalan tanpa panduan yang jelas dari pemerintah pusat.

Pada saat melihat proses pengakuan hukum terhadap hutan adat di berbagai daerah berjalan lambat, disitulah letak signifikannya mempelajari pengakuan hukum terhadap hutan adat di Kabupaten Kerinci. Mengapa demikian, karena Kabupaten Kerinci memiliki kepeloporan dalam hal ini. Kepeloporan itu dapat dilihat setidaknya dalam tiga hal. Pertama, pengakuan hukum terhadap hutan adat di Kabupaten Kerinci sudah dilakukan sejak tahun 1992 dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. Dalam SK Bupati itu telah dipergunakan nomenklatur “Hutan Adat” yang artinya nomenklatur itu sudah dipakai di Kabupaten Kerinci sebelum nomenklatur itu diperkenalkan dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. UU Kehutanan sebelumnya, UU No. 5/1967 tidak mengenal nomenklatur hutan adat.

Kedua, keberadaan hutan adat di Kabupaten Kerinci dikategorikan sebagai hutan hak. Bahkan penempatan hutan adat sebagai hutan hak sudah lebih dahulu dilakukan oleh Kabupaten Kerinci melalui Perda Tata Ruang pada tahun 2012. Artinya, Kabupaten Kerinci telah lebih dulu memasukan hutan adat sebagai bagian dari kategori hutan hak dari pada Mahkamah Konstitusi yang melakukannya melalui Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah memasukan keberadaan hutan adat dalam Perda No. 24/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci. Di dalam Perda RTRW tersebut bahkan telah disebutkan sembilan lokasi hutan adat di Kabupaten Kerinci yang di dalam peta lampiran Perda tersebut juga ditampilkan lokasi indikatifnya. Artinya Kabupaten Kerinci-lah daerah yang paling banyak mengakui keberadaan hutan adat. Sehingga praktik pengakuan hutan adat di Kabupaten Kerinci sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu model dalam pengakuan hutan adat yang bisa diadopsi menjadi mekanisme yang diterapkan secara nasional.

Pengakuan hukum terhadap hutan adat di Kabupaten Kerinci tidak terlepas dari peran pendampingan NGO lokal yang selama belasan sampai puluhan tahun bekerja bersama masyarakat Kerinci dan juga peran dari Pemerintah Daerah Kabupatan Kerinci, khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Bahkan di dalam Dinas Kehutana dan Perkebunan di Kabupaten Kerinci terdapat Seksi Hutan Adat yang mengurus hutan adat di Kabupaten Kerinci. Dinas Kehutanan mengembangkan program-program kehutanan di lokasi hutan adat, mulai dari pemetaan, pengayaan tanaman, bahkan dukungan-dukungan penelitian. (Laporan lengkap dari penelitian ini sedang disiapkan). Melampaui dari itu, tentu peranan dari komunitas-komunitas pemangku hutan adat yang selama ini mengelola dan menjaga hutan adat memainkan peranan paling kunci.

Pengalaman mempresentasikan hasil sementara dari penelitian ini merupakan kesempatan yang sangat menantang karena harus disampaikan secara ringkas, dalam bahasa Inggris, dan pada level kepesertaan internasional. Tantangan-tantangan yang demikian inilah yang mengasyikan!

New York 2014: Keberangkatan

12 Mei

Kali ini kembali ke USA untuk mengunjungi beberapa negara dan kota. Judul serial tulisan ini diberi New York 2014 karena kota inilah yang paling lama ditinggali selama satu bulan perjalanan ke USA kali ini. Saya berangkat menggunakan All Nipon Airways (ANA) dari Jakarta ke Narita-Tokyo (Jepang). Sesuai jadwal dalam tiket yang dipesan, setelah transit di Narita maka perjalanan akan menggunakan United Airlines (UA) untuk rute selanjutnya adalah ke Chicago lalu baru ke Washington DC. Tapi rencana tinggal rencana, yang di ataslah yang menentukan. Siapa yang di atas itu? Dalam hal ini adalah pemilik pesawat udara: United Airlines!

Perjalanan dari Jakarta ke Narita menggunakan All Nipon Airways (ANA). Maskapai penerbangan ini merupakan maskapai Jepang dengan urutan bintang lima dalam peringkat yang dibuat oleh Sky Trax. Dalam peringkat itu, Garuda Indonesia (GA), maskapai kebanggaan Indonesia ternyata pada peringkat bintang empat. Sedangkan maskapai Malaysia Airlines (MH) ternyata bintang lima, tak tahu apakah hilangnya MH 370 akan mempengaruhi peringkat itu.

Pesawat ANA memang nyaman. Tempat duduknya relatif luas, pesawatnya besar dan dilengkapi dengan inflight entertainment. Seperti biasa, saya memanfaatkan inflight entertainment dengan nonton film selama tujuh jam perjalanan Jakarta-Narita. Kali ini tuntas menikmati tiga film: (1) The Wolf of Wall Street (Leonardo DiCaprio), (2) Wall Street: Money Never Sleeps (Shia LaBeouf), dan (3) Chennai Express (Shah Rukh Khan). Dua film pertama mengenai Wall Street menggambarkan bagaimana permainan bulus dan kecurangan di Wall Street. pelajaran lain, dari film-film itu, khususnya The Wolf of Wall Street dan Chennai Express menunjukan ada kesamaan antara Leonardo DiCaprio dengan Shah Rukh Khan, yaitu sama-sama lihai memainkan peran dan menampilkan sisi realis dalam sebuah film.

United Airlines or United Airlies?

Di Narita, pesawat berganti menjadi United Airlines, sebuah maskapai penerbangan milik USA. Dalam ranking yang dibuat Skytrax, maskapai ini merupakan maskapai dengan bintang tiga. Satu kelas di bawah Garuda Indonesia dan satu kelas di atas Lion Air (bintang dua). Terakhir saya baru tahu bahwa United Airlines salah satu pesawat yang dibajak dan digunakan untuk melabrak Tower Selatan World Trade Center dalam persitiwa 9/11.

Ini bukan untuk pertama kali saya naik maskapai ini. Pertama kali saya menggunakan maskapai ini pada tahun 2013 lalu ketika ke USA untuk mengikuti Beahrs Environmental Leadership Program di College of Natural Resources, University of California, Berkeley. Pada tahun lalu tidak ada masalah yang berarti, meskipun saya tahu bagaimana fasilitas dan pelayanan maskapai ini.

Kali ini, masalah mulai terjadi sejak di Narita. Saya sampai di Narita pukul 4 sore waktu Jepang. Keberangkatan saya menuju Chicago kemudian ke Washington DC dengan maskapai ini dibatalkan. Ketika melapor ke konter diberi tahu bahwa penerbangan saya ke Chicago dibatalkan, sebagai gantinya penerbangan dialihkan dari Narita ke San Francisco, lalu dari San Francisco ke Washington DC. Saya terima saja pengalihan itu dengan harapan tidak ada lagi perubahan setelahnya. Tapi apa dikata. Keberangkatan dari Narita ke San Francisco seharusnya jam 5 sore ditunda, meskipun saya dan banyak penumpang lainnya sudah berada di atas pesawat. Keberangkatan baru dilakukan pada pukul 8 malam yang artinya 3 jam memeram di atas pesawat maskapai itu. Narita ke San Francisco memakan waktu tempuh 9 jam. Tidak ada inflight entertainment. Saya memanfaatkannya dengan membaca buku “State of the World’s Indigenous Peoples” keluaran United Nation. Habis setengah buku itu bisa dibaca.

Keterlambatan keberangkatan dari Narita menghasilkan efek domino. Sesampai di San Francisco terlebih dahulu harus melewati custom clearance. Ini adalah proses pemretelan setiap pendatang yang masuk ke USA sebagai bagian dari upaya keamanan yang diterapkan oleh USA. Terutama setelah Tragedi 911, pemerintah USA lebih ketat pada soal keamanan. Proses ini memakan waktu sampai satu jam karena antrian yang mengular panjang.

10 Mei, 2014

San Francisco International Airport, 10 Mei, 2014

Ketika antrian melapor di konter maskapai ini, saya melihat ada empat orang berperawakan Indonesia ikut mengantri. Langsung saya sapa dan ternyata empat orang ini sedang mengikuti International Visitor Leadership Proragram (IVLP). Program ini dirancang oleh pemerintah USA untuk mengenalkan USA kepada calon-calon pemimpin Indonesia. Saya berkenalan dengan Mas Quddus (Orang Lakpesdam NU dari Surabaya), Subhan Yusuf (Fitua Institute dari Bima), Deddy Danno (Direktur Radio Diahi 89,2 FM dari Ternate), dan Markus dari Papua. Empat orang ini merupakan orang penting nantinya di Indonesia di bidangnya masing-masing.

Bertemu dengan orang Indonesia dalam perjalanan ke luar negeri adalah hal yang menyenangkan. Tapi ada yang tidak menyenangkan, penerbangan yang seharusnya dari San Francisco ke Washington DC telah berangkat. Kami ketinggalan karena memang pesawat sudah delay 3 jam dari Narita dan proses customs clearance yang memakan waktu lama. Rute kembali berubah. Rute yang seharusnya dari San Francisco ke Washington DC berubah menjadi San Francisco ke Newark (New Jersey), lalu baru menuju Washington DC. Keliling Amerika!

Mengintip San Francisco

Sialnya lagi, keberangkatan dari San Francisco ke Newark baru ada jam 10 malam. Itu artinya harus menunggu selama 9 jam di San Francisco. Dan ini tanpa ada sedikitpun kompensasi lho ya. Meskipun tanpa biaya tambahan. Tahu apa yang dilakukan oleh Orang Indonesia kalau sudah ketemu sesamanya? Kami manfaatkan waktu itu untuk mengintip San Francisco. Kami keluar airport dengan menggunakan BART (Bay Area Rapid Transit). Ini adalah kereta yang melayani sepanjang daerah teluk di San Francisco dan sekitarnya, termasuk Berkeley, Oakland, Richmond dll.

Karena tahun lalu saya pernah singgah di kota ini, maka masih agak ingat lokasi-lokasi yang perlu dikunjungi dalam waktu singkat. Lokasi yang paling terkenal dari San Francisco adalah Golden Gate Bridge dan Pulau Alcatraz. Tapi tentu tidak cukup waktu 9 jam untuk mengunjungi kedua lokasi itu. Akhirnya kami ke downtown San Francisco menggunakan BART menuju stasiun Embarcadero, salah satu stasiun di pusat kota yang dekat dengan pantai. Dari situ jalan sedikit untuk mencari makanan di Embarcadero Center. Pilihan jatuh pada makanan Jepang. Saya makan Mie Udon Seafood yang mie-nya sebesar pensil. Lalu kami menuju Port of San Francisco yang kalau dari sana sudah kelihatan pulau Alcatraz di seberang sana. Kembali ke San Francisco International Airport dua jam sebelum keberangkatan.

14 mei 2014

Washington DC, 11 mei 2014

Jam 10 malam pesawat berangkat menuju Newark. Sampai jam 6.30 pagi di Newark. Jam 9 pagi pesawat kecil dengan formasi 2:1 dari Newark ke Washington DC berangkat on time. Menjelang Washington DC dari atas kelihatan Gedung US Capitol, White House dan National Monument. Dari udara kelihatan kota ini dirancang sedemikian rupa dengan pola yang teratur.

 

Selamat datang di Washington DC! Kota dimana tempat 50 negara bagian diatur. Kota dimana tempat semua warga dunia diatur secara langsung atau tidak langsung. Kota yang menjadi pusat pemerintahan di dunia saat ini.

 

NB: Ohya, kalau ditotal keterlambatan untuk sampai ke Washington DC adalah sekitar 15 jam dari jadwal yang seharusnya.

Berkeley 2013: Keberangkatan

19 Sep

Setiap orang Indonesia yang pertama kali akan berangkat ke Amerika pasti mengalami pengalaman baru dalam pengurusan visa. Hal ini sebab proses pengurusan Visa ke Amerika berbeda dengan pengurusan visa ke negara lain. Pengurusan visa ke Amerika lebih ketat, karena tidak sedikit orang yang ditolak pengajuan visanya, namun secara prosedural sebenarnya pengurusan visa ke Amerika itu mudah.

Sebagian  besar proses pengurusan visa bisa dilakukan secara online di website www.ustraveldocs.com. Bahkan visa bisa diminta dikirimkan ke alamat sendiri tanpa perlu menjemput ke Kedutaan. Setelah mengisi dan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan melalui website, maka yang perlu dilakukan adalah pembayaran biaya visa (Visa Fee), jumlahnya Rp. 1.300.000,-. Kedutaan Amerika di Jakarta hanya bekerjasama dengan dua Bank untuk pembayaran ini, yaitu Standard Charterd Bank dan Bank Permata. Saya melakukan pembayaran di Bank Permata. Tidak semua Bank Permata yang menerima pembayaran visa fee. Hanya beberapa kantor cabang saja, saya melakukan pembayaran di Bank Permata Pondok Indah karena disitu relatif lebih mudah dijangkau karena agak dekat dengan rumah dan kantor.

Selain visa fee, biaya lain yang perlu dibayarkan untuk student atau yang mengikuti exchange program, termasuk untuk mengikuti summer course seperti saya, harus membayar SEVIS FEE, jumlahnya Rp. 1.800.000,- Saya mengalami masalah karena tidak tahu sebelumnya harus membayar SEVIS FEE. Sehingga proses visa menjadi lama dan hampir saja tidak jadi berangkat karena baru memperoleh visa sehari sebelum keberangkatan ke Amerika.

Setelah pembayaran biaya, maka tahapan selanjutnya adalah wawancara. Jadwal wawancara bisa ditentukan sendiri oleh pemohon visa melalui website www.ustraveldocs.com. Pada saat wawancara dokumen yang relevan harus dibawa. Semua pemohon visa akan ditanya oleh petugas di kedutaan Amerika di Jakarta, apa tujuannya ke Amerika, tinggal dimana, berapa lama dan lain sebagainya. Wawancara inilah tahap paling menentukan. Sebagian orang ditolak permohonan visanya karena tidak bisa menjelaskan dengan baik apa tujuannya ke Amerika. Ada yang bilang bahwa yang bernama keislam-islaman sulit melewati fase wawancara ini. Alasan keamanan sepertinya menjadi pertimbangan pemerintah Amerika yang punya kecenderungan mengasosiasikan Islam sebagai teroris.

Setelah selesai wawancara, maka akan ada tiga kemungkinan, diterima diberikan kertas putih, ditolak diberikan kertas merah atau diterima dengan catatan yang diberikan kertas kuning/hijau. Pada saat wawancara saya diberikan kertas kuning/hijau karena belum membayar SEVIS FEE. Artinya permohonan visa saya diterima dengan catatan harus segera membayar SEVIS FEE. Hari itu juga SEVIS FEE langsung saya bayar dan buktinya dikirimkan melalui email ke kedutaan amerika.

Status pengajuan permohonan visa Amerika juga bisa dilacak setiap saat melalui website. Saya selalu melacak status visa setiap hari, tidak ada perkembangan yang berarti. Padahal tiket keberangkatan ke Amerika sudah fix pada tanggal 16 Juni 2013. Empat hari sebelum berangkat visa masih belum diperoleh, tiga hari, dua hari juga belum. Saya hampir pesimis karena tidak ada kepastian kapan visa akan diterima. Dilacak melalui website tidak ada perkembangan terbaru pengurusan Visa. Tidak bisa pula menelpon ke kedutaan karena tidak ada layanan untuk bisa berbicara langsung dengan operator telepon kedutaan.

Kalau menghadapi persoalan seperti ini, ada baiknya langsung mengirimkan email kepada pihak kedutaan. Biasanya dibalas. Tetapi kalau tidak dibalas, mintalah pihak kampus yang akan dituju atau sponsor mengirimkan email kepada pihak kedutaan. Dalam kasus saya, pihak sponsor mengirimkan dua kali kepada pihak kedutaan. Akhirnya visa saya dikeluarkan sehari sebelum berangkat.

Berangkat ke ke Amerika menggunakan All Nipon Airways (ANA) yang transit di Narita International Airport, Tokyo, Jepang. Perjalanan dari Jakarta ke Narita membutuhkan waktu 7 jam. Dilanjutkan dengan United Airlines (UA), sebuah maskapai penerbangan Amerika. Kalau dibandingkan, masih bagus ANA dan Garuda Indonesia dibandingkan dengan United Airlines.  Bayangkan perjalanan kurang lebih 10 jam dari Narita, Tokyo ke San Francisco, Amerika tanpa ada video di depan kursi. Padahal 10 jam itu cukup untuk nonton 3 film Bollywood. Sudahlah, tak apa, ambil hikmahnya. 10 jam bisa menyelesaikan membaca 2 buku.

Berkeley 2013: Serendipity!

19 Sep

Berkeley 2013USA Flag

Catatan mengikuti Beahrs Environmental Leadership Program 2013, College of Natural Resources, University of California, Berkeley, United States of America.

 

Berkeley 2013: Serendipity

Jujur saja, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling ingin saya kunjungi. Alasannya sederhana saja, karena nama belakang saya mengandung unsur-unsur Amerika. Arizona, nama salah satu negara bagian dari Federasi Amerika Serikat (United State of Amerika). Bisa ke Amerika, khususnya ke Arizona, seakan sebagai sebuah mimpi yang menjadi kenyataan.

Banyak yang menyampaikan bahwa nama belakang saya, Arizona, adalah unik. “Mengapa bisa namamu ada Arizonanya”, begitu kebanyakan orang bertanya. Saya juga tak tahu pasti mengapa nama belakang saya Arizona. Saya pernah bertanya kepada kedua orang tua. Saya tidak menemukan jawaban pasti. Karena banyak yang bertanya tentang asal usul nama belakang itu, saya mencari jawaban sendiri. Mencari tahu lebih banyak tentang apa itu Negara Bagian Arizona, ada apa disana, bagaimana iklimnya dan lain sebagainya. Satu catatan yang penting dari negara Arizona adalah disana pernah ada satu meteor besar yang jatuh, diperkirakan 50.000 tahun lalu. Tumbukan meteor itu disebut Barringer Crater yang diameternya mencapai 1.186 km.

Kemudian pada tahun 1983, ada lagi meteor jatuh disana. Saya menduga, karena meteor yang jatuh pada tahun 1983 itu yang diberitakan di televisi, TVRI, yang beritanya sampai ke pelosok Kerinci itulah yang kemudian menginspirasi kedua orang tua untuk mencantelkan nama Arizona sebagai nama belakang saya.

Okeeee… Kita kembali ke topik awal untuk tulisan singkat ini. Mengapa saya memulai rangkaian tulisan ini dengan anak judul SERENDIPITY? Sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan MENGAPA, kita mulai dulu dengan pertanyaan APA itu SERENDIPITY? Secara sederhana, Serendipity itu menemukan sesuatu yang penting dan bernilai pada saat sebenarnya mencari yang lain. Banyak penemuan-penemuan penting didunia sains terjadi karena serendipity, seperti beri penemuan Penisilin yang menjadi anti-biotik yang dikenal dalam imu farmasi ditemukan oleh Alenxander Fleming. Suatu hari Fleming meninggalkan peralatan kerjanya berupa cawan-cawan kaca begitu saja dan pergi berlibur. Saat kembali esok hari, ia menemukan sejumlah jamur (fungus) yang aneh telah ada dan berkembang biak di dalam salah satu cawan. Jamur itu keudian hari melalui penelitiannya lebih lanjut disebut penisilin, suatu obat antibiotik yang paling banyak digunakan manusia hingga saat ini.

Dalam dunia penelitian, ada dua istilah yang bisa digunakan untuk memahami hal ini lebih baik, yaitu istilah CURIOSITY dan SERENDIPITY. Curiosity adalah rasa ingin tahu yang direncanakan untuk memahaminya. CURIOSITY merupakan jantung dari penelitian, research atau search. Sedangkan serendepity adalah pengetahuan atau informasi yang sangat penting yang diperoleh tanpa direncanakan atau diniatkan sejak awal. Serendipity membuat sebuah penelitian menjadi lebih kaya dan lebih menarik karena ada hal-hal baru yang kadang mengejutkan ditemukan dalam penelitian.

Kembali kepada pertanyaan MENGAPA Serendipity? Ya, saya sebenarnya pada tahun lalu, 2012 merencanakan untuk melanjutkan S2 di Arizona State University. Meskipun awal tahun 2012 saya telah selesai menyelesaikan pendidikan master hukum di Universitas Indonesia, aplikasi S2 ke Arizona State University ditujukan untuk memperkaya pengetahuan tentang topik masyarakat adat dan juga sebagai persiapan untuk mengejar PhD di luar negeri. Di Arizona State University terdapat program magister khusus tentang hukum dan masyarakat adat yang disebut dengan Program Indigenous Peoples Law and Policy (IPLP). James Anaya, seorang Special Raporteur PBB tentang Indigenous Peoples dan merupakan akademisi terpopuler untuk isu masyarakat adat/indigenous peoples mengajar pada program IPLP itu.

Aplikasi telah dikirimkan, pihak sekretariat program IPLP menyampaikan sangat berharap saya bisa ikut pda program yang dimulai pada bulan september 2012 itu. Namun saya mengurungkan niat untuk mengikuti program itu karena dua alasan. Pertama, tentu saja soal biaya, mereka tidak menanggung beasiswa penuh, tetapi bisa membantu untuk mencarikan beasiswa. Kedua, saat program itu dimulai dekat dengan kelahiran anak pertama (Alrazi Rafardhan Arizona). Tidak mungkin melewatkan kelahiran anak pertama yang lahir pada 27 Agustus 2013. Urung sudah harapan ke Amerika.

Tiba-tiba, pagi hari pada tanggal 17 Maret 2013 pagi masuk sebuah email dari salah seorang Program Officer The Asia Foundation kantor Jakarta. Dia menawarkan peluang agar saya ikut mendaftar mengikuti Environmental Leadership Program 2013 di University of California, Berkeley. Semua biaya disponsori oleh The Asia Foundation. Tanpa pikir panjang, saya sampaikan saya berminat dan mengirimkan CV dan dokumen lainnya. Sepertinya bukan saya saja yang ditawarkan, tetapi kemudian mereka memutuskan saya yang akan disponsori untuk menghadiri Summer program di Berkeley ini. Serendipity!

Saya merencanakan ke Amerika (Arizona), tidak jadi, tetapi secara tidak sengaja datang kesempatan untuk datang ke Amerika (Berkeley), ke University California Berkeley, sebuah kampus kesohor karena memiliki posisi strategis bagi perkembangan kebijakan pembangunan  di Indonesia, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi (Lihat Mafia Berkeley).

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.